[OPINI] – Bagaimana bila seorang militer (jenderal) melanjutkan pengabdian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika pada era reformasi ini bergema seruan yang melarang militer berpolitik (politik praktis baik di partai, parlemen juga eksekutif). Sejak Pemilu 2004, institusi militer tidak lagi memiliki wakil (Fraksi TNI/Polri) di lembaga legislatif.
Hal ini, sesungguhnya bermaksud baik. Sebab pengalaman masa lalu, kala militer menguasai panggung politik negeri ini, instink politik militer untuk mempertahankan kekuasaan telah memacetkan peranan institusi politik sipil dalam proses kepemimpinan daerah dan nasional. Sistem komando yang dianut militer seringkali mendistrorsi mekanisme penyerapan aspirasi rakyat dari bawah.
Namun setelah reformasi bergulir delapan tahun, timbul pula ekses dari ketiadaan Fraksi TNI/Polri di parlemen. MAJALAH TOKOH INDONESIA 31 – TOKOH UTAMA: Budi Harsono, Pejuang Berjiwa Ikhlas = Fraksi TNI/Polri Jembatan Penghubung Lintaskepentingan = Ada Spirit yang Hilang di DPR = Terbanyak Belum Tentu Terbaik = Pimpin F-TNI/Polri di Masa Kritis = Mengabdi melalui Partai Golkar = Dari Teritorial ke Pentas Politik = Meniti Karier Militer dengan Ikhlas = Tugas Dekatkan Diri kepada Tuhan = KISAH HIDUP: Bekerja Ikhlas, Tuhan Menjaga Rezeki = Masa Kecil, Remaja dan Dewasa = Teladan bagi Keluarga = Terapkan Disiplin Batin = Sosok Budi di Mata Mut Indayah = PERSPEKTIF: Kesadaran Bernegara dan Bela Negara Mulai Hilang = Netralitas TNI = WAWANCARA: Jangan Hilangkan Jati Diri TNI = KAPUR SIRIH: Politisi Abdi Negara = SURAT: Terjadi di BNI. Yakni munculnya sosok dan kelompok politisi yang lebih menonjolkan kepentingan kelompoknya. Pada saat munculnya tuntutan-tuntutan sektarian seperti itu, sepertinya terasa ada sesuatu yang hilang di parlemen.
Dalam situasi seperti ini, kenangan terhadap Fraksi TNI/Polri bisa muncul. Terlepas dari sistem komando militer yang berpotensi menjalankan politik demi kelanggengan kekuasaan, ternyata para politisi militer (anggota Fraksi TNI/Polri) lebih memiliki bekal sebagai abdi negara. Peran anggota parlemen sebagai abdi negara inilah yang paling terasa hilang saat ini.
Jika disimak, paling tidak ada tiga hakikat keanggotaan DPR (legislatif). Pertama, sebagai wakil rakyat, dipilih rakyat menjadi kepanjangan tangan rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kedua, sebagai politisi, mewakili partai politik yang merupakan institusi inti sistim demokrasi untuk menampung, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ketiga, sebagai abdi negara, putera-puteri bangsa yang mengabdikan diri secara ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan diri sendiri dan golongannya saja.
Para anggota parlemen, bisa mengukur diri dalam takaran ketiga hakekat keanggotaan parlemen itu. Mungkin saja peranan para anggota dewan saat ini sebagai wakil rakyat (dipilih rakyat) dan sebagai politisi (mewakili partai) jauh lebih menonjol dari sebelumnya. Namun sebagai abdi negara, masih patut belajar dari para politisi militer masa lalu.
Hal ini pulalah menjadi salah satu yang digelisahkan Letnan Jenderal TNI (Purn) Budi Harsono, Anggota DPR dari Partai Golkar. Mantan Ketua Fraksi TNI/Polri, ini mengkritisi kesadaran bernegara dan bela negara yang dinilainya semakin terkikis dari jiwa warga negara, termasuk anggota parlemen, dewasa ini.
Dia amat prihatin menyaksikan potret manusia Indonesia yang terlalu bermental materialistis dan individualistis. Mantan Sekjen Partai Golkar ini mengingatkan, kesadaran bernegara dan kerelaan berkorban demi negara seharusnya bukan hanya dimiliki seorang militer tapi juga dimiliki segenap warga negara Indonesia, apalagi anggota parlemen.
Jadilah politisi abdi negara. Jakarta, Agustus 2006 * Redaksi ? Kapur Sirih, Majalah Tokoh Indonesia 31
