Kuis Putusan MK 90/2023

Putusan MK atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai kontroversial dan dikecam banyak pihak karena MK 'MENAMBAHKAN SENDIRI KLAUSA' bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Keputusan itu terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

Ada tiga orang dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yaitu Jimly Asshiddiqie, Bintan R. Saragih, dan Wahiduddin Adams yang memutuskan memberikan sanksi pada hakim konstitusi Anwar Usman terkait putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Namun di antara mereka bertiga, ada satu anggota MKMK memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Anwar Usman diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi. Siapakah dia?

Ketua MK Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatannya adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi cawapres Prabowo Subianto

Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan Ketua MK juga mendapat sanksi berupa

Ada empat hakim yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Mereka adalah

Ketua MK Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya terkait dengan uji materi perkara

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Jimly Asshiddiqie menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023. Anwar Usman diberhentikan karena

Ada 9 hakim MK yang terlibat saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Mereka adalah Anwar Usman, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan

Ada tiga hakim yang SETUJU bahwa kepala daerah yang belum berumur 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres. Mereka adalah Anwar Usman, M. Guntur Hamzah dan