Kuis Putusan MK 90/2023

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) pengagum Gibran Rakabuming bernama

Ada dua hakim konstitusi yang mengabulkan namun dengan alasan berbeda (concurring opinion) dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Mereka setuju kepala daerah dapat menjadi capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun, namun hanya untuk tingkat gubernur atau pemimpin provinsi. Mereka adalah

Ada tiga orang dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yaitu Jimly Asshiddiqie, Bintan R. Saragih, dan Wahiduddin Adams yang memutuskan memberikan sanksi pada hakim konstitusi Anwar Usman terkait putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Namun di antara mereka bertiga, ada satu anggota MKMK memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Anwar Usman diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi. Siapakah dia?

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023 diketuai oleh

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Keputusan itu terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi “(Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun." Namun lewat perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, MK yang diketuai Anwar Usman menguji pasal tersebut lalu mengubahnya menjadi "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Anwar Usman yang diberhentikan sebagai Ketua MK terkait putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) adalah adik ipar Jokowi atau paman Gibran Rakabuming Raka. Sebab Anwar Usman menikahi adik Jokowi yang bernama

Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan Ketua MK juga mendapat sanksi berupa

Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan Ketua MK, memiliki hubungan dengan Presiden Jokowi sebagai

Ada tiga hakim yang SETUJU bahwa kepala daerah yang belum berumur 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres. Mereka adalah Anwar Usman, M. Guntur Hamzah dan