Suara Kritis di Tengah Kecurangan yang Dinormalisasi

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO, 2017-2023) yang aktif mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hukum, demokrasi, dan politik. Keberanian akademisi dan pakar hukum tata negara ini semakin mendapat sorotan setelah keterlibatannya dalam film dokumenter Dirty Vote (2024). Bersama dua pakar hukum lainnya, Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari mengungkap dugaan kecurangan (yang dinormalisasi) dalam Pemilu 2024. Lewat tulisan-tulisannya di berbagai media, penelitian akademis, serta perannya dalam diskusi publik, Feri Amsari terus berkontribusi dalam menjaga integritas konstitusi, menyoroti penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong reformasi hukum yang lebih berpihak pada keadilan.

Lahir di Padang pada 2 Oktober 1980, Feri Amsari menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya sebelum kemudian pindah ke Muara Bungo, Jambi, mengikuti perpindahan tugas ayahnya. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Inpres Pegambiran hingga kelas 3, lalu melanjutkan ke SD Negeri 290 Muara Bungo dan menamatkannya pada tahun 1993. Pendidikan menengahnya ia selesaikan di SMP Negeri 1 Muara Bungo pada tahun 1996 dan SMA Negeri 1 Muara Bungo pada tahun 1999. Sejak muda, ia telah menunjukkan minat besar dalam dunia hukum dan pemerintahan. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, tempat di mana ia semakin mengasah pemahamannya tentang sistem hukum dan politik Indonesia.

Sebagai mahasiswa, Feri Amsari aktif dalam berbagai organisasi kampus. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unand periode 2002-2003. Ia juga tergabung sebagai wartawan mahasiswa dan kemudian dipercaya menjadi Dewan Redaksi Buletin Gema Justicia Fakultas Hukum Unand. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) Universitas Andalas dari tahun 2003 hingga 2004. Tidak hanya aktif dalam organisasi, Feri Amsari juga menunjukkan prestasi akademiknya dengan meraih Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa tingkat Universitas Andalas pada tahun 2002.

Pada tahun 2004, ia berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan skripsi berjudul Tugas dan Kewenangan Komisi Konstitusi dalam Mekanisme Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Keputusan MPR No. IV/MPR/2003 dalam Upaya Perwujudan Konstitusi Indonesia yang Demokratis. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di universitas yang sama dan meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada tahun 2008 dengan tesis berjudul Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi. Ia lulus dengan predikat cum laude dan memperoleh IPK 3,9. Keinginannya untuk memperdalam ilmu hukum membawanya ke Amerika Serikat, di mana ia berhasil meraih gelar Master of Laws (LL.M.) dalam bidang Perbandingan Hukum Amerika dan Asia dari William & Mary Law School, Virginia, pada tahun 2014.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Feri Amsari memilih jalur akademik sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain mengajar, ia aktif dalam berbagai penelitian dan advokasi di bidang hukum tata negara dan demokrasi. Pada tahun 2017, ia diangkat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand, sebuah lembaga penelitian yang berfokus pada kajian hukum konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ia menjabat posisi tersebut hingga tahun 2023.

Sebagai akademisi, Feri Amsari juga aktif menulis dalam berbagai media nasional seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, Padang Ekspres, Singgalang, dan Haluan. Selain itu, ia juga menulis untuk jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional, termasuk yang terindeks Scopus.

Di luar aktivitas akademiknya, Feri Amsari dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hukum, demokrasi dan politik. Ia kerap diundang sebagai narasumber dalam berbagai diskusi akademik maupun forum publik. Selain itu, ia tergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Tidak hanya di bidang akademik dan advokasi, Feri Amsari juga berkontribusi dalam berbagai organisasi anti-korupsi. Ia adalah salah satu pendiri Forum Mahasiswa Anti-Korupsi (FORMASI) Sumatera Barat serta aktif di Badan Anti-Korupsi (BAKo) Sumbar dan Aliansi Masyarakat Anti-Korupsi Sumbar (MAK’S).

Selain menyalurkan pemikirannya melalui media dan jurnal ilmiah, Feri Amsari juga aktif di media sosial, khususnya X (sebelumnya Twitter) dan Instagram. Di X, ia dikenal dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan langsung ke inti, sering kali menggunakan kalimat pendek untuk mengekspresikan persetujuan atau penekanan (misalnya, dalam status “Nah”). Ia juga kerap menyisipkan bahasa Minang dan referensi sejarah, serta aktif berinteraksi dalam diskusi publik. Sementara itu, di Instagram, ia lebih banyak membagikan aktivitas akademis, analisis politik, dan keterlibatannya dalam berbagai diskusi dan acara terkait hukum. Kontennya informatif dan edukatif, membahas isu-isu hukum dan politik, termasuk partisipasinya dalam Retorika Show membedah 100 hari kepemimpinan Prabowo. Dengan gaya lugas di X dan informatif di Instagram, Feri Amsari memanfaatkan media sosial sebagai sarana berbagi wawasan, mendidik publik, dan menegaskan perannya sebagai akademisi serta pengamat politik.

Di tengah kesibukannya sebagai akademisi dan aktivis hukum, Feri Amsari menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis bersama istrinya, Chitra Afsari. Mereka dikaruniai tiga anak, yaitu Kiranaesha Omera, Qotrunada Autumn, dan Shahzain Abdurrahman.

Atas dedikasinya dalam memperjuangkan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, Feri Amsari dianugerahi penghargaan “Tokoh Minang Nasional Pejuang Demokrasi” dalam acara Anugerah Padang TV Tahun 2024 pada 3 Maret 2024.

Sebagai seorang intelektual yang kritis dan vokal, Feri Amsari terus berupaya memperjuangkan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia. Melalui penelitian, tulisan, advokasi hukum, dan pemanfaatan media sosial, ia berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. (atur/TokohIndonesia.com)

Referensi:

• Situs Universitas Andalas
• Situs Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)
• Medsos Feri Amsari
• Film Dokumenter “Dirty Vote” (2024)
• Media Nasional: Kompas, Tempo, dan lainnya