Kuis Putusan MK 90/2023

Ada 9 hakim MK yang terlibat saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Mereka adalah Anwar Usman, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023 diketuai oleh

Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang mengatur usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun dengan menambahkan klausa “atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten-kota”. Perubahan ini membuat Gibran yang baru berusia 36 tahun bisa menjadi kandidat di Pilpres 2024 karena dia sedang menjabat sebagai

Putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, melaju pada Pilpres 2024 dalam usia

Putusan MK atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Ketua MK Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto

Ada empat hakim yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Mereka adalah

Putusan MK atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai kontroversial dan dikecam banyak pihak karena MK 'MENAMBAHKAN SENDIRI KLAUSA' bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun

Setelah skandal putusan MK atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 merebak, kepanjangan Mahkamah Konstitusi (MK) diplesetkan oleh netizen menjadi

Ada tiga orang dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yaitu Jimly Asshiddiqie, Bintan R. Saragih, dan Wahiduddin Adams yang memutuskan memberikan sanksi pada hakim konstitusi Anwar Usman terkait putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Namun di antara mereka bertiga, ada satu anggota MKMK memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Anwar Usman diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi. Siapakah dia?

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi “(Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun." Namun lewat perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, MK yang diketuai Anwar Usman menguji pasal tersebut lalu mengubahnya menjadi "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."