Ia politisi yang piawai berdiplomasi meminimalisasi konflik untuk mencapai suatu konsensus atau keputusan. Sarjana ekonomi yang mengaku belajar politik dari emaknya (ibunya) ini merintis karir politik dari bawah. Ia seorang kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terakhir ia didaulat menjadi calon Ketua Umum PPP bersaing dengan Hamzah Haz. Ia kalah namun menyatakan tetap setia kepada garis perjuangan partainya.
Hj. Dwi Ria Latifa, S.H, Anggota TPDI, 1996 / Dari TPDI ke Legislatif | 2 Des 1966 | Direktori | D | Perempuan, Islam, Kepulauan Riau, UGM, DPR, pengacara, Universitas Pancasila
Perempuan kelahiran Tanjung Balai Karimun, Riau, 2 Desember 1966 ini terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelumnya ia menerima penghargaan dari Ketua Umum PDIP karena keaktifannya sebagai Anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Ketua III Bantuan Hukum Serikat Pengacara Indonesia (SPI) ini duduk di Komisi II (Hukum dan Dalam Negeri ) DPR RI.
Sejak remaja aktif di Laskar Putri indonesia berjuang di garis belakang mempertahankan kemerdekaan. Apalagi setelah menjadi Ibu Negara sebagai pendamping setia Presiden Soeharto, ia mencetuskan beberapa gagasan yang melahirkan beberapa proyek monumental, di antaranya Taman Mini Indonesia Indah. Ia meninggal, Minggu 28 April 1996, menginggalkan karya gemilang bagi bangsanya. Setelah meninggal, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
RO Tambunan, SH, Advokat - Politisi / Sang Pembela Demokrasi | 24 Jul 1935 | Direktori | T | Laki-laki, Kristen Protestan, Sumatera Utara, DPR, MPR, pengacara, Jayabaya, Partai kemerdekaan
Advokat kawakan yang juga makan asam garam dalam pentas politik ini, pernah duduk di kursi DPR dari Golongan Karya. Tapi ia mengalami psikosomatik dan konflik batin yang dahsyat. Maka ketika Megawati Soekarnoputri ditindas dan berani tampil melawan, ia pun bersedia memimpin Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) tanpa pamrih. Kendati ia sendiri tidak bersimpati kepada PDIP. Lalu, Sang Pembela Demokrasi ini mendirikan Partai Pilihan Rakyat (ikut Pemilu 1999). Kemudian, karena persyaratan electoral treshold 2%, ia mendeklarasikan Partai Kemerdekaan untuk ikut Pemilu 2004 demi mewujudkan obsesinya membela kepentingan rakyat tanpa determinasi agama, suku dan golongan.
Wakil Presiden Republik Indonesia ke-5 periode 1988-1993, ini cukup lama mendampingi Presiden Soeharto saat berkuasa sampai sesudah lengser, baik sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara dan Wakil Presiden maupun Koordinator Yayasan-yayasan yang didirikan Pak Harto.
Ia sebagai warga negara Indonesia dari suku Tionghoa menyatakan siap memimpin bangsa dan negara ini. Menurutnya, sangat keliru jika masih ada sikap memusuhi suku Tionghoa di Indonesia. Suku Tionghoa yang sudah menjadi WNI berjumlah sekitar 22 juta jiwa. Menempati urutan ketiga setelah Jawa dan Sunda. Jadi, sangat janggal, jika terbesar ketiga masih dimusuhi. Deklarator dan Ketua Umum DPP Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia (PBI) ini pun menyatakan siap bertarung secara jantan dan fair sebagai calon presiden pada Pemilu 2004.
Hampir dua dasawarsa, Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Drs Mulyana W Kusumah, ini menjadi tenaga pengajar di FISIP UI. Tak hanya UI, sarjana kriminologi, ini juga mengajar di perguruan tinggi swasta, antara lain Universitas Pancasila, Jakarta maupun Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Namun pekerjaan tetap laki laki berperawakan kecil ini, seolah ditelan oleh aktivitas di luar kampus yang sangat padat. Dia tersandung masalah korupsi di KPU.
Jakarta 27/01/03: Anggota Komisi I DPR dari dari Fraksi Kebangkitan Bangsa KH Drs Moh. Dawam Anwar (65), meninggal dunia hari Senin, 27/01/03 pukul 12.45 WIB di RSPAD Gatot Subroto karena sakit komplikasi dan sempat menjalani cuci darah. Disemayamkan di rumah duka Jl Hasanudin No 226 Tambun-Bekasi, sebelum dimakamkan di TPU Tambun, Bekasi. Ia meninggalkan seorang istri Dedeh Nurhaidah dan empat orang putra-putri.
Suara keprihatinan terhadap kondisi kehidupan masyarakat adat, terutama di Kalimantan Barat (Kalbar) diungkapkan dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar ilmu hukum adat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) di Pontianak. Menurutnya, banyak tanah adat (tanah rakyat) yang telah digunakan untuk perkebunan, terutama kelapa sawit. Tetapi, itu hanya bagi pengusaha. Rakyat pemilik tanah setempat menjadi kehilangan tanah. Pola seperti inilah yang menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat yang akhirnya dapat memicu konflik horizontal dan vertikal.
KH Abdullah Gymnastiar, akrab disapa Aa Gym, mengajarkan sebuah konsep baru Syiar Islam. Manajemen Qalbu yang menawarkan diri untuk mengajak orang memahami hati atau qalbu, diri sendiri, agar mau dan mampu mengendalikan diri setelah memahami benar siapa dirinya sendiri. Kiyai yang berbekal ilmu laduni itu disambut haru dengan tetesan air mata oleh umat Muslim maupun Kristen di Palu, ketika ia dengan tulus mengunjungi daerah yang diwarnai konflik itu.