Peta Politik 2009: Mendulang Suara Lewat Pesona

ARSIP Majalah Berita Indonesia Edisi 61

Penulis

05/12/2024

Majalah Berita Indonesia Edisi 61 - Peta Politik 2009

Lama Membaca: 4 menit

VISI BERITA (Partai Modern, November 2008) – Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2009, ada 38 partai politik (Parpol) nasional dan 6 parpol lokal Aceh akan bersaing. Semua partai itu telah berkampanye sejak Agustus 2008. Baik partai lama maupun partai baru, ataupun partai yang sudah mempunyai basis massa pendukung dan meraih kursi di DPR maupun partai yang belum teruji dan belum mendapat dukungan massa (pemilih).

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 61 | Basic HTML

Hampir semua partai itu mempunyai sistem dan mekanisme yang sama baik dalam pengelolaan organisasi maupun pencalegan. Para pengurus partai berebutan untuk jadi caleg dan ditempatkan pada posisi nomor urut atas dalam pencalegan. Dari 38 partai hanya ada satu partai yang sama sekali tidak mencalegkan pengurus DPP-nya, yakni Partai Republika Nusantara, disingkat Partai RepublikaN. Partai yang satu ini ingin menjadi pioner partai modern di Indonesia.

Kita sangat tertarik atas sistem dan mekanisme pengelolaan partai ini. Kemodernan partai ini sebuah fenomena baru yang amat patut kita simak. Itulah alasan utama mengapa Berita Indonesia menjadikannya sebagai topik ulasan dalam edisi ini. Jadi, kendati kita mengedepankan kemodernan dan keunikan Partai RepublikaN ini, bukan berarti kita tidak menghargai dan menghormati pengelolaan partai-partai yang lain.

Sesuai pemaparan salah seorang Ketua Presidium Partai RepublikaN, Letjen (Pur) Syahrir. MS, mantan Danjen Kopasus, ada tiga hal pokok yang menempatkan partai ini layak disebut sebagai pioner partai modern di Indonesia. Dalam sistem ini, partai ini ingin mewujudkan kerja kolektif kolegial kepemimpinan, agar terhindar dari pola one man show ataupun pola kejuraganan dalam kepartaian. Di samping itu, presidium ini, sangat mendengarkan pertimbangan saran dari Dewan Pertimbangan.

Kedua, seluruh pengurus DPP tidak mencaleg. Hal ini dimaksudkan agar DPP tetap berperan sebagai controller terhadap peranan dan aktivitas anggota legislatif, demi tercapainya implementasi sistem kepartaian yang sehat dan bersih. Di samping itu, dalam menyikapi perkembangan dinamis partai-partai, tentang tata cara dan mekanisme pencalegan, Partai RepublikaN juga menganut suara terbanyak, bagi jenjang DPR-RI dan jenjang DPRD Provinsi. Akan tetapi bagi jenjang DPRD Kabupaten yang merupakan kewenangan DPC di seluruh kabupaten, DPP mengambil kebijakan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing DPC, dengan mempunyai dua pilihan, yaitu bisa dengan suara terbanyak atau tetap menggunakan jalur nomor urut.

Ketiga, Partai RepublikaN akan menerapkan sistem Manajemen Mutu Kepartaian, berbasis ISO 9001-2000, guna tercipta kepartaian yang berkualitas, sesuai dengan harapan masyarakat. Sehubungan dengan itu, semua caleg RepublikaN menandatangani kontrak politik harus bersedia menjalankan penerapan Sistem Manajemen Mutu keanggotalegislatifan yang berbasis ISO 9001-2000, sehingga anggota legislatif dalam kompetensinya selalu terencana dan terukur dengan baik.

Ketiga hal pokok yang menunjukkan jati diri dan karakteristik kemodernan partai ini, sungguh suatu hal yang baru bagi kita. Apalagi di tengah banyaknya partai dalam era reformasi ini. Dari sekian banyak partai itu, sering kali kita mendengar keluhan masyarakat yang sangat sulit membedakan partai yang satu dengan partai lainnya.

Lalu, partai ini berani tampil beda, dengan konsep dan sistem kepartaian modern. Suatu keberanian, yang belum tentu populis atau mudah untuk diterapkan. Dalam hal, kepemimpinan kolegial atau kolektif (presidium), sungguh memerlukan kemauan untuk tidak menonjolkan ego masing-masing. Dalam hal seluruh pengurus DPP tidak menjadi caleg, sungguh menunjukkan tingkat pengabdian yang amat tinggi, tanpa mementingkan diri sendiri. Begitu pula dalam hal keinginan menerapkan sistem manajemen mutu kepartaian, berbasis ISO 9001-2000, sungguh menunjukkan bahwa partai dan para anggota legislatifnya harus memiliki kualitas memadai dalam rangka pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Jika ketiga hal pokok tersebut benar-benar bisa dilaksanakan dengan konsisten, tentu kita pasti bisa berharap akan menemukan partai yang damai, yang terlepas dari semua konflik kepentingan sesama pengurus. Dan, kita juga bisa berharap akan lahir para anggota legislatif yang sepenuhnya berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat. Tidak lagi mau membohongi dan mengkhianati rakyat. (red/BeritaIndonesia)