Habis BBM Terbit BBA

Penulis

15/08/2024

VISI BERITA (Hikmah Krisis BBM, Agustus 2005) – Tekanan krisis BBM mestinya memaksa kita berpikir dan bertindak untuk membenahi konsumsi dan mengembangkan bahan bakar alternatif (BBA). Ini mungkin hikmah yang harus dipetik dari krisis BBM.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 02 | Basic HTML

Sadar atau tidak, ketersediaan BBM berada di ambang gawat darurat. Antrian BBM di hampir semua daerah merupakan bukti yang tak terbantahkan. Ironis. Untuk mengatasi krisis tersebut, DPR malah menyarankan pemerintah mengambil jalan pintas, menaikkan lagi harga BBM. Bisa jadi ini undangan bagi munculnya gejolak sosial.

Secara makro, krisis BBM menekan APBN, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan memicu laju inflasi. Di sektor anggaran, pemerintah, setiap tahun, harus menanggung subsidi puluhan triliun rupiah, sebagian ditutup dengan menaikkan harga BBM. Langkah ini dirasakan sebagai momok bagi sektor industri dan rumah tangga. Naiknya harga BBM dan biaya transportasi menjadi alasan yang tak terbantahkan bagi kenaikan harga barang-barang dan laju inflasi.

Gejolak harga minyak mentah di pasar tunai dunia tidak bisa diprediksi, apalagi diantisipasi oleh APBN. Pemerintah, tahun ini saja, harus menyesuaikan asumsi harga minyak dari 45 dolar AS sebarel di APBN 2005 menjadi 54 dolar sebarel di APBN Perubahan. Padahal harga minyak mentah di pasar dunia sudah melompat ke angka 61 dolar sebarel. Artinya, masih defisit 6 dolar sebarel.

Setiap kenaikan 1 dolar sebarel, pemerintah harus menutup defisit Rp 150 miliar sampai Rp 300 miliar. Diperkirakan, sampai akhir tahun ini pemerintah menanggung defisit Rp 150 triliun. Tentu, defisit alias subsidi BBM, akan bertambah bilamana harga minyak mentah melampaui angka 61 dolar sebarel. Bisa jadi, pemerintah akan mengubah lagi asumsi di APBN-P 2005. Belanja negara di APBN 2005 diperkirakan Rp 512,9 triliun, sedangkan pendapatan sekitar Rp 499,2 triliun.

Kerumitan tersebut diperburuk oleh impor minyak mentah 300.000 barel per hari untuk memenuhi kebutuhan kilang-kilang pengolahan minyak di dalam negeri. Itu pun masih terjadi defisit BBM olahan sekitar 350.000 barel per hari akibat lonjakan konsumsi. PT. Pertamina harus mengimpornya dari Singapura dengan berbagai beban biaya tambahan, termasuk harga yang lebih mahal.

Mengapa kita mengimpor minyak mentah? Jawabannya, produksi dalam negeri merosot tajam dari 1,5 juta menjadi hanya 991.000 barel per hari. Sedangkan konsumsi sudah melompat ke angka 1,115 juta barel per hari. Artinya, sudah terjadi defisit 124.000 barel per hari. Padahal selaku anggota OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak), Indonesia harus mengekspor minyak mentah, sekarang sekitar 400.000 barel per hari.

Fakta-fakta tersebut menggambarkan betapa berat beban yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat jika terus bergantung pada sumber energi fosil yang tidak bisa diperbaharui. Harus ada jalan keluar sebelum keadaan semakin memburuk. Jalan yang terbuka; menghemat BBM dan segera mengembangkan BBA.

Langkah penghematan BBM yang dianjurkan pemerintah dalam Inpres 10/2005 berjangka sangat pendek dan mencakup kalangan yang sangat terbatas. Misalnya, anjuran kepada para pejabat agar tidak mengenakan setelan jas untuk menghemat listrik, pemadaman listrik yang lebih awal di gedung-gedung pemerintah dan swasta serta pembatasan jam tayang bagi semua stasiun televisi.

Padahal pemboros BBM adalah jutaan kendaraan pribadi dan umum. Mestinya kendaraan pribadi kedua, ketiga, dan seterusnya dikenakan pajak yang berlipat untuk menekan konsumsi BBM dan mengurangi gaya hidup mewah. Angkutan kereta api mesti lebih dioptimalkan untuk mengurangi armada angkutan darat (truk dan bus) yang boros BBM. Puluhan juta rumah tangga akan meninggalkan minyak tanah jika tersedia bahan bakar pengganti yang lebih murah dan efisien.

Meski demikian, penghematan bukan satu-satunya jalan keluar dari krisis BBM. Mesti ada kemauan politik (political will), misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, untuk mendorong pengembangan BBA secara komersial. Kebijakan itu sangat penting, terutama untuk menjamin dukungan pendanaan dari sektor perbankan dan pemasaran oleh Pertamina.

Dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), BPPT dan sejumlah perguruan tinggi sudah melakukan berbagai penelitian dan percobaan tentang kelayakan pengembangan BBA yang bisa diperbarui. Percobaan yang dilakukan BPPT, Usakti, UI, ITB, dan Ma’had Al-Zaytun, mampu mengolah bioetanol dan biodiesel menjadi BBA.

Lahan, tersedia jutaan hektar untuk penanaman massal kelapa sawit, jagung, tebu, singkong, ubi jalar, dan jarak. Tak diragukan lagi, pengembangan BBA berdampak multi-manfaat. Di luar BBA yang punya nilai komersial, kegiatan ini membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan para petani. Produk sampingannya untuk bahan baku industri pakan ternak, ampasnya diolah jadi bahan bakar rumah tangga (BBRT).

Jika itu yang dilakukan, pemerintah tidak akan lagi terlalu dipusingkan oleh kebijakan subsidi dan menaikkan harga BBM setiap tahun. Kebutuhan bahan bakar tidak lagi melulu bergantung pada BBM. Dan lebih banyak minyak mentah yang bisa diekspor.

Lakukan sekarang, jangan berpikir hanya buat sesaat. Jangkau 25 sampai 30 tahun ke depan. (red/BeritaIndonesia)