Iman yang Bekerja Lewat Kasih
Martinus D Situmorang
[ENSIKLOPEDI] Mgr. Martinus D. Situmorang, OFMCap, Ketua KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), lahir di Palipi, Sumatera Utara, 28 Maret 1947. Mantan Uskup Padang ini menerima Tahbisan Imam sebagai pastor pada 5 Januari 1974. Kemudian menerima Tahbisan Uskup pada 11 Juni 1983, dengan moto tahbisan: “Fides per Caritatem Operatur” (Iman Bekerja lewat Kasih). Dia memimpin KWI dua periode yakni 2006-2009 dan 2009-2012.
KWI merupakan Federasi Para Waligereja (Uskup) se Indonesia yang bertujuan menggalang persatuan dan kerjasama dalam tugas pastoral mereka memimpin umat Katolik Indonesia. KWI tidak “di atas” atau membawahi para Uskup; masing-masing Uskup tetap otonom. KWI tidak mempunyai cabang di daerah.[1]
Keuskupan bukanlah KWI daerah. Yang menjadi anggota KWI adalah para Uskup di Indonesia yang masih aktif. Oleh karena itu sampai sekarang jumlah anggotanya hanyalah 37 orang sesuai jumlah keuskupan di Indonesia, dimana satu keuskupan hanya dipimpin satu orang Uskup.
Setiap Uskup, karena tahbisannya, dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para Uskup se dunia (Collegium Episcopale) dan bersama dengan para uskup se dunia, di bawah pimpinan Sri Paus, bertanggungjawab atas seluruh Gerja Katolik.
Para Uskup dalam satu negara bersama-sama membentuk suatu wadah kerjasama yang dinamakan Konferensi Para Uskup. Di dalam wadah ini mereka bekerjasama merundingkan dan memutuskan sesuatu mengenai umat katolik di seluruh negara tersebut. Seorang uskup adalah pimpinan Gereja setempat yang bernama keuskupan. Dengan demikian dia disebut juga Waligereja. Karena itu Konferensi para Uskup di Indonesia disebut Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI) yang kemudian diubah menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Mgr. Martinus D. Situmorang, OFMCap dalam pelayannya selalu mengedepankan kasih. Dia seorang uskup yang sangat peduli kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Kasih kepedulian itu, tampaknya mendorongnya ikut bersama para tokoh lintas agama lainnya menyuarakan pesan moral agar tahun 2011 dijadikan sebagai tahun perlawanan atas kebohongan. Atas pernyataan terbuka 10 Januari di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengundang sejumlah tokoh lintas agama tersebut, termasuk Mgr. Martinus D. Situmorang, OFMCap.
Sebelum menghadiri pertemuan dengan Presiden tersebut, Uskup Mgr Martinus Situmorang mengatakan, apa saja materi pembicaraan bergantung apa yang disampaikan Presiden. Tentu, karena Presiden yang mengundang, pasti Presiden dulu yang berbicara. “Kita akan tanggapi, apakah sambutan beliau menyinggung apa yang kita sampaikan (sebelumnya),” kata Mgr Situmorang. Dia menegaskan, secara jernih dan dalam suasana sejuk, kita akan mengulangi (apa yang telah disampaikan) secara tegas, jelas, dan substantif.[2]
KWI menilai, ada kesan negara telah digadaikan kepada penjajah-penjajah baru, dan kedaulatan bangsa diserahkan kepada orang atau kelompok yang sama sekali tidak memiliki wewenang.Sebelumnya, pada saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) di Jakarta, Senin (20/12/2010), Uskup Martinus selaku Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus sweeping dan penyegelan tempat ibadah jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Betania di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan beberapa tempat lainnya yang masih terjadi. KWI menilai, ada kesan negara telah digadaikan kepada penjajah-penjajah baru, dan kedaulatan bangsa diserahkan kepada orang atau kelompok yang sama sekali tidak memiliki wewenang.[3]
Menurutnya, jika dulu penjajah adalah bangsa lain, sekarang justru dari bangsa sendiri. Mgr Martinus Situmorang mengatakan, peristiwa serupa akan terus terjadi di negeri ini sepanjang intoleransi masih dipupuk. Intoleransi semakin berkembang, karena dipupuk oleh kepentingan kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan kebenaran maupun hukum. Di satu sisi, negara yang berwewenang melindungi warga negaranya malah terkesan membiarkan. Jika umat Kristen mencari cara sendiri dengan melakukan ibadah di tempat yang tidak resmi seperti di ruko-ruko atau bahkan di jalan, itu adalah pilihan yang logis, karena izin mendirikan tempat ibadah mereka dipersulit,” tegasnya lagi. Bio TokohIndonesia.com | crs
Footnote:
[1] Profil KWI
[2] Tokoh Agama Siap Dialog dengan Presiden
[3] Negara Digadai ke Penjajah Baru
