Treadmill Penegakan Hukum

Penulis

08/01/2025

VISI BERITA (Kita Harus Tetap Bersatu, Desember 2010) – Bulan ini terjadi pergantian tahun. Pada tanggal 7 Desember, kita memasuki Tahun Baru Hijriah (Islam), 1 Muharram 1432 H. Kemudian, selepas perayaan Hari Natal (Kristen) 25 Desember, segera memasuki Tahun Baru Masehi, 1 Januari 2011. Untuk memaknai pergantian tahun dari tahun yang lama dan memasuki tahun baru itu, tentu amat bijak bila kita melakukan introspeksi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota komunitas bangsa, terutama bagi para pemimpin dan penyelenggara negara.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 81 | Basic HTML

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita mengajukan pertanyaan pokok, sebagai rujukan introspeksi: How Indonesia Today? Bagaimanakah Indonesia Hari Ini? Terutama setelah kita melampaui 12 tahun era reformasi. Sebuah era baru di mana kita menghendaki adanya perubahan secara drastis untuk perbaikan berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Era Reformasi ini dimulai dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru dengan memaksa mundur Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Kata reformasi, secara umum berarti perubahan drastis dan fundamental terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa untuk tujuan perbaikan. Kata reformasi itu muncul pertama kali dalam gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas 2008), kata reformasi diartikan sebagai perubahan drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.

Jadi, inti reformasi adalah perbaikan. Dalam konteks perbaikan inilah kita melakukan evaluasi dan perenungan, dengan merujuk pada pertanyaan di atas: How Indonesia Today? Sudah 12 tahun kita melampaui masa reformasi (perbaikan) itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membaginya per sepuluh tahun (dasawarsa). Yakni, sepuluh tahun pertama (1998-2008) disebutnya sebagai Reformasi Gelombang Pertama. Kemudian, sepuluh tahun kedua (2008-2018) sebagai Reformasi Gelombang Kedua.

Merujuk pada periodisasi gelombang reformasi itu, tentu saja kita berharap, setelah melalui gelombang perbaikan pertama dan kini telah melampaui dua tahun era gelombang reformasi kedua, kita berharap (seharusnya) sudah banyak kemajuan perbaikan yang kita peroleh dan nikmati.

Kemajuan perbaikan yang paling menonjol adalah di bidang demokrasi. Demokrasi Indonesia maju pesat. Hari ini, Indonesia dikenal sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Walaupun penyelenggaraan Pemilu masih perlu disempurnakan dan demokrasi (kebebasan) masih harus diimbangi dengan penghormatan dan ketaatan pada tertib hukum.

Selain kemajuan perbaikan demokrasi, tentu masih banyak kemajuan yang lain. Namun, sebagai suatu kesempatan baik untuk melakukan introspeksi, kita memaparkan beberapa (sebagian) hal yang amat mendesak mendapat prioritas perbaikan lebih segera.

Di antaranya, kita sudah tahu bahwa Indonesia berada dalam jalur Cincin Api Pasifik (The Pacific Ring of Fire) sehingga dijuluki sebagai Negeri Seribu Bencana, tapi masih selalu terlambat mengantisipasinya, tidak ada perubahan (perbaikan) dari hari ke hari. Sehingga, setiap kali bencana alam datang, rakyat selalu menjadi korban. Bahkan ditumpuk lagi dengan bencana lumpur Lapindo dan teror tabung gas.

Begitu pula tentang perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, yang kebanyakan sebagai pembantu rumah tangga. Selalu berulang, terjadi tragedi kemanusiaan menimpa mereka. Tragedi terbaru, Kikim Komalasari disiksa, diperkosa, dibunuh dan dibuang ke tong sampah. Tak kalah biadab, Sumiati disiksa, bibirnya hancur dan sekujur tubuhnya lebam. Mereka diperlakukan lebih hina dari budak atau jongos. Dan, semakin sempurnalah tragedi itu, dengan semakin lemahnya diplomasi perlindungan kepada para Warga Negara Indonesia itu.

Kemiskinan pun semakin membelenggu. Padahal, Presiden SBY berulangkali mengklaim bahwa pemerintahannya telah sukses menurunkan angka kemiskinan. Permainan angka, tentu tak berguna bila realitas kemiskinan masih mendera rakyat. Kemiskinan ini, berkaitan pula dengan semakin tingginya ketagihan berutang ke luar negeri. Indonesia masih terus terjebak dalam perangkap utang permanen.

Kemajuan pesat demokrasi pun belum berjalan seiring dengan kemajuan penegakan hukum. Masih berlari di tempat, capek ngos-ngosan dan berkeringat, tapi masih tetap di tempat. Ibarat berlari di atas ban treadmill. Bahkan, korupsi semakin kreatif dan canggih. Hari ini, Indonesia terkorup di Asia-Pasifik. Kita seperti menabur angin (reformasi) dan menuai badai (korupsi).

Belum lagi soal kebangsaan dan keberagaman, masih ada kelompok yang dibiarkan tertindas. Pengangguran? Adakah industri yang dibangun dalam 12 tahun terakhir? Bagaimana Indonesia di mata negara tetangga dan dunia? Jangan-jangan sudah dipandang sebelah mata. Jangan-jangan Indonesia sudah semakin dalam terjebak dalam kepalsuan pencitraan.

Namun, bagaimana pun wajah Indonesia hari ini, persatuan harus tetap dijaga. Mengutip apa yang pernah dikemukakan Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang: “Persatuan Indonesia harus ditegakkan! Bidang lain boleh dirasa lemah, tapi persatuan Indonesia harus selalu teguh! Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh hancur berkeping-keping. Indonesia harus tegak bersatu sampai kapan pun.” (red/BeritaIndonesia)