Indonesia dalam Sorotan Dunia
[BERITA TOKOH] – PENDIDIKAN Persatuan Guru Besar Indonesia – Negara kita saat ini sedang menjadi sorotan dunia. Partisipasi Indonesia sebagai anggota G-20, makin besar untuk ikut aktif dalam memformulasikan masalah yang dihadapi dunia dalam pelbagai dimensi. Demikian Prof. Dr. Laurence A. Manullang, DBA, Rektor/Guru Besar Ilmu Akuntansi, Universitas Timbul Nusantara, selaku Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi).
Menurutnya, ekspektasi masyarakat dunia semakin meningkat. Untuk menjangkau ekspektasi itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menciptakan kondisi dan situasi yang lebih kondusif bagi masyarakat negara-negara tersebut.
Prof Laurence mengatakan ekonomi dunia nampaknya makin terintegrasi dari masa ke masa. Kesulitan yang dialami suatu negara seperti kita alami tahun 1997. Flu ekonomi korea cepat menyebar ke Thailand dan dari Thailand ke Indonesia, dan Indonesialah yang paling lama sembuh.
Pada saat ini dengan GNP per kapita US$ 3469 itu baru mampu mempertahankan demokrasi kita selama 18 tahun. Agar demokrasi kuat di mana propabilitas 1/500 gagal, apabila GNP per kapita kita mencapai US$ 6600 p.a. seperti Prof. DR. Boediono menandaskan; Mencapai US$ 6600 p.a. kita memerlukan 8 tahun dengan pertumbuhan ekonomi 8-9 % per tahun.
Tatkala terjadi musibah di Jepang, yang membutuhkan dana yang besar mengatasinya, Jepang menarik simpanannya dari Amerika Serikat, takut kekurangan dana di Amerika Serikat, perusahaan raksasa di Amerika Serikat menarik dananya dari Eropa, Eropa kekurangan liquiditas dimana pada saat ini masih belum sembuh dan diperkirakan akan menjalar ke Asia.
Dalam kondisi seperti ini syukurlah Indonesia masih tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Berkat kerja keras Pemerintah yang dipimpin Presiden RI, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6.7% pada tahun 2011.
Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh usaha mengurangi korupsi, dimana IPK Indonesia naik dari 2.8 (2010) menjadi 3.0 tahun 2011, jelas nyata dampak bagi pertumbuhan ekonomi ini sangat signifikan dan mampu menaikkan Invesment Grade kita jadi BB. Oleh karenanya tahun 2012, Indonesia tidaklah mustahil bila mengekspektasi Investasi masuk ke Indonesia sekitar 250 triliun akan meningkat dalam tahun-tahun berikutnya.
Saat ini Pemerintah telah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang sangat signifikan untuk pertumbuhan Ekonomi Nasional. Presiden Soesilo Bambang Yoedhiono telah mengumumkan bahwa hambatan pertumbuhan ekonomi yang paling besar adalah 3 segmentasi yakni Korupsi, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi.
Korupsi dan GNP
Mengenai pemberantasan korupsi dan kaitannya dengan GNP, Profesor Manullang mengatakan pemerintah telah mencanangkan Skor Indeks Persepsi Korupsi akan meningkat dari 3.0 tahun 2011 menjadi 5.0 tahun 2014. Skor ini sangat ambisius dan apabila ini tercapai , ekonomi Indonesia akan bertumbuh 7-8% 2013 (coumpounded) sampai dengan 2020. Dampaknya GNP per kapita Indonesia yang pada akhir 2011 US$ 3469 akan naik menjadi US$ 16,000 pada tahun 2020 dan demokrasi yang kita bangun bersama akan aman dari generasi ke generasi.
Pada saat ini dengan GNP per kapita US$ 3469 itu baru mampu mempertahankan demokrasi kita selama 18 tahun. Agar demokrasi kuat di mana propabilitas 1/500 gagal, apabila GNP per kapita kita mencapai US$ 6600 p.a. seperti Prof. DR. Boediono menandaskan; Mencapai US$ 6600 p.a. kita memerlukan 8 tahun dengan pertumbuhan ekonomi 8-9 % per tahun.
Infrastruktur
Preihal infrastruktur, dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi itu harus juga ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang mampu mengakomodasi mobilisasi ekonomi. Dibutuhkan Rp 915 triliun dana untuk membangun pertumbuhan ekonomi tersebut.
Bappenas telah meyusun Master Plan pembangunan Indonesia dengan memproyeksikan 6 koridor ekonomi yaitu koridor Sumatera, Jawa, Sulawesi, kalimantan, Bali/NTT, Maluku/Papua. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menutupi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah
Namun sekali lagi yang harus diwaspadai adalah praktek mark up dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Apabila mark up dan korupsi tidak bisa dicegah maka volume infrastruktur itu tidak akan mendukung perekonomian itu sendiri.
Mengelola pertumbuhan yang pesat sama sulitnya dengan mengatasi pertumbuhan yang lambat
Reformasi Birokrasi
Menurut Manullang, hambatan yang ketiga adalah birokrasi. Jumlah PNS yang tergabung dalam birokrasi sampai tahun 2010 berjumlah 4,732,472 orang (data BKM per Mei 2010), dimana distribusi PNS menurut teritorial tidak seimbang, tingkat produktifitas rendah dan sama sekali belum memenuhi syarat kalau disebut SDM profesional.
Setiap tahun pemerintah harus menyediakan gaji sejumlah 46.7% dari APBN dan 53.3% untuk membangun sektoral dan teritorial, itupun indikator menunjukkan 40-60% dikorupsikan sehingga akan menjadi hambatan yang luar biasa pada pertumbuhan ekonomi.
PNS yang bengkak ini 65% ditempatkan sebagai tenaga administratif dan hanya 35 % innovatif. Dengan banyaknya PNS tertumpu pada administrasi, maka posisi administrasi direntangkan menjadi panjang, dan inilah salah satu penghambat apabila pelaku usaha memohon izin usaha.
Hanya 35% PNS yang diberikan tugas untuk memikirkan dan menjalankan peluang ekonomi sehinga apablila kita pergi mengunjungi kantor pemerintahan baik di pusat atau di daerah, PNS hanya datang, baca koran dan menandatangani kartu hadir kemudian pulang tanpa berbuat apa-apa. Job description yang tidak jelas, tugas yang tumpang tindih.
Dapat diteliti sektor usaha yang tidak memerlukan ijin, cukup pelaku ekonomi itu melaporkan saja ke pemda (walikota/Bupati) setempat. Dengan demikian potensi PNS dapat dipensiun dinaikan 1.419.803 orang dimana 937,147 diantara mereka memang sudah mencapai usia 51 sampai dengan 58 tahun. Dibutuhkan PNS yang profesional, inovatif, ditempatkan dalam struktur yang ramping (downsizing).
Dana APBN akan lebih banyak diinjeksikan ke pembangunan, disamping kebocoran anggaran yang mereka lakukan, seperti dalam pengadaan barang, suap, perijinan. Apalagi kinerja E-procurement dengan moratorium penerimaan PNS dangat positif sebagai indikator PNS sudah saatnya dirampingkan
Presiden dalam PP 81/2010 telah menerbitkan fondasi dan Grand Strategy untuk Reformasi Birokrasi, dimana dicanangkan bahwa Map Strategy Reformasi Birokrasi sudah harus bersih dari korupsi pada tahun 2014. Kalau ini berhasil bukan tidak mungkin Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi 12,5% pada tahun 2020.
Suatu sasaran yang sangat ambisius dan kita sebagai kumpulan Guru Besar secara kolektif dan inividu-individu sebagai perpustakaan hidup harus terpanggil memberikan masukan ke pemerintah diminta atau tidak diminta menurut kepakaran kita masing-masing, walaupun dengan atau tanpa imbalan.
Kalau ini berhasil maka Indonesia akan memasuki kelompok negara maju (developed country) yang menempati posisi ekonomi ke 5 terbesar didunia pada tahun 2020 seperti diramalkan Bank Dunia pada tahun 1994, dengan GNP per capital sekitar US$ 16,000 p.a. dimotori oleh 117 juta tenaga kerja yang siap memasuki strata menengah dalam pembangunan.
Apabila disimak sampai akar keberhasilan ini semuanya akan bermuara pada faktor SDM melalui pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. Dengan Integritas ini maka Indonesia dapat mengkapitalisasi bonus demographis yang dahsyat itu. TAP MPR telah menetapkan 20% dari APBN Pendidikan.
Hal itu dikemukakan Prof. Dr. Laurence A. Manullang, DBA saat melantik Pengurus DPP Pergubi di Jakarta, tanggal 25 Januari 2012. Adapun pengurus DPP Pergubi adalah sebagai berikut:
Dewan Pembina:
Prof. Dr. Laurence A. Manullang, DBA, Rektor/Guru Besar Ilmu Akuntansi, Universitas Timbul Nusantara
Pengurus DPP
• Ketua Umum: Prof. Ibrahim Abdullah, Ketua Pembina Yayasan UNAS/Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik UNAS.
• Ketua I: Prof. Dr. Sihol Situngkir, Staf ahli Menteri Sekretaris Negara bagian Ekonomi dan Kesra.
• Ketua II: Prof. Dr. Hendra Halwani, Ketua Prodi MM, Guru Besar Universitas Satyagama.
• Ketua III: Prof. Dr. Ir. Suprapto, MSc, FPE, IPM, Guru Besar ITB
• SekJen: Prof. Dr. Ir. Gimbal Doloksaribu, Guru Besar UNAS
• Wakil SekJen: Prof. Dr. Drg. Melanie Sadono Djamil, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti.
• Bendahara Umum: Prof. Dr. Harjanto Prabowo, MM, Rektor Universitas Bina Nusantara.
• Bendahara I: Prof. Dr. Adler Manurung, SCMM, Guru Besar Perbanas
• Legal Officer: Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH, Msi, Guru Besar Universitas Islam As-Syafiiah.
• Public Relation Officer: Prof. Dr. Djuaeni Kassasmita, Guru Besar Universiras Padjajaran
Committe Chairman:
• Membership Committee: Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, MH, Ketua Prodi S2/S3. Ilmu Hukum Universitas Trisakti
• Reasearch & Technology: Prof. Dr. Darwati Susilastuti, Guru Besar Universitas Borobudur
• International Relationship Development: Prof. Dr. Hotman Siregar, Msi, Guru Besar ITI
• Planning & Strategy: Prof. Dr. Dahmir Dahlan, MSc, Direktur Pasca sarjana ISTN
• Kemitraan Nasional & Internasional: Prof. Dr. Sugiarto, Wakil Rektor I/ Guru Besar Universitas Media Nusantara
• Finance Committee: Prof. Dr. Sofyan Harahap, M.Ak, PhD
Kepada para pengurus, Laurence Manullang mengajak agar para profesor yang sudah mendapat penghormatan dengan menerima sejumlah tunjangan setiap bulan, memberikan kembali pada negara dan bangsa berupa pengabdian dan masukan untuk bangsa dan negara berupa masukan yang berkualitas, objektif baik kepada Eksekutif, Legislatif, Yudikatif maupun ke masyarakat luas melalui pers agar dapat digunakan sebagai referensi bagi pengguna gagasan tersebut sesuai dengan visi PERGUBI: ”Teguh berpegang pada ideologi negara, yakin akan pembangunan negara yang berdaulat dan bermartabat melalui pendidikan yang berintegritas, committed pada kesatuan bangsa yang beradab, menjunjung tinggi kerakyatan solidaritas kesamaan hak-hak berorientasi pada kemakmuran rakyat semesta. Yang meninggikan integritas, tidal memihak, selalu objektif dan membaca lingkungan stategis dengan hati yang visioner, disamping fungsi sehari-hari yang sedang diemban.”
Adapun misi Pergubi adalah:
1. Memberikan masukan kepada Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berkaitan dengan arah perkembangan ekonomi Indonesia menjadi negara maju, bahkan meraih ekonomi terbesar kelima di dunia dengan pelakunya anak-anak bangsa, tahun 2025
2. Menyelenggarakan dialog nasional sesama anggota, membantu issue-issue yang aktual koheren dan menghasilkan rumusan kognitif, kontekstual, antisipatif, akomodatif pada proses perjalanan zaman.
3. Mendukung Presiden RI berupa masukan untuk meningkatkan skor tindak persepsi korupsi global, melalui pemberantasan korupsi, pengelolaan infrastruktur yang efektif dan efisien serta meneruskan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan invesment grade
Dia juga mengharapkan jangan pula lupa mengingat para Guru Besar yang sudah emeritius atau yang sudah lumpuh atau stroke, agar mengusulkannya pada Pemerintah untuk disediakan juga pada mereka penghargaan berupa retroaktif, sebab keberadan kita sekarang ini tidak terlepas dari bimbingan mereka, seraya membangun aktif komunikasi dengan mereka, karena mereka masih menyimpan harta karun berupa ide-ide untuk memajukan bangsa. Demikian
Semoga Allah Yang Maha Kuasa melindungi Saudara-saudara dalam melakukan tugas yang sangat terhormat ini. Ketua Dewan Pembina DPP Pergubi Prof. Dr. Laurence A. Manullang. Jakarta, 25 Januari 2012. Berita TokohIndonesia.com | rbh
