Hasil Pencarian: pancasila

WAWANCARA THEO L SAMBUAGA: Pertama, aparatur pemerintahan harus berdasarkan sistem good governance. Kedua, civil society harus kuat. Sektor negara seperti pemerintah, MA, BPK dan sektor masyarakat seperti pers, mahasiswa, LSM, Parpol harus diberdayakan.

Dengan bergantinya pemerintahan dan format politik tahun 1998, untuk dapat mengabdikan diri bagi bangsa dan negara secara optimal sebagaimana dimaksud para founding fathers, TNI telah dan sedang melakukan reorientasi postur, tugas, fungsi, dan perannya dalam kehidupan bangsa dan negara.

Budi Hardjono, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) meninggal dunia Rabu 3 September 2003 pukul 11.00 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, dalam usia 64 tahun. Politikus kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1939 yang masih aktif di dunia kepartaian ini tutup usia karena stroke yang dideritanya sejak 19 Agustus 2003.

Dibesarkan dan dididik dalam keluarga santri, Abdul Khaliq Ahmad ingin menjadi orang yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Mantan guru asal Cirebon kelahiran Jakarta 8 Agustus 1961 ini sama sekali tidak pernah menyangka akan duduk dalam kursi parlemen mewakili PPP dan PKB hingga menjadi Sekjen PKB (Partai kebangkaitan Bangsa) yang kemudian menjadi Pekade (Partai Kejayaan Demokrasi) tahun 2003. Di dunia politik ia banyak berkecimpung dalam merumuskan pola dan sistem pendidikan dan pelatihan kader partai serta mengimplementasikannya hingga ke daerah-daerah.

Ia politisi yang piawai berdiplomasi meminimalisasi konflik untuk mencapai suatu konsensus atau keputusan. Sarjana ekonomi yang mengaku belajar politik dari emaknya (ibunya) ini merintis karir politik dari bawah. Ia seorang kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terakhir ia didaulat menjadi calon Ketua Umum PPP bersaing dengan Hamzah Haz. Ia kalah namun menyatakan tetap setia kepada garis perjuangan partainya.

Hj. Dwi Ria Latifa, S.H, Anggota TPDI, 1996 / Dari TPDI ke Legislatif | 2 Des 1966 | Direktori | D | Perempuan, Islam, Kepulauan Riau, UGM, DPR, pengacara, Universitas Pancasila

Perempuan kelahiran Tanjung Balai Karimun, Riau, 2 Desember 1966 ini terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelumnya ia menerima penghargaan dari Ketua Umum PDIP karena keaktifannya sebagai Anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Ketua III Bantuan Hukum Serikat Pengacara Indonesia (SPI) ini duduk di Komisi II (Hukum dan Dalam Negeri ) DPR RI.

Sejak remaja aktif di Laskar Putri indonesia berjuang di garis belakang mempertahankan kemerdekaan. Apalagi setelah menjadi Ibu Negara sebagai pendamping setia Presiden Soeharto, ia mencetuskan beberapa gagasan yang melahirkan beberapa proyek monumental, di antaranya Taman Mini Indonesia Indah. Ia meninggal, Minggu 28 April 1996, menginggalkan karya gemilang bagi bangsanya. Setelah meninggal, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

RO Tambunan, SH, Advokat - Politisi / Sang Pembela Demokrasi | 24 Jul 1935 | Direktori | T | Laki-laki, Kristen Protestan, Sumatera Utara, DPR, MPR, pengacara, Jayabaya, Partai kemerdekaan

Advokat kawakan yang juga makan asam garam dalam pentas politik ini, pernah duduk di kursi DPR dari Golongan Karya. Tapi ia mengalami psikosomatik dan konflik batin yang dahsyat. Maka ketika Megawati Soekarnoputri ditindas dan berani tampil melawan, ia pun bersedia memimpin Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) tanpa pamrih. Kendati ia sendiri tidak bersimpati kepada PDIP. Lalu, Sang Pembela Demokrasi ini mendirikan Partai Pilihan Rakyat (ikut Pemilu 1999). Kemudian, karena persyaratan electoral treshold 2%, ia mendeklarasikan Partai Kemerdekaan untuk ikut Pemilu 2004 demi mewujudkan obsesinya membela kepentingan rakyat tanpa determinasi agama, suku dan golongan.

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-5 periode 1988-1993, ini cukup lama mendampingi Presiden Soeharto saat berkuasa sampai sesudah lengser, baik sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara dan Wakil Presiden maupun Koordinator Yayasan-yayasan yang didirikan Pak Harto.

Ia sebagai warga negara Indonesia dari suku Tionghoa menyatakan siap memimpin bangsa dan negara ini. Menurutnya, sangat keliru jika masih ada sikap memusuhi suku Tionghoa di Indonesia. Suku Tionghoa yang sudah menjadi WNI berjumlah sekitar 22 juta jiwa. Menempati urutan ketiga setelah Jawa dan Sunda. Jadi, sangat janggal, jika terbesar ketiga masih dimusuhi. Deklarator dan Ketua Umum DPP Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia (PBI) ini pun menyatakan siap bertarung secara jantan dan fair sebagai calon presiden pada Pemilu 2004.