Ciri Orang Tolol Sedunia

Barangkali, inilah ciri sejati “orang tolol sedunia”: mereka yang merasa diri paling benar, tetapi enggan mendengar. Mereka yang meremehkan kritik sebagai gangguan, dan menjadikan suara rakyat sebagai ejekan. Mereka yang tidak lagi melihat diri sebagai wakil, tapi telah berubah menjadi penguasa.

Seorang anggota DPR menyebut warga yang menyerukan pembubaran parlemen sebagai “orang tolol sedunia.” Pernyataan itu disampaikan dalam forum resmi, oleh seseorang yang seharusnya mewakili suara rakyat. Bagi sebagian, mungkin dianggap celetukan. Tapi banyak warga melihat lebih dari sekadar guyon: ini menandai jurang antara panggung nan megah dengan kehidupan yang dilewati rakyat.

Masalahnya bukan sekadar kata-kata kasar. Yang lebih mengganggu adalah pesan di baliknya: bahwa kritik dianggap bodoh, bahwa suara publik layak ditertawakan. Ini bukan pertama kalinya wakil rakyat bersikap meremehkan mereka yang menggaji mereka. Namun setiap kali itu terjadi, kepercayaan publik sedikit demi sedikit tergerus. Dan tanpa kepercayaan, mandat berubah menjadi formalitas.

Dalam sistem demokrasi, wakil rakyat dipilih untuk menjalankan mandat, bukan menempatkan diri di atas mereka yang memilih. Tapi dalam praktik, relasi itu sering tampak terbalik. Parlemen bukan lagi ruang representasi, melainkan panggung kekuasaan. Rakyat yang mengkritik dicurigai, dianggap mengganggu stabilitas, bahkan dimusuhi.

Padahal, UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, setiap pejabat publik bekerja atas dasar kepercayaan itu. Ketika kritik dibalas olok-olok, prinsip dasar demokrasi pun diabaikan.

Lebih mengkhawatirkan lagi ketika kritik tak dijawab, tapi diframing sebagai ulah asing. Protes dianggap rekayasa luar, bukan gejala penting yang perlu didengar. Ini bukan soal niat, tapi soal penerimaan: apakah suara rakyat layak diakui dalam ranah publik?

Fenomena joget usai sidang DPR, terutama saat sebagian warga berjuang memenuhi kebutuhan harian, menjadi simbol ketidakhadiran empati. Ketika kritik muncul, bukan klarifikasi yang diberikan tapi video joget lanjutan. Ini menandakan bahwa suara rakyat bisa diabaikan begitu saja.

Sebagian besar dari ini tak bisa dilepaskan dari realitas yang lebih besar: kolusi antara legislatif dan eksekutif yang makin kentara. Fungsi DPR sebagai pengawas pemerintahan nyaris hilang ketika mereka justru menjadi alat untuk menggolkan kebijakan yang melanggengkan kekuasaan. Sebaliknya, pemerintah membalas loyalitas itu dengan menaikkan tunjangan dan anggaran, bahkan saat mereka mengklaim sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Dalam relasi seperti ini, wakil rakyat tak lagi merasa perlu bertanggung jawab pada rakyat, melainkan pada kekuasaan yang memelihara mereka. Di titik inilah, istilah ‘wakil’ kehilangan maknanya, dan rakyat hanya jadi penonton dalam panggung politik yang tertutup.

Dan di sisi lain dari panggung itu, aparat keamanan, yang gajinya juga berasal dari pajak rakyat, berubah menjadi alat represi yang membungkam suara yang kritis. Bukan hanya membatasi gerak demonstran, tapi juga mengecilkan nyawa mereka. Kasus Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas kendaraan Brimob saat unjuk rasa, menyentak kesadaran publik. Ia bukan sekadar korban, tapi simbol bagaimana suara rakyat bukan lagi dianggap layak direspons, melainkan layak disingkirkan. Sampai muncul sindiran getir: “Rakyat belum cukup ditindas, kini juga dilindas.”

Frase “orang tolol sedunia” hanyalah satu dari banyak contoh sikap meremehkan publik. Anggota DPR (baca: pejabat publik) terkadang menyebut rakyat terlalu emosional atau mudah terprovokasi. Ini menandakan jarak mental yang melebar antara yang memerintah dan yang diperintah.

Pembungkaman kritik di ruang publik mencerminkan kegelisahan kekuasaan terhadap suara yang tak bisa dikendalikan. Jika yang terganggu adalah mereka yang digaji oleh rakyat, maka relasi kekuasaan sudah berbalik: dari kemitraan menuju dominasi.

Menyebut rakyat tolol bukan sekadar kesalahan diksi. Ia menunjukkan jauhnya sebagian politisi dari prinsip demokrasi: bahwa mereka dipilih untuk mendengar, bukan mencemooh. Jabatan bukan panggung kekuasaan, tapi amanah yang mesti dijaga dengan rendah hati dan penghormatan.

Jika suara publik makin keras, itu bukan karena rakyat bodoh. Sebaliknya, karena mereka sadar siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Namun ketika wakil merasa berada di atas rakyat, bukan di samping, relasi itu berubah dari kemitraan menjadi penindasan yang tertawan senyum. Rakyat bukan bawahan. Gedung wakil rakyat bukan istana pribadi.

Sebab dalam demokrasi, yang paling tolol bukan mereka yang bertanya, tapi mereka yang menolak untuk mendengar. (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)