Konversi Terbentur Tradisi

Penulis

19/11/2024

VISI BERITA (Gas untuk Rakyat Miskin, 6 September 2007) – Maksud baik tidak selalu mudah dilaksanakan, apalagi bila pelaksana dan pelaksanaannya tidak baik dan tidak konsisten. Seperti halnya kebijakan pemerintah mengonversi minyak tanah ke elpiji, yang bertujuan baik mengurangi subsidi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga senilai sekitar Rp 30 triliun. Namun, pelaksanaannya tampaknya telah menimbulkan beberapa masalah yang justru memberatkan rakyat.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 45 | Basic HTML

Salah satu masalah adalah tiba-tiba menghilangnya minyak tanah di daerah-daerah yang menjadi target konversi. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Akibatnya, banyak rakyat miskin mengalami kesusahan dan terpaksa mengantre minyak tanah. Sebab rakyat miskin masih membutuhkan minyak tanah walaupun kompor dan tabung gas berisi tiga kilogram elpiji sudah diberikan gratis. Pasalnya, bagi mereka masih sangat memberatkan bila harus membeli tiga kilogram gas sekaligus. Selain itu, kalaupun ingin membeli gas, ternyata tidak mudah menemukan tempat pasokan gas elpiji tiga kilogram.

Kondisi rakyat miskin ini memang sangat memprihatinkan. Kondisi yang sangat membutuhkan kepekaan semua pihak, terutama pihak penentu kebijakan (pemerintah). Sebab, ternyata bagi rakyat kecil, membeli bahan bakar Rp 15 ribu sangat memberatkan. Maklum, penghasilan mereka tiap hari belum cukup untuk makan sehari. Sehingga untuk membeli gas seharga Rp 15.000 sekaligus sangat sulit, berbeda dengan minyak tanah yang bisa dibeli satu atau setengah liter seharga Rp 1.500.

Masalah serupa pernah terjadi ketika pemerintah melaksanakan kebijakan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Kendati dijual dengan harga sangat murah, ternyata banyak rakyat miskin tidak mampu membeli jatah 10 kilogram sekaligus.

Dalam hal kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji, kiranya pemerintah harus lebih peka dan bijak. Untuk sementara, dalam kurun waktu tertentu, berilah kesempatan kepada rakyat kecil untuk bisa memilih menggunakan minyak tanah atau elpiji, yang kedua-duanya disubsidi. Sementara itu, sosialisasi penggunaan elpiji terus diintensifkan. Sebab masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan kompor gas elpiji. Masih banyak yang takut menggunakannya karena takut akan meledak, menimbulkan kebakaran.

Apalagi sudah ada dua-tiga kejadian, seperti diberitakan berbagai media akhir-akhir ini, terjadi kebakaran yang diakibatkan meledaknya tabung gas yang dibagikan gratis itu. Hal ini terjadi bukan hanya lantaran rakyat salah memakainya, melainkan akibat kualitas tabung gas yang dibagikan itu tidak memenuhi syarat.

Sebagaimana diakui oleh pemerintah, sekitar 11 persen kompor dan tabung gas yang dibagikan gratis itu tidak berkualitas. Sehingga Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar masalah tidak berkualitasnya 11 persen tabung dan kompor gas yang khusus diproduksi untuk program konversi minyak tanah ke gas dikontrol dan diperbaiki. Tentang hal ini, pemerintah sejak awal seharusnya lebih cermat melakukan kontrol. Tidak perlu membiarkan ada korban lebih dulu baru bertindak melakukan kontrol. Sementara mengontrol tabung gas yang sudah dibagikan kepada masyarakat, tentu tidak mudah lagi.

Sudah ada beberapa kebijakan pemerintah yang harus dijadikan pelajaran yang dibayar mahal. Di antaranya bantuan langsung tunai yang ternyata tidak efektif menanggulangi kemiskinan. Sebuah kebijakan amat mahal yang tidak mendorong semangat juang, semangat kerja, dan kemandirian serta martabat rakyat. Begitu pula Askeskin (asuransi kesehatan rakyat miskin), ternyata menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Belum lagi kebijakan yang rada lucu, seperti pelarangan siaran televisi setelah pukul 24.00 dan mematikan lampu penerangan jalan beberapa waktu lalu untuk penghematan energi. Kebijakan ini sempat menimbulkan efek meningkatnya kejahatan malam.

Di samping itu, kita juga mencatat kekurangkonsistenan pemerintah dalam hal kebijakan energi, termasuk konversi minyak tanah. Pemerintah sempat mengampanyekan konversi minyak tanah ke batu bara. Berbagai elemen masyarakat sudah mulai bersiap-siap mengganti minyak tanah ke batu bara. Begitu pula para peneliti dan perajin tungku batu bara telah berhasil membuat tungku batu bara modern yang bisa mengatur nyala api dan menghemat pemakaian batu bara. Tapi entah kenapa tiba-tiba tidak diteruskan lagi.

Alangkah baik jika kebijakan konversi minyak tanah ke batu bara ini juga dilanjutkan. Sehingga masyarakat diberi kesempatan memilih. Apalagi kebijakan konversi minyak tanah ke batu bara ini akan lebih mendorong kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energinya.

Kita tidak berprasangka buruk atas kebijakan pemerintah yang tiba-tiba mengalihkan kebijakan dari batu bara menjadi elpiji. Misalnya, kemungkinan terjadinya kolusi dalam hal pengadaan tabung dan kompor gas yang dibagikan gratis tersebut dalam jumlah besar. Dalam hal pengadaan ini, pemerintah telah menetapkan 11 perusahaan pembuat tabung dengan kapasitas 17 juta tabung, dan 11 perusahaan pembuat kompor gas dengan kapasitas 13 juta kompor.

Dilaporkan, hingga akhir Juli 2007, telah disalurkan 430.454 tabung dan kompor gas ke rumah tangga dan 32.716 tabung dan kompor gas ke usaha kecil dan menengah. Pada akhir program konversi minyak tanah ke elpiji tahun 2009, pemerintah menargetkan sudah bisa mendistribusikan 40 juta tabung dan kompor gas ukuran 3 kilogram. Konon program ini akan menghabiskan dana sekitar Rp 15 triliun. Tentu hal ini sangat menarik bagi pengusaha.

Kita juga sangat memahami bahwa tidak ada sedikitpun niat pemerintah merugikan pihak tertentu dalam menjalankan program konversi minyak tanah ke elpiji ini. Pastilah pemerintah bermaksud lebih menyejahterakan masyarakat. Mudah-mudahan pengurangan konsumsi sekaligus subsidi minyak tanah yang saat ini mencapai Rp 40 triliun bisa menambah anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat lainnya. Janganlah kesempatan ini digunakan untuk korupsi, yang diindikasikan dari rendahnya kualitas tabung gas! (red/BeritaIndonesia)