Bush Terjebak: Maju Keberatan, Mundur Malu

Penulis

01/11/2024

VISI BERITA (Meniti Buih, 21 Desember 2006) – Baru saja kita menerima kunjungan seorang presiden negeri adidaya yang penuh hiruk pikuk dan kontroversi. Presiden George W. Bush di tengah tekanan protes dan penolakan puluhan ribu demonstran yang berhari-hari untuk kunjungannya yang terhitung hanya tujuh jam, masih mampu bersikap percaya diri dan santai. Bush menilainya sebagai dinamika dari sebuah demokrasi yang diusung secara intens oleh Amerika Serikat sendiri.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 27 | Basic HTML

Selain membawa serta segenggam penuh komitmen untuk bantuan pendidikan, kesehatan dan teknologi, Bush datang ke negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia ini dengan harapan untuk memperoleh dukungan moril terhadap masalah pelik yang dia ciptakan sendiri, konflik Irak yang berkepanjangan. Konflik berdarah yang telah menelan ratusan ribu nyawa itu sebagai buntut dari invasi militer AS tahun 2003. Konflik yang tadinya hanya antara pasukan AS dan sekutunya dengan para pejuang Irak, kini telah melebar menjadi konflik antara kelompok Sunni dan Syiah.

Di pihak Amerika sendiri, tidak kurang dari 3.000 tentara tewas, 9.000 lebih luka-luka. Sedangkan korban di pihak rakyat Irak diperkirakan tak kurang dari 600.000 orang. Sekarang, Presiden Bush menghadapi sebuah dilema yang digambarkan oleh Syaykh Dr. AS Panji Gumilang sebagai situasi, “maju kabotan mundur kewirangan (malu).” Bush sendiri mengakui bahwa situasi yang dihadapi oleh militer AS di Irak sama dengan situasi yang dihadapi militer AS di dalam perang Vietnam, tahun 1968. Militer AS mundur dari Vietnam dengan wajah malu, meninggalkan 56.000 kerangka jenazah tentaranya.

Sekarang, AS dihadapkan pada tiga opsi: menarik seluruh tentaranya dari Irak, mempertahankan 14.000 dari seluruh 60.000 tentara di Irak, atau menambah jumlah tentaranya untuk memadamkan api konflik yang menjalar ke seluruh Irak. Tiga pilihan yang sama-sama sulit bagi Bush. Menarik semua tentara dari Irak berarti membiarkan dua kelompok yang bermusuhan terus menerus saling membunuh. Sedangkan menghadapi dua pilihan terakhir, Bush menghadapi tekanan dari Partai Demokrat yang baru memenangkan Pemilu sela, dan sudah tentu tekanan dari rakyat AS sendiri.

Inilah situasi yang dihadapi oleh Bush ketika melawat ke Indonesia. Dalam situasi yang dilematis tersebut, tuan rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan usul tiga solusi—rekonsiliasi nasional di Irak, menarik pasukan AS dan koalisi di Irak dalam jadual waktu tertentu, sementara itu menggantinya dengan pasukan internasional, memperkuat pemerintahan dan rekonstruksi Irak.

Tawaran ini memang mengandung konsekuensi tertentu bagi Indonesia, setidak-tidaknya seperti yang dikemukakan Menhan Juwono Sudarsono, Indonesia harus melibatkan diri di dalam pasukan internasional tersebut. Dan Bush secara tersirat menginginkan Indonesia yang secara efektif menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2007, memiliki suara yang kuat untuk reformasi PBB. Bush memang tidak secara langsung meminta keterlibatan Indonesia di Irak, tetapi hal tersebut dikemukakan secara gamblang oleh Dubes AS di Jakarta, Lynn Pascoe. Pascoe menghargai gagasan Presiden Susilo sebagai cermin komitmennya terhadap penyelesaian konflik-konflik internasional dan perdamaian dunia.

Tetapi yang menarik untuk disimak, kritik dari R. William Liddle, pakar politik Indonesia dari Ohio University, AS. Dia menilai Indonesia belum patut menjadi pemain internasional, karena di era sekarang ini, negara yang memainkan peran tersebut mesti memiliki paling tidak dua keunggulan: ekonomi dan militer. Dengan pendapatan nasional per kapita 1.000 dolar AS, Indonesia masih tergolong negara miskin. Dan kekuatan militer Indonesia masih di bawah negara-negara pemain dunia lainnya, seperti AS, China, Inggris dan Rusia.

Dari dalam negeri, gagasan Presiden Susilo tersebut menuai banjir kritik. Alasannya, konflik di Irak merupakan buntut dari invasi sepihak AS yang mengabaikan protes masyarakat dunia dan PBB. Karena itu, masalah tersebut menjadi tanggung jawab AS dan sekutunya, bukan tanggung jawab internasional, apalagi Indonesia. Pemerintahan Presiden Susilo harus memusatkan diri pada masalah-masalah dalam negeri.

Bush sekarang merasa sendirian menghadapi konflik Irak. Karenanya, saran Syaykh kepada pemerintah, Indonesia harus memanfaatkan hubungan baiknya dengan AS untuk membebaskan rakyat Irak dari lilitan konflik demi kepentingan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia harus mampu meletakkan Bush sebagai panglima tertinggi militer agar mundur dari Irak tidak dengan muka malu, tetapi tetap membantu pemulihan Irak yang porak poranda oleh mesin perangnya.

Dalam kaitan ini, Indonesia memang punya posisi yang sedikit lebih cocok untuk masuk ke dalam masalah Irak: negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan anggota tidak tetap DK-PBB. Tetapi siapa pun yang masuk ke konflik Irak, mestinya membaca kepentingan-kepentingan yang bermain di sana, terutama di dalam proyek rekonstruksi Irak dan pemanfaatan sumber daya minyak Irak yang berada pada urutan terbesar kedua di dunia.

Bilamana konflik itu berkepanjangan, maka pihak-pihak yang berkepentingan akan tetap menarik keuntungan yang sebesar-besarnya dari kenaikan harga minyak yang dipicu oleh konflik tersebut. Mungkin dari sisi inilah Indonesia bisa memainkan perannya, meyakinkan kepada dunia bahwa berlarut-larutnya konflik di Irak hanya akan merugikan negara-negara yang menggantungkan kebutuhan energinya pada minyak bumi. Bukan dengan pretensi membela AS.

Dalam kaitan dengan kepentingan Indonesia sendiri, pemerintah mesti merancang semua peran internasionalnya dengan mengambil faedah timbal-balik. Misalnya, mendapatkan ketegasan dari AS mengenai embargo senjata yang pernah diberlakukannya kepada Indonesia, dan apa kompensasi yang akan diperoleh akibat embargo tersebut. Karena dengan melibatkan diri sebagai pemain internasional, prasyaratnya, Indonesia harus memiliki militer yang kuat yang didukung oleh persenjataan modern. Ironisnya, Presiden Susilo malah mencari persenjataan ke Rusia, bukan meminta ketegasan komitmen untuk mengganti rugi akibat embargo suku-cadang berbagai persenjataan beratnya.

Dalam kaitan menjalin hubungan dengan negara-negara besar, seperti AS, China dan Rusia, Indonesia lantaran posisinya yang strategis dari segala segi, mesti pandai meniti buih. (red/BeritaIndonesia)