Gubernur Bank Indonesia
Darmin Nasution
[ENSIKLOPEDI] Darmin Nasution Gubernur Bank Indonesia dilahirkan di Tapanuli, 21 Desember 1948. Mantan Direktur Jenderal Pajak ini mendapatkan gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Paris, Sorbonne, Perancis, 1986.
Sesuai Keputusan Presiden No. 57/P Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melantik DR. Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk masa jabatan 2009 – 2014 menggantikan Prof. Miranda S. Goeltom, S.E, M.A.P.E., Ph.D, pada Senin, 27 Juli 2009, di gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
Dengan demikian, sesuai siaran pers Bank Indonesia No.11/21/PSHM/Humas tertanggan 27 Juli 2009, posisi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia saat ini adalah: Deputi Gubernur Senior : Darmin Nasution; Deputi Gubernur:
Hartadi A. Sarwono, Siti Ch. Fadjrijah, S. Budi Rochadi, Muliaman D. Hadad, Budi Mulya, dan Ardhayadi M.
Sebelum menjabat Deputi Gubernur Senior di Bank Indonesia, Darmin menjabat Direktur Jendral Pajak, 2006-2009, Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, 2005-2006 dan Direktur Jendral Lembaga Keuangan, 2000-2005.
Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang pemberhentian Prof. Dr. Boediono dari jabatan Gubernur Bank Indonesia, yang kemudian menjadi Calon Wakil Presiden, serta menunjuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, maka Deputi Gubernur Senior, Darmin Nasution, akan menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia.
Sementara untuk jabatan Direktur Jenderal( Dirjen) Pajak yang ditinggalkan Darmin, Presiden menetapkan Muhammad Tjiptardjo yang sebelumnya menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, dan dilantik besoknya, 18 Juli 2009 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Turunkan Suku Bunga
Sesaat setelah dilantik, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan akan menjadikan upaya penurunan suku bunga kredit perbankan sebagai salah satu prioritas kerja. “Saya kira yang penting perlu dicari cara penurunan suku bunga perbankan, dipelajari, dibicarakan dengan perbankan,”ujar Darmin di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, 28 Juli 2009.
Darmin dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa. Acara pelantikan dihadiri sejumlah menteri ekonomi,antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.
“Desakan yang banyak mengemuka saat ini adalah upaya mendorong kalangan perbankan menurunkan suku bunga kredit,” kata Darmin. Namun, menurutnya, upaya itu tidak bisa dilakukan dengan hanya satu langkah, melainkan harus gabungan berbagai langkah.
Darmin juga sependapat dengan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom yang meminta Darmin memperbarui Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Kerangka kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menurut Miranda, hal itu menjadi tugas pertama sekaligus terberat bagi Darmin sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
API yang diluncurkan Bank Indonesia 9 Januari 2004 tidak didesain untuk mengantisipasi perubahan ekonomi yang terjadi sekarang. Adanya krisis keuangan global semakin mempertegas kebutuhan perubahan tersebut. Menurut Miranda, pengawasan terhadap perbankan tidak cukup melalui Peraturan Bank Indonesia.
Ketua ISEI
Hanya berselang beberapa hari setelah dilantik menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia periode 2009-2012 dalam Kongres Ke-17 ISEI yang berlangsung di Buktitinggi, Sumatera Barat, 30 Juli-1 Agustus 2009. Darmin menggantikan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.
Darmin mengemukakan dua agenda kerja utamanya yakni mendorong anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di daerah untuk berperan aktif memperbaiki pelaksanaan otonomi dan melakukan perbaikan di tingkat kebijakan makro.
Menurut Darmin, seusai terpilih Sabtu (1/8), perubahan dari sistem sentralisme ke otonomi daerah mengubah proses pengambilan keputusan secara tajam. Perubahan ini yang dampaknya tidak disadari. “Dulu waktu sentralistik, pengambilan keputusan sangat teknokratis, sedangkan dengan otonomi jadi lebih demokratis. Namun, sistem yang demokratis ini tetap perlu dikontrol,” ujarnya.
Selain mendorong anggota ISEI di daerah untuk berperan lebih aktif, Darmin juga menegaskan perlu tetap ada perbaikan di tingkat kebijakan makro. Apalagi, dengan krisis yang sudah dua kali menimpa Indonesia dalam dua dekade terakhir menuntut adanya penyempurnaan sistem.
Kembali ke Ekonomi Pancasila
Kongres Ke-17 ISEI mengajukan usulan kembali ke ekonomi Pancasila. Setelah pernah mengajukan rumusan penjabaran demokrasi ekonomi pada tahun 1990, ekonomi pasar terkelola pada tahun 2000, dan perumusan reformasi ekonomi Indonesia sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Kongres Ke-17 ISEI mengajukan usulan kembali ke ekonomi Pancasila.
Anggota Komite Pengarah Kongres Ke-17 ISEI, Suahasil Nazara MENGATAKAN sudah saatnya untuk kembali ke hajat hidup orang banyak, kembali ke sistem ekonomi Pancasila. tsl
