02 | Awali Gerakan Reformasi di Surabaya

ebagai suatu gambaran betapa teguh dan kuatnya Megawati dalam menghadapi tekanan penguasa ketika itu, tercermin dari cuplikan perjuangannya pada Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya, Desember 1993. Sesungguhnya di sinilah Megawati mengawali gerakan reformasi.

Ketika itu, pemerintah menghendaki Budi Hardjono menjadi Ketua Umum DPP PDI menggantikan ‘si anak yang mulai nakal’ Surjadi. Tapi, Megawati yang telah membunyikan genderang menyatakan kesediaan memimpin PDI membuat niat pemerintah mendudukkan boneka di tampuk pimpinan PDI menghadapi perlawanan. Si putri pendiam Megawati mendapat dukungan penuh dari hampir semua cabang dalam pemandangan umum. Resminya, juridis formalnya, hanya tinggal menunggu sidang pemilihan ketua umum.

Melihat dukungan mutlak kepada Megawati itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri yang berperan sebagai pembina politik dalam negeri bersama Kasospol ABRI dan segenap jajaran Kakan Sospol daerah tingkat I dan II seluruh Indonesia yang juga ‘mengawal’ para peserta kongres ke Surabaya, melakukan manuver mengulur-ulur waktu sidang pemilihan ketua umum sampai masa izin kongres berakhir pukul 24.

Suasana di arena kongres ketika itu, sangat tertekan. Aparat keamanan dengan berbagai perlengkapannya sudah lalu-lalang dan berjaga-jaga, layaknya siaga mengepung musuh negara. Malam pukul 20.00 saat peserta kongres makin tertekan dan sebagian besar sudah meninggalkan arena kongres, Megawati tetap bertahan di tempat siap mengikuti setiap detik perkembangan. Ketika itu tersiar isu (disiarkan isu) akan terjadi kerusuhan akibat ricuhnya kongres.

Tak lama, seorang aparat dengan naik panser menemui Megawati. Dengan bersikap siap dan sigap sebagai seorang prajurit, aparat berpakaian tempur itu menyampaikan pesan atasannya kepada Megawati agar keluar dari arena kongres dengan naik panser demi keamanan. Sejenak Megawati menatap aparat itu, lalu dengan suara tegas mempersilahkan keluar sebentar. Aparat itu menurut berdisiplin.

“Setelah itu, Megawati menitikkan air mata. Dia menangisi nasib bangsanya. Dia tahu bahwa hal itu hanya taktik busuk penguasa yang tanpa sungkan mengebiri demokrasi.”Setelah itu, Megawati menitikkan air mata. Dia menangisi nasib bangsanya. Dia tahu bahwa hal itu hanya taktik busuk penguasa yang tanpa sungkan mengebiri demokrasi. Lalu, setelah menghapus air mata, dia meminta si aparat suruhan itu masuk kembali. Dengan berwibawa, tak terkesan baru menitikkan air mata, dia menyatakan sikapnya dengan tegas bahwa apa pun yang terjadi tak akan meninggalkan arena kongres sampai akhir. “Laporkan kepada atasanmu,” katanya tegas layaknya panglima tertinggi.

Kenapa dia menolak ‘perlindungan’ aparat itu? Sebab dia pemberani tanpa kekerasan. Dia siap menanggung segala risiko tanpa melawannya dengan kekerasan. Dia menyadari jika meninggalkan arena kongres maka sekali lagi lonceng kematian demokrasi akan berdentang. Bisa saja penguasa akan melakukan sesuatu untuk menyulut kemarahan massa untuk menciptakan kerusuhan yang akan dijadikan sebagai alasan pembunuhan terhadap demokrasi. Selain itu, dia sadar, jika menuruti ‘perlindungan’ yang ditawarkan aparat, dia akan diteriakkan meninggalkan kongres yang akan dijadikan alasan gagalnya kongres.

Sekitar pukul 22.00, dua jam sebelum masa izin kongres berakhir, Megawati bangkit melakukan sesuatu yang tak terduga oleh siapa pun, baik petinggi partai yang loyal kepadanya, maupun yang berlawanan dengannya terutama pemerintah. Dia melakukan konfrensi pers. Saat itu, dia mengeluarkan pernyataan politik yang menegaskan bahwa secara de facto dia telah terpilih menjadi Ketua Umum PDI periode 1993-1998. Kemudian secara de jure akan ditetapkan dalam suatu Munas atau sejenisnya di Jakarta dalam waktu dekat. Kepada semua peserta kongres dan para simpatisan dihimbau untuk pulang ke tempat masing-masing dalam suasana damai, tertib dan tenteram.

Pemerintah dan para lawan politiknya terperangah, tak menduga pernyataan politik yang demikian penting dan brilian itu. Tidak ada lagi alasan merekayasa sesuatu untuk dijadikan kambing hitam kerusuhan akibat ricuh dan molornya jadwal kongres itu. Itulah genderang perlawanan terbuka dari Megawati. Genderang itu tidak hanya disambut oleh kader dan simpatisan PDI Mega, tetapi disambut berbagai lapisan, lintas agama, lintas golongan dan lintas partai (termasuk kader Golkar yang progresif dan ingin menegakkan demokrasi secara sungguh-sungguh).

Kemudian, Munas PDI di Jakarta tahun 1994 pun terselenggara dan mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998. Pemerintah yang dipimpin seorang jenderal dan ketika itu menggunakan Golkar sebagai alat politik (perpanjangan tangan militer di arena politik) dan terkenal demikian ‘apik’ membentengi kekuasaannya dengan berbagai cara, tampak merasa kecolongan.

Tampak tak menduga si putri pendiam itu akan membunyikan genderang perlawanan sedahsyat itu. Sehingga kepemimpinan Megawati terus ditekan dan dirongrong. Sampai akhirnya pemerintah berhasil memfasilitasi penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PDI di Medan Juni 1996 yang menobatkan kembali Surjadi sebagai Ketua Umum PDI. Namun PDI pimpinan Megawati tak mengakui penyelenggaraan Kongres Luar Biasa di Medan itu. Sehingga timbul kepengurusan ganda PDI di pusat sampai ke daerah. Bio TokohIndonesia.com | crs

Penulis: Ch. Robin Simanullang