[WAWANCARA] – WAWANCARA PROF. DR. HARYONO SUYONO: Ingat Haryono, pasti ingat kabe (keluarga berencana). Sebaliknya, ingat kabe, pasti ingat Haryono. Ini cerminan betapa melekatnya nama Haryono Suyono bagi keberhasilan program KB di Indonesia. Bahkan, keberhasilannya memimpin gerakan KB di Indonesia sangat monumental.
Kendati bukan lagi menjabat Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan dan Kepala BKKBN, Prof. Dr. Haryono Suyono, MA, masih bergelut dengan masalah kependudukan dan problematik kemiskinan. Ahli komunikasi massa, sosiolog, demograf dan penulis kreatif ini masih giat berkeliling ke pelbagai penjuru negeri ini. Bahkan dia hampir setiap bulan dia berkeliling ke berbagai negara untuk mewariskan keahlian dan pengabdiannya di bidang kependudukan dan pengentasan kemiskinan.
Haryono juga masih terus aktif menggerakkan beberapa sebuah yayasan yang bergiat di bidang pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan SDM. Sehingga tidak mudah mencari waktu, untuk bertemu, apalagi wawancara yang memakan waktu lebih satu jam dengan mantan Menko Kesra dan Taskin dan Mantan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN ini.
Dia seorang pejabat tinggi negara yang berperan penting dalam kemajuan program KB pada masa pemerintahan Orde Baru. Ketika reformasi bergulir, dia pun tetap tegak berdiri dan bersuara. Bahkan tetap pada prinsip, visi dan kedekatannya dengan mantan Presiden Soeharto, tatkala para mantan menteri Orde Baru lainnya berembunyi bahkan ikut-ikutan menghujat.
Berikut ini wawancara Wartawan TokohIndonesia.com Ch. Robin Simanullang dan Sahbuddin Hamzah dengan Prof. DR. H. Haryono Suyono, MA, di ruang kerjanya di Gedung Granadi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Desember 2005, berkenaan dengan masalah kependudukan dan pengentasan kemiskinan serta berkaitan dengan ulang tahun Yayasan Damandiri ke-10 (15 Januari 2006). Simak juga pendapatnya perihal langkah pemerintah sekarang mengompensasi kenaikan harga BBM dengan bantuan dana tunai langsung.
Selama Anda memimpin BKKBN, kinerjanya sangat baik. Apa kiat keberhasilannya?
Berhasil tidaknya program KB, semuanya kita serahkan pada rakyat. Pemerintah hanya jadi fasilitator. Sebenarnya rakyat itu sangat cerdas dan antisipatif. Yang penting kita berterus terang, terbuka dan tulus. Keterbukaan merangsang rakyat berpartisipasi. Kalaupun ada kekurangan dana mereka bisa memaklumi, bahkan mereka sendiri yang menambah.
Jika mereka berhasil, kita hargai. Presiden menerima mereka di istana, diberi penghargaan. Di Istana, mereka salaman dengan Presiden, sambil saya membisiki Presiden, menjelaskan beliau ini dari Kalimantan, Bali dan sebagainya. Saya sendiri pun dibisiki staf saya dari belakang. Saya di belakang layar saja. Lalu Presiden mempunyai bahan bicara, dan para akseptor itu senang disebut nama dan daerah asalnya oleh presiden. Ketika dijamu makan, mereka yang sukses diajak duduk satu meja dengan Presiden. Jika ditanya Presiden, mereka bicara apa adanya. Tidak perlu ada rekayasa. Begitu pulang dari Bina Graha mereka jadi pahlawan, sudah salaman dengan Presiden. Buktinya ada sebab mereka dipotret.
Penghargaan demikian itu dampaknya luar biasa. Setiap orang ingin jadi akseptor KB karena ingin ke Bina Graha. Juga karena rajin ber KB, dia dapat hadiah naik haji. Biarkan rakyat yang merasakan dirinya jadi pahlawan.
Hal seperti ini saya anjurkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jangan dimonopoli pemerintah. Sebab ada keluhan dari berbagai pihak bahwa pemerintah arogan. Sekarang semuanya mau dilakukan oleh pemerintah, rakyat tinggal tonton. Saya gambarkan, tadi tentaranya kok nggak datang, tidak siap untuk berperang. Jadi rakyatnya diajari untuk berperang. Kalau ada musuh, tentara tidak usah ke sana. Rakyat sendiri yang menyelamatkan kampungnya, kan begitu. Tetapi sekarang tidak seperti itu.
Dulu di masyarakat ada semacam pameo, banyak anak banyak rezeki?
Hal itu tidak ditentang. Kita hanya memperkenalkan sikap baru, dua anak cukup, bahagia dan sejahtera. Kalau ada orang yang anaknya sudah tujuh mau jadi akseptor KB, kita kasih tepuk tangan pada dia, karena meskipun sudah banyak anak, dia berani. Dia jadi pahlawan karena mau jadi akseptor. Dia malah senang. Jangan dia dipermalukan.
Kalau saya instruksikan untuk dipermalukan, dia tidak mau jadi akseptor. Beri dia pujian, jangan jadi bahan kampanye ejekan. Kalau dia ikut KB, peluangnya untuk punya anak ke delapan, hanya 1/8. Tetapi kalau dibiarkan punya anak lagi, peluangnya 7/8. Ini sebenarnya hitungan matematik di lapangan, tapi kalau dikasih hitungan seperti itu, para petugas lapangan di desa jadi repot.
Tapi pameo banyak anak banyak rezeki, tentu bagi keberhasilan program KB juga merupakan tantangan?
Ya! Tetapi saya selalu menganjurkan agar tidak menghina orang yang terlanjur punya anak banyak, tidak mengucilkan mereka, dan memberikan pelayanan yang berbeda. Tidak ada satu pun poster sepanjang saya memimpin BKKBN, membandingkan punya anak banyak sengsara, anak sedikit bahagia. Di negara-negara lain banyak poster seperti itu. Tetapi di Indonesia tidak ada. Tidak ada poster resmi yang membandingkan anak banyak dan anak sedikit. Yang ada wajah cerah dari bapak dan ibu dan dua anak. Itu saja yang di bolak-balik. Jadi setiap orang bercita-cita seperti itu, perkara punya anak tiga, empat atau lebih, itu urusan lain, biarkan saja.
Norma keluarga kecil bahagia sempat jadi panutan di masyarakat, tetapi ke depan bagaimana, tidak jelas lagi?
Kita memang agak prihatin. Sejak tahun 1998, masalah itu up and down. Masalah kependudukan seakan-akan sudah selesai, padahal belum selesai. Tren dunia memang agak menurun. Tetapi penduduk kita tetap bertambah. Terjadi kelipatan-kelipatan yang sangat tinggi pada usia dewasa dan Lansia. Usia dewasa, 15-65 tahun, melipat dua sampai tiga kali dibanding keadaan tahun 1970. Sementara kita masih bisa bertahan pada usia di bawah 15 tahun, gara-gara keberhasilan KB. Tapi, karena keberhasilan masa lalu seakan-akan gelembungan di bawah itu. Kalau ini dipepet, akan naik ke atas, pada penduduk usia dewasa dan tua.
Masalahnya sekarang, akan menjadi keuntungan besar kalau tersedia lapangan kerja. Kalau tidak ada kesempatan kerja dan kesempatan belajar, ini akan jadi malapetaka. Jadi, masalah kependudukan berikutnya adalah bagaimana menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas kerja untuk generasi yang tumbuh dengan sehat.
Karena mestinya dulu mati karena tingginya angka kematian. Tidak jadi mati bahkan tumbuhnya menjadi bagus, ini diluar dugaan. Usia harapan hidup sudah melewati angka 65 tahun. Anak-anak usia SMP dan SMA meningkat antara 50 sampai 60 persen. Dari sudut penyediaan sekolah saja, Departemen Pendidikan harus menaikkan anggaran karena kebutuhannya naik. Belum lagi dari segi fasilitas dan kualitas.
Sekarang, orang berusia tua susah mati. Sudah tiga kali lipat bila dibandingkan keadaan tahun 1970. Pada tahun 2025, diperkirakan naik kira-kira 8-9 kali lipat dari keadaan tahun 1970. Mereka sukar mati karena kesehatanya makin bagus dan fasilitas-fasilitas makin bagus. Orang-orang seperti usia saya (67 tahun), mulai merasakan yang kropos tulang, sakit-sakitan, karena pada usia Balitanya tidak mendapatkan pemeliharaan yang bagus. Sebenarnya tubuh ini tidak kuat, tapi karena dibantu segala macam obat kuat, jadi bersemangat. crs-sh-am. (Diterbitkan juga di Majalah Tokoh Indonesia Edisi 26)
TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
02 | Keberhasilan KB Sangat Monumental
Keberhasilan Anda sangat momumental di dalam soal KB, bukan hanya diakui di dalam tetapi juga di luar negeri?
MSelama 32 tahun memerintah, Pak Harto berpidato di forum PBB, bukan karena politik luar negeri, bukan karena keberhasilan pembangunan, tetapi karena keberhasilan KB. Beliau, untuk itu, mendapatkan penghargaan PBB. Itu yang kesatu.
Kedua, Pak Harto datang lagi ke sana karena didorong oleh negara-negra berkembang anggota non-blok untuk mewakili mereka menyatakan komitmen terhadap program kependudukan. Setelah itu, Pak Harto tidak pernah tampil lagi di markas PBB di New York. Pernah tampil di forum PBB di Roma, tidak di New York, lantaran keberhasilan dalam swasembada beras.
Sekarang, apa peran Anda dalam bidang kependudukan dan pengentasan kemiskinan?
Di panggung internasional tetap. Akhir Nopember, saya diundang oleh pemerintah India dan salah satu lembaga PBB untuk konferensi tentang kesehatan. Saat yang sama pemerintah Indonesia mengadakan konferensi yang sama. Di Indonesia, saya masih dijadikan teladan, tapi tidak dalam kapasitas resmi. Barangkali karena sisa-sisa laskar Pajang-nya saja. Peranan yang dulu, di mana Indonesia pernah menjadi mercusuarnya kependudukan, sekarang digantikan oleh RRC, Korea dan Thailand. Kita sebagai pengikut.
Selaku pemimpin Yayasan Damandiri, apa aktivitas Anda?
Menggalang dana sejahtera mandiri. Yayasan Damandiri berdiri sejak 15 Januari 1994, kemudian menjadi matang tahun 1995, dengan adanya gerakan sadar menabung. Setelah timbul kesadaran menabung, muncul gerakan menabung, kemudian diberikan bantuan untuk usaha kecil dan mikro. Nah, usaha kecil dan mikro, dananya dari Yayasan Damandiri.
Bagaimana konsepnya?
Konsepnya pemberdayaan. Lapangan usahanya di bidang kewirausahaan, kesehatan dan pendidikan. Di bidang kewirausahaan, lebih khusus lagi, bagi ibu-ibu rumah tangga. Sebab ibu-ibu Indonesia tidak banyak aktivitasnya. Padahal kalau sama dengan aktivitas suaminya, kemiskinan bisa dikurangi. Karena kalau hanya suaminya yang punya penghasilan, biarpun dia bekerja 24 jam, upahnya tetap kecil. Kalau suami-istri yang bekerja, upahnya bisa lebih besar.
Ini akan punya dampak psikologis terhadap anaknya. Ayah dan ibunya bekerja keras, berarti si anak harus rajin sekolah. Jadi ini bukan sekedar masalah kesetaraan jender. Tetapi lebih dari itu, pengaruhnya secara psikologis. Karena didapatkan dengan kerja keras, hasilnya harus dihemat, dibelanjakan secara hati-hati dan ditabung. Kalau digunakan secara sembrono, istrinya hanya tahu menerima, tidak berkeringat, akan mudah untuk mengeluarkan uang.
Si ibu juga bisa mengajari anaknya, betapa susah memperoleh uang Rp 10.000, dan anaknya juga akan sadar dan tahu berhemat. Jadi tahu bagaimana menghasilkan dan membelanjakan uang.
Sebenarnya ini proses edukasi yang luar biasa. Bagaimana pertumbuhan anak dipengaruhi oleh suami istri yang bekerja, cerdas dan penuh dedikasi untuk menghasilkan sesuatu. Pengaruhnya luar biasa. Kita melihat ada aspek pendidikan, sosiologis dan psikologis pada keluarga. Di situlah UU Keluarga menjadi lebih penting. Pendekatan pada keluarga menjadi penting, kalau kita menginginkan NKRI yang lebih beradab. Bangsa yang Pancasilais; berketuhanan, beradab, berprikemanusiaan, adil dan peduli pada sesama.
Pemerintah sekarang mengompensasi kenaikan harga BBM dengan bantuan dana tunai langsung. Bagaimana Anda melihat metode tersebut?
Ini satu kesalahan besar. Sebenarnya dana ini bisa dijadikan sebagai dana untuk mendukung proses pemberdayaan. Jangan diberikan serentak sekaligus. Katakanlah dikasih per kelompok dengan dukungan bank. Kemudian cicilan untuk keluarga miskin dibayar oleh pemerintah.
Memang rumah tangga miskin (RTM) mesti bantuan tunai, tetapi tidak mesti seluruhnya. Hanya yang benar-benar sangat miskin yang dibantu dengan uang tunai. Sebagian besar harus dibantu dengan program pemberdayaan. Tidak bisa disamaratakan. Harus dipilah-pilah dan melalui tahapan-tahapan.
Yang paling parah mungkin diperlukan sedikitnya tiga tahun untuk memulihkan sikap mental mereka. Kalau sudah parah dan tidak bisa diapa-apakan lagi, mungkin ini menjadi tugas Departemen Sosial untuk memberi santunan. Fakir miskin tidak bisa lagi diberdayakan. Tetapi sebagian besar RTM harus dientas lewat program pemberdayaan.
Kalau dengan cara yang sekarang ini, apa akibat lain?
Orang miskin akan bertambah miskin. Calon penerima dana bantuan langsung akan semakin berebut dan bertambah.
Tidak ada unsur edukasi di situ?
Tidak ada. Tapi mestinya ini sifatnya hanya untuk sementara, dan dana-dana itu harus dikembalikan.
Bagaimana dari segi anggaran?
Tentu sangat memberatkan.
Artinya terjadi proses pemiskinan?
Ya, dalam arti kasar. Surat kabar yang kritis pada pemerintah harus bilang begitu. Kalau proses pemberdayaan tidak boleh dihubungkan dengan itu. Proses pemberdayaan harus didata terlebih dahulu. Ini harus menjadi program besar-besaran. Tetapi tidak perlu dana sekian triliun untuk subsidi. Jadi tidak usah dengan kompensasi.
Pemberdayaan harus berdiri sendiri, terlepas dari kerangka kenaikan harga BBM. Ganti rugi, itu tidak cocok. Proses pemberdayaan setiap tahun memerlukan dana Rp 80 triliun, itu tidak perlu, cukup 10 atau 20 triliun saja. Dengan program pemberdayaan itu, bupati dan walikota sibuknya akan bukan main. Harus dilakukan dengan baik, mengerahkan seluruh kekuatan pembangunan. Program saya tidak sampai Rp 2 triliun, sibuknya sudah setengah mati dan dampak positifnya sedemikian luas.
Sebagai orang yang berpengalaman, apakah Anda pernah diminta memberi advokasi untuk penanganan hal-hal seperti itu?
Saya pernah diajak bicara, memberikan pendapat saya.
Tapi tidak didengar?
Bukan saya tidak didengarkan. Tapi saya tidak tahu, apakah yang mendengarkan saya, didengar atau tidak. Sebab ketika saya bicara, dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Apakah yang mendengarkan saya didengar oleh yang mengambil keputusan, wallahualam. crs-sh-am. (Diterbitkan juga di Majalah Tokoh Indonesia Edisi 26)
*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
