Menjulang Setelah Reformasi
Azwar Abubakar
[DIREKTORI] Ir. H. Azwar Abubakar, MM salah satu putra terbaik dari Tanah Rencong yang karirnya terus menjulang setelah era reformasi. Ia seorang pengusaha dan politisi yang turut membidani lahirnya PAN di Aceh yang kemudian setelah itu menjadi wakil gubernur dan Plt Gubernur Aceh. Ia diangkat sebagai Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat masih menjabat sebagai anggota DPR-RI.
Sarjana Arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung ini dilahirkan di Banda Aceh pada 21 Juni 1952. Sebelum terjun di birokrasi pemerintahan ia banyak berkecimpung sebagai pengusaha dan konsultan. Namun sejak reformasi pada tahun 1999 menjadi titik awal sekaligus menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan karirnya sebagai politisi.
Ia mulai terjun dalam dunia politik pada saat itu banyak partai baru yang bermunculan. Ia menjadi salah satu pendiri Partai Amanat Nasional wilayah Daerah Istimewa Aceh dan di sana ia menjadi ketua partai. Pintu untuk berkarir di dunia politik semakin terbuka baginya. Pada tahun 2000, ia sudah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Ia menjadi wakil gubernur mendampingi Gubernur Abdullah Puteh.
Azwar ingin melakukan perubahan kinerja khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia untuk lebih efektif dan efisien termasuk untuk melakukan penataan anggaran di daerah. Azwar sendiri menargetkan perubahan di kementeriannya untuk bergerak lebih lincah, responsif, sehingga dapat memobilisasi perubahan. Menurutnya pegawai negeri adalah salah satu dari pilar good governance
Namun Gubernur Abdullah Puteh hanya menjalankan separuh dari pemerintahannya. Selebihnya Azwar harus menjadi pelaksana tugas harian, Gubernur Adullah Puteh tersangkut kasus korupsi dan harus menjalani masa tahanan. Peraih Magister Managemen Unsyiah Aceh ini akhirnya menjalankan sisa roda pemerintahan dalam masa sulit (2004-2005), Aceh masih sering dilanda konflik. Selain itu, ia juga memiliki tanggung jawab besar untuk membenahi Aceh pasca gelombang Tsunami meluluhlantakkan kota yang di juluki Serambi Mekkah tersebut.
Selepas itu, kondisi Aceh berangsur-angsur mulai pulih. Beberapa partai lokal lahir serta adanya jalur independen yang memungkinkan adanya calon gubernur dan wakil gubernur dari luar partai. Sehingga menyebabkan perubahan peta politik di masyarakat, saat Pemilukada di aceh dilangsungkan pada tahun 2006. Kekuatan partai politik tidak lagi begitu mendominasi pada saat itu. Azwar kembali ikut sebagai calon wakil gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah beganti nama. Ia berpasangan dengan politisi Partai Keadilan Sejahtera. Namun pasangan ini harus mengakui keunggulan pasangan Irwandi Yusuf-Mohammad Nazar dari pasangan calon independen.
Namun karir politik Azhar masih tidak behenti sampai di situ. Ia kembali maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PAN dari kota kelahirannya yang akhirnya membawanya melenggang ke senayan. Ia duduk di Komisi I DPR (2009-2014) yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informasi dan menjadi anggota Badan Kehormatan DPR. Selain itu, di pusat ia juga menjabat Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai.
Hanya dua tahun ia menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat di Senayan. Ia memilih mundur sebagai anggota DPR setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 19 Oktober 2011 untuk periode 2011-2014. Sekaligus menjadi representasi partainya untuk tetap ikut dalam pemerintahan.
Banyak kalangan menilai penunjukan dirinya sebagai pemimpin reformasi birokrasi dinilai tidak tepat hanya karena ia adalah seorang sarjana arsitek. Meski demikian pengalamannya selama duduk dipemerintahan saat menjadi wakil dan Plt gubernur Aceh dianggap mumpuni untuk memimpin Kementrian PAN dan RB dalam mereformasi birokrasi. Selain itu ia juga dinilai memiliki integratis, tergolong bersih dan tidak pernah tersandung masalah korupsi. Sehingga dianggap layak untuk memimpin reformasi birokrasi.
Sebagai menteri yang bertugas untuk menata aparatur negara, tidaklah mudah. Namun Azwar ingin melakukan perubahan kinerja khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia untuk lebih efektif dan efisien termasuk untuk melakukan penataan anggaran di daerah. Azwar sendiri menargetkan perubahan di kementeriannya untuk bergerak lebih lincah, responsif, sehingga dapat memobilisasi perubahan, menurutnya pegawai negeri adalah salah satu dari pilar good governance. Sehingga harapan masyarakat akan birokasi pemerintahan yang bersih dan sehat dapat terwujud.
Seperti diketahui Azwar saat menjabat sebagai gubernur telah sukses mencanangkan moratorium PNS untuk pertama kalinya di Aceh. Dengan pengalaman tersebut, gebrakannya untuk mereformasi birokrasi demi tercapainya good governance di tanah air, masyarakat menunggu. Basan, red
