[DIREKTORI] Dia salah satu pilar utama Mega Center, lembaga think tank yang semakin mendekatkan Megawati dengan rakyat. Dia mempunyai hubungan emosional yang sangat dalam dengan Megawati. Semenjak kecil dia sudah sangat akrab dengan beragam pikiran dan ajaran Bung Karno lewat buku-buku milik ayahnya yang rajin dia baca. Belasan tahun dia anggota Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menjadikannya bagian dari simbol gerakan nasionalisme baru. Sebagaimana alumni GMNI dia kritis bersikap dan memimpin organisasi profesi jasa konsultan Inkindo.
Lahir di Probolinggo, Jawa Timur, 7 November 19956 dari seorang ayah penganut agama Kristen Protestan yang taat asal kota Yogyakarta, dan dari seorang ibu Muslim asal Nganjuk, Jawa Timur. Kristiya Kartika yang memilih ikut ibu menjadi Muslim sejak kecil hidup dalam lingkungan yang beragam.
Menjalani masa pendidikan Sekolah Dasar di sebuah sekolah Katolik yang banyak dihuni kaum Chinese Katolik. Karenanya kehidupan dia dari pagi hingga siang hari berada di lingkungan sekolah Katolik itu. Namun tatkala siang hari dia sudah langsung akrab bergaul sesama Muslim bahkan seringkali tertidur di mesjid Muhammadiyah yang berada persis di depan rumahnya. Sore hingga malam lain lagi, dia ada di sekitar pondok pesantren milik NU yang terletak di belakang rumahnya.
Dia hidup sungguh-sungguh di lingkungan yang sangat plural dan toleran akan perbedaan. Ayahnya yang birokrat, tokoh masyarakat, dan ketua partai PSI ketika meninggal dunia di tahun 1960-an oleh masyarakat sekitar diminta untuk tidak dimakamkan di pemakaman Kristen. Melainkan, “harus” di lingkungan pemakaman muslim agar dekat dengan komunitas masyarakat setempat. Jadilah, hingga kini di gundukan tanah makam ayahnya itu tetap berdiri teguh sebuah palang salib perlambang hubungan manusia dengan sesama manusia secara horisontal, dan hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal yang telah diperdamaikan lewat kematian Yesus Kristus.
Kristiya Kartika semenjak kecil sudah terbiasa membaca buku-buku politik koleksi ayahnya yang seorang birokrat, anggota DPRD, sekaligus ketua partai PSI (Partai Sosialis Indonesia). Antara lain buku-buku karangan Tan Malaka, Karl Marx, Trotsky, dan lain-lain. Bung Karno dan Fidel Castro sudah menjadi tokoh idola politiknya sejak kecil. Dia paham betul akan sisi-sisi kehidupan seorang Bung Karno, demikian pula tentang Fidel Castro.
Di masa-masa pengenalan pertamanya akan dunia politik melalui buku itulah sedang berlangsung proses pembusukan terhadap nama besar Bung Karno yang dipojokkan oleh lawan-lawan politiknya di tahun 1960-an. Demikian pula terhadap partai PNI. Berbagai tulisan di buku-buku yang mencemoohkan Bung Karno bermunculan. Namun anehnya justru dari situlah timbul sikap baru dalam diri Kristiya sekaligus niatan untuk suatu ketika harus masuk ke Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk membela sekaligus melaksanakan ajaran-ajaran Bung Karno tentang paham kebangsaan. Paham yang telah merasuk dalam diri seorang Kristiya muda. Kristiya Kartika muda tidak menyadari, berdasarkan sikap berbeda dalam dirinya yang menentang arus besar ketika itu secara alamiah mulai timbul tersemai bibit-bibit untuk selalu gemar memberikan antitesa baru terhadap semua sintesa yang sudah mapan. Juga tersemai keinginan mencoba berbagai hal sebagai exercise yang menantang, tidak betah hidup dan diam berlama-lama dalam sebuah komunitas jika tidak mempunyai peran yang signifikan dalam komunitas itu.
Karenanya, ketika memasuki sekolah Kristiya segera masuk dalam lingkungan organisasi Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), yang merupakan organisasi siswa underbouw PNI. Kristiya menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA milik pemerintah keduanya di Probolinggo, Jawa Timur. Meningkat masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), berlokasi di Jember, Jawa Timur, dia juga menyegerakan diri terjun sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), juga di bawah PNI.
Berbekal pengetahuan dan sikap politik nasionalisme sesuai ajaran Bung Karno yang sudah mendarah daging padanya, pada usia relatif sangat muda 22 tahun di tahun 1978 Kristiya Kartika sudah langsung masuk dalam jajaran elit nasional sebagai anggota Presidium GMNI berkedudukan di Jakarta. Setelah pernah lama menjadi Anggota dan Sekjen Presidium, Kristiya Kartika akhirnya terpilih menjadi Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebanyak dua kali berturut-turut terpilih secara demokratis melalui kongres nasional. Yaitu, pada periode 1986-1989 dan 1989-1992, sebuah prestasi yang hanya dia pernah mencatatnya di lingkungan GMNI.
GMNI yang memiliki jargon “Pemikir-Pejuang, Pejuang-Pemikir” biasa dihiasi aneka dialektika dan exercise politik internal yang intens dan sengit. Karenanya, kepercayaan kongres nasional memilih Kristiya Kartika dua kali berturut-turut menjadi ketua presidium adalah sebuah prestasi fenomenal yang belum ada tandingannya. Dia tidak pernah goyah walau digoyang aksi demonstrasi sekalipun, sebab posisi politisnya di lingkungan intern kuat berkat kebiasaannya aktif terjun dan turun ke cabang-cabang. GMNI sejak awal didesain khusus sebagai wadah pembentukan kader-kader terbaik bangsa di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya sesuai ajaran dan cita-cita kebangsaan dari Bapak Pendiri Bangsa Bung Karno.
GMNI adalah organisasi mahasiswa ekstra universiter beraliran nasionalisme yang didirikan pertamakali oleh Ir Soekarno dan kawan-kawan, sebagai underbouw dari Partai Nasionalisme Indonesia (PNI). PNI menjelang dan di masa awal kemerdekaan terkenal sebagai salah satu batu penjuru partai politik rakyat untuk menuju kemerdekaan Indonesia yang hakiki yakni Indonesia yang berdikari. PNI yang didirikan 4 Juli 1927, itu butuh waktu 18 tahun untuk memperoleh kemerdekaan dimaksud yakni pada tanggal 17 Agustus 1945.
Simbol nasionalisme baru
Sikap rejim Orde Baru yang tidak memberi ruang dan waktu yang bebas kepada kaum nasionalis untuk lebih jauh berkiprah di bidang politik, tidak Kristiya hiraukan. Proses de-Sukarnoisasi yang sedang gencar terjadi dengan dukungan kuat militer dia hadapi dengan bersikap tiarap politik praktis. Dia terima itu sebagai sebuah unfurding revolusioner, sebuah kenyataan yang sangat tidak disukai namun harus diterima dahulu untuk sementara waktu hingga tiba waktunya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Masa-masa sebagai aktivis gerakan mahasiswa lebih kondusif baginya mengasah dan menyemai kemampuan seni berpolitik. Bergerak di lingkungan kemahasiswaan minimal mengurangi kecurigaan orang akan sikap pilitik seorang Kristiya.
Tak kurang pernah 15 tahun Kristiya berkiprah sebagai presidium GMNI membuat nama dia sangat identik dengan GMNI. Demikian pula, sejarah panjang perjalanan GMNI kontemporer tak pernah lepas selalu melekat dengan nama Kristiya. Sebuah kelebihan dan kekurangan. Kekurangan sebab menjadi tidak bebas berpolitik karena “warna” politiknya mudah dikenali lawan maupun kawan politik, terutama oleh rejim yang tak menginginkan bangkitnya ajaran Bung Karno. Namun kelebihan sebab menjadi simbol dan rujukan baru sebagai penerus ajaran Bung Karno, terutama setelah rejim Orde Baru tumbang dan kelompok nasionalis mendapatkan angin baru dalam pentas politik nasional. Termasuk oleh Presiden Megawati Soekarnoputri yang putri sulung Bung Karno, meminta bantuan Kristiya agar bersedia duduk dalam Tim Mega Center sebagai anggota kelompok pemikir untuk memberikan masukan-masukan berharga dalam merumuskan setiap kebijakan publik.
Ternyata bukan hanya memberi masukan. Kristiya berhasil mengubahkan Megawati menjadi sosok populis yang semakin dekat dengan rakyat. Karenanya Pemerintahan Megawati harus selalu membela kepentingan rakyat. Masukan dari Kristiya selalu berkenan di hati Megawati sebab referensinya adalah ajaran ayahnya sendiri, marhaenisme.
Sebagai orang yang pernah menjadi figur sentral di lingkungan GMNI Kristiya adalah simbol warna nasionalisme baru sebagai aliran politik yang tetap dikreasi sedemikian rupa sehingga modern dan tampak elok. Kristiya menjadi simbol perjuangan mewujudkan ekspektasi politik para kader GMNI. Untuk menampung dan menempatkan akselerasi politik kader yang semakin memuncak Kristiya membangun jalur baru “GMNI Connection”. Jalur itu menjadi sangat relevan tatkala perebutan kekuasaan pemilu kepresidenan 2004 berlangsung secara langsung presiden dipilih oleh rakyat.
Relevansi lain adalah kemunculan dua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden 2004-2009 merupakan alumni GMNI, yakni Siswono Yudo Husodo yang ketika kuliah di ITB Bandung tercatat sebagai anggota GMNI tingkat Komisariat ITB Bandung. Satu lagi adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang sedang menjabat sebagai Presiden R.I. Megawati, adalah anggota GMNI ketika kuliah di Universitas Pajajaran antara tahun 1965-1967. Warna GMNI tampak dominan dan menonjol di antara beberapa calon presiden dan wakil presiden 2004-2009.
Sebagai misal Mas Sis, demikian Siswono Yudo Husodo biasa dipanggil di lingkungan internal GMNI, ketika hendak dipinang oleh Amien Rais sebagai pasangan calon wakil presiden dari Partai Amanat Nasional (PAN) sempat dipertanyakan bahkan ditentang oleh lingkungan internal PAN karena dia adalah seorang anggota GMNI. Resistensi Siswono hanyalah karena dia GMNI.
Adalah turunnya perolehan suara PDI-P pada pemilu legislatif 5 April 2004 yang “memaksa” Kristiya Kartika mau “turun gunung” membantu Megawati membangun “GMNI Connection”, sekaligus bersentuhan kembali dengan politik praktis guna memberikan dukungan politik baru kepada Megawati. Penurunan yang sesungguhnya sudah dia prediksi sebelumnya bakal terjadi. Padahal, pasca Pemilu 1999 lalu Kristiya telah mengambil sikap untuk surut kembali menjalani masa tiarap politik. Langkah mundur ditempuh bukan hanya karena bendera yang diusungnya Partai MKGR gagal melewati batas electoral threshold. Melainkan, misi besarnya “menggagalkan” kemenangan Partai Golkar telah tercapai.
Sebagaimana biasa terjadi, sebagai mesin politik di era Orde Baru Golkar selalu memenangkan Pemilu bahkan sebelum Pemilu itu sendiri dilangsungkan. Kristiya, bermodalkan kendaraan Partai MKGR pimpinan Mien Sugandhi bersama-sama kawan-kawan, mempunyai komitmmen kuat bahwa keterlibatannya dalam politik praktis hanya untuk mengganjal kemenangan Partai Golkar dengan cara apa saja. Termasuk, mengundang mantan Mendagri Rudini mau terlibat sebagai penasehat Partai MKGR. Rudini yang juga mantan KSAD pendiri dan pemimpin Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI), itu mereka usung sebagai wakil Partai MKGR duduk di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan setelahnya, Kristiya bersama kawan-kawan berjuang agar kehadiran figur Rudini dapat diterima sebagai Ketua KPU dan terbukti berhasil. Posisi Rudini sebagai Ketua tentu akan semakin memudahkan langkah penghadangan Partai Golkar dan itu terbukti berhasil.
Walau birokrasi hingga ke akar-akarnya masih didominasi Partai Golkar namun kekalahannya begitu telak pada Pemilu 1999, hanya memperoleh 20 persen suara jauh di bawah PDI Perjuangan yang meraih 35 persen suara pemilih. Sebagai langkah execise dan antitesa politik praktis semata, usai menggagalkan kemenangan Golkar Kristiya segera meninggalkan partai kemudian surut dan tiarap dari politik praktis untuk kembali menggeluti profesi lama sebagai konsultan jasa konstruksi. Termasuk memimpin beberapa perusahaan miliknya. Masa tiarap itu berlangsung lama hingga dia dibangunkan kembali untuk membantu Mega yang mengalami keterpurukan suara di Pemilu 5 April 2004. Kristiya kali ini tak bisa menolak permintaan Mega sebab dia pernah terbantu berkat kesediaan Mega menerima permohonan audiensi jajaran pengurus baru Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia), yang pada pelaksanaan kongres tahun 2002 berhasil memilih Kristiya Kartika sebagai Ketua Umum Inkindo periode tahun 2002-2006.
Adalah tradisi baik pimpinan nasional setiap organisasi profesi maupun organisasi massa tingkat nasional usai terpilih segera berkenalan dan bersilaturahmi dengan Presiden selaku Kepala Negara dan Pemerintahan untuk menjabarkan program-program organisasi sesuai amanat kongres. Termasuk Inkindo. Antara Megawati dan Kristiya Kartika sebelumnya sudah saling kenal dan sama-sama mafhum sebagai sesama anggota GMNI. Namun karena lama tak pernah melakukan silaturahmi komunikasi personal tak berjalan ada sedikit kekhawatiran pada diri Kristiya jangan-jangan Mega sudah lupa dan tak bersedia menerima. Jika itu terjadi pada era Orde Baru Kristiya bisa memaklumi mengingat posisi politik keduanya yang saling berseberangan.
Karena kali ini presidennya adalah Megawati dan sesama alumni GMNI jika ternyata dia menolak permohonan audiensi pasti akan ada rasa malu hati. Karenanya Kristiya segera bermanuver mencari jalur cepat agar dapat kepastian bisa diterima. Mega akhirnya bersedia menerima namun dengan satu konsekuensi, bahwa Kristiya juga harus mau kelak membantu Megawati. Dan komitmen itulah yang dipenuhi oleh Kristiya sehingga mau bergabung dalam Tim Mega Center.
Uniknya, walau diminta membantu Kristiya tetap memposisikan diri sebagai seorang independen dan non partisan. Kesediaan dia membantu Mega dipersyaratkannya sebagai non partisan. Kristiya Kartika adalah think tank pemenangan Megawati pada Pemilu Presiden 2004 yang tidak bertanggungjawab kepada partai, melainkan langsung kepada Megawati Soekarnoputri. Markas merekapun dipilih di Jalan Teuku Umar Nomor 27-A, Menteng, Jakarta Pusat tempat kediaman resmi Megawati.
Kristiya bergabung dalam kelompok Tim Mega Center yang beranggotakan para pemikir dan ilmuwan maupun praktisi politik, ekonomi, sosial, media, dan budaya. Seperti, pengamat politik internasional dan militer Kusnanto Anggoro yang sehari-hari peneliti senior di CSIS, yang terkenal tajam dan selalu tepat menganalisa persoalan aktual. Kusnanto dikenal sudah lama aktif membantu Megawati termasuk menyusun pidato politik di berbagai kesempatan, seperti pada Kongres PDI Perjuangan di Bali tahu 1998 yang mencengangkan.
Demikian pula, ikut bergabung pakar ekonomi Sri Adiningsih, Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Eksekutif IMF bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat, pakar politik Riswanda Imawan, pakar sosiologi Cornelis Lay, praktisi media massa August Parengkuan, peneliti LIPI Hari Sulistyo, pakar hukum pidana Prof JE Sahetapy, dan lain-lain. Kehadiran Sri Mulyani dalam tim ekonomi, utamanya dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada rakyat tentang berbagai indikator keberhasilan ekonomi makro Indonesia dalam pandangan kacamata dan opini yang berkembang di kalangan internasional seperti IMF dan negara Amerika Serikat.
Kristiya Kartika menempa diri menjadi kader politik bangsa terbaik bukan hanya di jalur GMNI. Selain di GMNI, Kristiya aktif di forum-forum kepemudaan dan mahasiswa di tingkat regional Asean, Asia dan dunia, dan di organisasi terbatas lainnya di tanah air termasuk Kelompok Cipayung, KNPI, dan lain-lain. Kahadiran Kristiya di semua organisasi itu adalah atas nama dan mewakili GMNI. Maklum, GMNI adalah satu-satunya ormas mahasiswa ekstra universiter yang menjadi simbol korban pemasungan politik rejim Orde Baru sehingga memberinya ruang dan waktu yang sangat terbatas. Dalam setiap kegiatannya, dahulu misalnya, GMNI tak pernah luput dari kecurigaan aparat keamanan. Termasuk personel kader-kader secara pribadi bukan tidak jarang diinterogasi dan dicuci otaknya di lingkungan Kodam, Korem, dan Kodim hingga Koramil untuk setiap aktivitas politik yang dijalankan. Apakah itu terkait atau tidak terkait dengan GMNI, atau berupa pembelaan terhadap kepentingan rakyat kecil yang tertindas, atau yang lainnya.
Seringkali kegiatan organisasi GMNI harus terhalang karena ijin yang tak keluar-keluar dari aparat keamanan. Berbeda dengan ormas mahasiswa lain yang sangat dekat dengan elit penguasa pemerintah, seperti HMI, PMII, PMKRI, dan GMKI, apalagi ormas pemuda lain yang nota bene dibina bahkan dibentuk oleh rejim Orde Baru sebagai “pemadam” jika terjadi “kebakaran” dari kalangan ormas mahasiswa dan pemuda. Selain dicurigai juga “diinjak-injak” hak politik para kader GMNI. Dalam ruang dan waktu pengkaderan yang sesempit itulah GMNI bisa tetap eksis dengan Kristiya sebagai lokomotif organisasi walau dengan sumberdaya yang sangat terbatas.
Bersama Kelompok Cipayung kumpulan berisi lima ormas mahasiswa GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, dan HMI, tiap tahun Kristiya menyampaikan analisa kritis terhadap setahun perjalanan bangsa. Pada setiap pernyataan politik yang selalu disampaikan di akhir tahun Kristiya tak pernah lupa menyatakan bahwa generasi muda tidak bertanggungjawab atas hutang-hutang luar negeri yang diselewengkan. Begawan ekonom ketika itu Prof Soemitro Djojohadikusumo menyebutkan tingkat korupsi di Indonesia mencapai 30 persen setiap tahun dari APBN yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Bentuk TOPP
Di jaman Orde Baru kader GMNI seakan tidak boleh naik menjadi pemimpin di tingkat nasional. Tanpa restu dan persetujuan petinggi militer adalah sulit memimpin organisasi apapun di tingkat nasional sekalipun kaliber seorang kader sudah diakui dan teruji. Pada kongres pemuda tahun 1990, misalnya, sekelompok pihak pemuda pernah mendorong Kristiya untuk maju sebagai kandidat ketua umum baru KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia). KNPI waktu itu adalah salah satu “lumbung” terbesar dan dominan sebagai sumber rekrutmen pimpinan politik nasional. Sadar akan kondisi riil dan jebakan-jebakan politik yang disebar Kristiya mengiyakan dan maju dengan catatan dalam hati, ‘hanya untuk menjalankan sebuah proses exercise politik kelas tinggi’.
Ketika kekuatan calon ketua sudah mengkristal pada sekelompok kecil nama dan Kristiya masuk sebagai terbesar ketiga, maka, untuk mengecoh rencana besar aparat militer Krisitiya secara tiba-tiba menyatakan diri mundur dari pencalonan dan lalu melimpahkan suara pendukungnya kepada calon nomor dua yang notabene tidak direstui aparat. Maka, jadilah Tjahjo Kumolo yang tidak direstui itu terpilih sebagai ketua umum, dan, kini dia berkiprah di PDI-P setelah sebelumnya melompat dari Golkar. Usai mengelabui rencana militer Kristiya segera menyatakan diri meninggalkan organisasi KNPI walau namanya tetap dicatut resmi sebagai salah seorang ketua.
Seakan bermaksud menentang arus sekaligus secara halus menyatakan sikap berhadapan langsung dengan kekuasaan, pada 9 April 1996 Kristiya Kartika bersama sembilan orang kawannya dari berbagai unsur membentuk Tim Objektif Pemantau Pemilu (TOPP). Selain Kristiya, mereka adalah Ruhut Sitompul (Ketua Pemuda Pancasila), Suryo Susilo (Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Doni Antares Irawan (dosen Universitas Krisnadwipayana), Petrus Bala Pattyona (pengacara), Usmar Aprianto (Pengurus FKPPI), Sophar M Hutagalung (pengurus F-KPPI), Jeffry Dompas (pengusaha), dan M Umar Wiranata (paranormal muda dari Banten). TOPP terkesan sebagai antitesa langsung terhadap kehadiran Komite Independen Pematau Pemilu (KIPP) yang diprakarsai salah satunya oleh Mulyana W. Kusumah. TOPP juga bentuk perlawanan terhadap Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslu) bentukan pemerintah.
Namun lebih dari itu pendirian TOPP dianggap banyak pengamat dan praktisi politik sebagai langkah berani berbentuk perlawanan lain. Sebab, tak jauh hitungan hari sebelumnya Pak Harto menyatakan diri sebagai seorang yang sudah tua, ompong, pikun, dan peot yang jika diakronimkan adalah sama TOPP. Retorika Pak Harto menyatakan diri TOPP untuk menjawab keinginan banyak pihak terutama Harmoko yang tetap mencalonkannya kembali sebagai presiden pada Pemilu 1997 pada usia yang sudah mendekati 80 tahun. Dan benar Pak Harto sungguh-sungguh sudah TOPP sebab kekuasaan dia hanya bisa bertahan beberapa bulan. Sebab usai terpilih dan dilantik kembali sebagai presiden pada11 Maret 1998, persis pada 21 Mei 1998 dia terpaksa harus menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ Habibie atas desakan mahasiswa yang mengusung isu reformasi.
Ketika proses reformasi berlangsung Kristiya tidak berhenti melakukan exercise politik baru. Organisasi massa MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), berdiri tahun 1960, salah satu kelompok induk nasional organisasi (KINO) yang ikut membidani pendirian Golkar di tahun 1964, berada pada posisi melihat Golkar sudah jauh melenceng dari cita-cita pendirian Golkar. Kristiya menyatakan diri masuk ke MKGR namun berkata tidak untuk Golkarnya. Bersama teman-temannya Kristiya menjadikan MKGR sebagai kendaraan politik baru untuk sementara waktu. Begitu sistem multi partai diberlakukan MKGR melepaskan diri dari Golkar, berjuang sendiri bersama-sama dengan rakyat dan berganti baju menjadi Partai MKGR, yang dideklarasikan 27 Mei 1998 dan menempatkan Kristiya sebagai Sekjen dan Ketua Umum Ny. Hj. Mien Sugandhi.
Target mereka sederhana, mengupayakan agar partai yang selama 32 tahun Orde Baru selalu menang pemilu tidak lagi bisa menang. Kristiya juga berupaya menarik Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Lembaga Pengkajian Strategis Indonseia (LPSI), untuk mau bergabung dan masuk sebagai penasehat Partai MKGR. Nama Rudini juga diusung mewakili Partai MKGR untuk duduk di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 1999. Berbagai manuver politik Kristiya jalankan agar Rudini bukan hanya mewakili namun tampil memimpin KPU sehingga niatan mengalahkan Partai Golkar bisa terlaksana dengan mudah.
Ketika reformasi bergulir tertiup kencang isu loss generation atau pemotongan satu generasi kepemimpinan nasional. Sumbernya, siapa lagi kalau bukan kalangan muda mahasiswa yang menganggap semua elit politik yang ada sudah terkontaminasi sistem dan bangunan politik Orde Baru. Kontaminasi semua elit termasuk yang mengusung isu reformasi tak terkecuali tak bisa lagi dimurnikan, kecuali menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi baru usia dibawah 40 tahun. Sayang isu ini tak bisa ditangkap para mantan pemimpin mahasiswa yang sedang berusia sekitar 40 tahun termasuk oleh Kristiya Kartika dan kawan-kawan dahulu.
Pimpinan nasional kembali jatuh ke tangan elit berusia sekitar 60 tahun atau satu generasi di atas Kristiya. Ketidakmampuan menangkap isu loss generation, salah satu sebabnya menurut Kristiya adalah masa 32 tahun Orde Baru adalah masa-masa yang abnormal dalam hal pengkaderan politik. Dia, bersama kawan-kawan merasakan sudah kehabisan energi bergerilnya di bawah tanah menyiasati pengekangan rejim politik yang otoritarian sehingga pas di ujung perjuangan berhembus angin segar reformasi mereka sudah kehabisan nafas praktis tersengal-sengal. Terbukti, beberapa kawannya yang dahulu terhimpun dalam konfederasi organisasi pemuda KNPI, misalnya angkatan kepemimpinan Tjahjo Kumolo di KNPI periode 1990-1993, hingga sekarang masih berada di lapisan yang kesekian elit politik nasional tanpa seorangpun yang mampu menunjukkan keberhasilan sebagai pemimpin. Sebab selama 32 tahun Orde Baru pemuda dan mahasiswa tidak pernah diberi peluang mengembangkan prakarsa dan kreativitas di bidang politik sebagai anak bangsa kecuali selalu dimobilisasi untuk kepentingan penguasa.
Daftar panjang pengurus DPP KNPI 1990-1993 yang dipimpin Tjahjo Kumolo, sebagai contoh kasus, membuktikan betapa pemuda dan mahasiswa dijadikan pajangan etalase politik semata. Tjahjo, ketika itu dibantu ketua-ketua Harris Ali Moerfi, MU. Fathomy Asaari, Asep Ruchimat Soedjana, Herman Widyananda, Suryo Susilo, Ariady Achmad, Kristiya Kartika, Patmono, SK, STh, AH Mujib Rohmat, Tubagus Haryono, Patrialis Akbar, Francisco Kalbuadi, Edwin Henawan Sukowati, Gaudens Wodar, Candri Maharani Puspitasari K, Yorris Th. Raweyai, Indra ZA Pagaralam, Manahan AR Nasution, Darul Siska, Ruhut PHP Sitompul, Dicky M. Mailoa, M. Yamin Tawary, Muzayyin Mahbub, Syamsul Bachri, H. Rusfian, M. Muchsin Said, H. Kaharuddin Syah, Djoko Purwongemboro, Dwie Riaweny S. Nasution, Hj. Effy Rusfian.
Sekretaris Jenderal yang dijabat Bambang Sumedi dibantu oleh para wakil sekjen yakni M. Ali Lubis, Nelson Eddy, Dra. Tri Iriastuti, Ramli HM Yusuf, SH, Hamid N. Karana, Toto Mulyanto, Agus Purnomo, Henry M. Rajagukguk. Bendahara yang dijabat Alip Wigoena dibantu para wakil Hendri Dwiwantara, Hj. Anna Sentot, Krisno Abianto Soekarno, dan Erwin Ardiyanto. Beberapa nama lain tercatat sebagai pengurus pusat, yakni M. Nur Latuconsina, Togar Manahan Nero, Karsani Akbar, Hamka Yandhu YR, Abdul Kholik, Abdi Sahido, Parulian Sitorus, Akhmad Muqowam, H. Syariefuddin Soeltan, Takala GM Hutasoit, Didi Supriadi, Faisal Saleh, Iskandar Sembiring, Marhani Usman, Lesmana Sari RH, Renny Hazrayani, Yetni Murni, Bambang H. Samuel, Nurwendo Haricahyadi, Jajang Wijaya, Alex Tjandra, Syaiful Ichsan, Marzuki Daud, Ronny Rivani, Raden Yusuf, Ady Miftah, I.G. Wardhana, dan Aslim Munik. ht
***TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
Tak Lupa Rahim Nasionalisme
Pada Pemilu 1999 Partai MKGR hanyalah partai gurem dan tidak lolos electoral threshold. Namun misi menghadang laju kemenangan Golkar ketika itu berhasil dia lakukan. Kristiya lalu kembali tiarap politik. Dia lebih banyak berkiprah di organisasi profesi Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia), yang sudah dia akrabi sejak tahun 1988. Mulai dari anggota, pengurus cabang DKI Jakarta, Wakil Sekjen, Wakil Ketua, Sekjen, hingga mencapai puncak tertinggi sebagai Ketua Umum atau Presiden DPN Inkindo sejak tahun 2002 untuk periode tahun 2002-2006.
Hingga Desember 2003, Inkindo yang resmi berdiri sejak 20 Juni 1975 menjelang usia sepermpat abad tercatat memiliki anggota Inkindo 5.248 perusahaan jasa konsultan terutama jasa konsultan konstruksi. Mereka terdiri 1.672 perusahaan kelas atas, 1.379 perusahaan kelas menengah, dan 2.197 kelas bawah yang tersebar di 29 propinsi.
Undang-undang baru tentang Jasa Konstruksi tahun 1999, yang salah satu butirnya berisi tentang aturan keharusan pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), menempatkan LPJKN sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memberikan sertifikasi kepada semua perusahaan jasa konstruksi. LPJKN beranggotakan 24 orang yang mewakili berbagai institusi jasa konstruksi, termasuk Inkindo yang dipimpin Kristiya Kartika mewakili asosiasi perusahaan jasa konsultan. Sebagai anggota LPJKN Inkindo diserahi tugas sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memberikan sertifikat Daftar Rekanan Mampu (DRM) kepada setiap perusahaan jasa konsultan.
Melalui Munas LPJKN pada Januari 2003 yang berlangsung secara fair, demokratis, dan terbuka, Kristiya Kartika terpilih sebagai Sekretaris Jenderal LPJKN yang baru periode tahun 2003-2007. Sedangkan Ir. Sulistijo S. M., M.T. terpilih sebagai ketua menggantikan Ir. Agus G. Kartasasmita, M.Sc., M.T.
Susunan lengkap Dewan Pengurus LPJK Nasional Periode 2003-2007 adalah, Ketua Umum Ir. Sulistijo S. M., M.T. dibantu empat Ketua yakni Ir. Agus G. Kartasasmita, M.Sc., M.T., Ir. A. Sutjpto, M.M., M.T., Ir. Ghandi Harahap, dan Ir. Suntana S. Djatnika, S.E., M.B.A. Sekretaris Umum Kristiya Kartika, M.Si. dibantu dua wakil yakni Dr. Ir. Chaidir A. Makarim dan Ir. Istantoe Oerip. Enam belas orang anggota LPJKN adalah Ir. Moelyadi Oetji, H. M. Malkan Amin, Ir. Amran Nur, Ir. Pandri Prabono, M.B.A., Dr. Ir. Indreswari Guritno, Ir. Drs. Asrizal Tatang, Dr. Ir. Amos Neolaka, Ir. A. Moelia Aida, Tjuk Sudarsono, Ir. Subagya Sastrosoegito, Ir. Suprayitno, Ir. Handradjadi, M.Eng, Ir. Sumaryanto, Ir. Prasetyoadi Warsono, Ir. Idi Rasyidin, M.Si., dan Ir. Nugraha Sukmawidjaya.
Duduk sebagai Sekjen LPJKN semakin menyita kesibukan Kristiya Kartika. Perputaran uang yang harus dia sentuh di lingkungan pembangunan infrastruktur tahun 2003 mencapai Rp 106,63 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp 87,77 triliun. Tahun 2004 kenaikan diperkirakan akan mencapai Rp 140 triliun. Dari perputaran itu 25 persen diantaranya adalah kue jasa konsultan.
Sebagai ketua asosiasi yang mantan aktivis gerakan mahasiswa sosok Kristiya tampak selalu kritis dalam menyikapi berbagai hal. Tentang laporan dugaan tender fiktif atas proyek pembuatan rencana umum tata ruang sebuah wilayah senilai Rp 75 milyar, yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2003, misalnya, Kristiya Kartika mewakili Inkindo dipercaya Menkimpraswil Soenarno untuk bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal dan Kepala Bapekin mengusutnya.
Ketika itu, berdasarkan hasil pengamatannya Kristiya menyimpulkan, pelaksanaan tender di jajaran Departemen Kimpraswil seringkali berupa tender fiktif dan terjadi praktik swakelola. Padahal, demikian Kristiya, di era reformasi semestinya pelaksanaan tender bisa dilakukan secara transparan sehingga kualitas sebuah proyek betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.
Kristiya juga kristis menyikapi sikap pemerintah yang tidak mendidik sebab membiarkan praktik swakelola merajalela yang membuat dunia usaha jasa konsultan semakin tidak berada dalam posisi yang kondusif. Disatu pihak pemerintah membiarkan kesulitan yang dialami konsultan, sementara di lain pihak melalui pola-pola praktik swakelola proyek pemerintah semakin ikut memperkeruh dunia usaha jasa konsultansi.
Akibat praktik swakelola bukan saja konsultan nasional terancam keberadaannya tetapi kemungkinan terjadi “pemakaian bendera” konsultan oleh pejabat pengelola proyek akan semakin besar. Padahal, itu adalah sesuatu yang sebenarnya menyalahi kode etik profesionalisme jasa konsultansi. Dampak lain praktik swakelola tetap merebaknya mitos bahwa konsultan hanya kerja sambilan bahkan hanya pekerjaan pensiunan. “Yang menyedihkan lagi adalah anggapan bahwa pekerjaan konsultan itu bukan bisnis,” gugat Kristiya kritis.
Dalam penglihatan Kristiya konsultan adalah murni pekerjaan bisnis yang dilakukan para kaum pemikir. Kristiya lalu meminta para konsultan agar ikut membantu memperbaiki citra jasa konsultan melalui penajaman visi bisnis dengan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku. Penajaman itu tak cukup dengan cara konvensional melainkan harus berangkat dari gagasan yang visioner sehingga lebih besar peluangnya dijual dengan harga mahal. Dan untuk dapat menangkap harga itu diperlukan kepekaan akan kondisi sekitar sebagai peluang bisnis.
Sebagai langkah konkrit kekritisannya, melalui Inkindo Kristiya pernah mendesak pemerintah agar segera menyusun studi yang mengkaji sistem transportasi negara maritim secara komprehensif. Inkindo juga mendorong segera terbentuk konsorsium nasional perusahaan konsultan untuk membantu segera terealisirnya jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya-Madura, di Jawa Timur.
Alasan desakan pembentukan konsorsium nasional, bukan hanya karena selama ini pemerintah masih menganaktirikan konsultan nasional. Melainkan, jembatan Suramadu memang berpotensi membantu memecahkan permasalahan ketenagakerjaan, mengangkat potensi wilayah, dan mengangkat citra konsultan nasional di mata internasional.
Ketika berlangsung Konferensi Technical Consultancy Development Programme for Asia and the Pacific (TCDPAP), yang diikuti sembilan negara anggota dari kawasan Asia Pasifik, di Bali, Oktober 2003, kekritisan sikap Kristiya Kartika semakin memuncak. Kepada pers saat menyampaikan hasil-hasil konferensi TCDPAP, Kristiya mendesak pemerintah dan lembaga donor internasional seperti ADB dan World Bank agar memberikan peran yang lebih besar kepada perusahaan swasta nasional Indonesia yang bergerak dalam bidang konsultan dalam setiap pembangunan infrastruktur.
Desakan itu dia lontarkan sebab selama ini pemerintah dan lembaga donor tidak pernah memberikan distribusi pinjaman yang merata untuk memfasilitasi pendanaan pembangunan infrastruktur. Bahkan, “Kita mampu mewakili kepentingan peminjam uang dan pemakai,” tegas Kristiya Kartika.
Terkait dengan perlawanan terhadap kepentingan negara dan lembaga donor, Kristiya menyoroti pula kuatnya tekanan untuk memasukkan konsultan asing dalam setiap proyek yang didanai oleh negara dan lembaga donor tersebut. Dengan tegas Kristiya menyebutkan bahwa konsultan nasional wajib memperoleh perlakuan yang sama dibandingkan dengan konsultan asing yang dibawa oleh donor.
Dia menggariskan bahwa kemampuan konsultan nasional Indonesia sudah memadai, sambil masih harus terus-menerus meningkatkan kualitasnya. Namun mengingat kemampuan konsultan Indonesia di bidang-bidang tertentu yang justru lebih unggul dibanding konsultan asing, maka kata Kristiya seyogyanya hal ini menjadi pertimbangan konsultan asing bermitra dengan konsultan nasional.
Kristiya dengan tegas meminta pemerintah agar juga memiliki political will mengatasi ketimpangan penghargaan terhadap konsultan lokal dengan konsultan asing. Menurut catatan Inkindo, kata Kristiya billing rate seorang konsultan asing dalam proyek-proyek Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia rata-rata US$ 17.000 sampai US$ 20.000/bulan. Sementara untuk konsultan lokal hanya Rp 10 juta/bulan. JBIC malah memberikan insentif yang lebih besar lagi, yakni US$ 40.000/bulan untuk setiap konsultan yang mereka bawa. ”Ini berarti dana yang mereka hibahkan atau pinjamkan ke Indonesia sebagian besar kembali lagi ke negara mereka,” kata Kristiya seolah menohok sinyalemen lama kelicikan negara donor.
Begitulah Kristiya Kartika yang nasionalis tulen ini mempunyai spektrum dan sudut pandang yang berbeda ketika menganalisa dan memecahkan setiap persoalan strategis bangsa. Kepentingan bangsa selalu dia utamakan. Ketajaman dan kekokohan visi Kristiya membangun iklim bisnis jasa konsultan yang kondusif juga terkait dengan peran sentral sektor jasa konstruksi sebagai salah satu andalan menggerakkan perekonomian di masa pemulihan.
“Sektor ini memiliki arti penting karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar karena memang sifatnya padat karya. Sektor ini juga mampu memberikan stimulus, khususnya pembangunan infrastruktur, bagi pengembangan sektor-sektor lainnya,” nilai Kristiya. Dia menegaskan, pemerintah harus mendukung perkembangan sektor konstruksi agar pelaku bisnis sektor ini, termasuk jasa konsultan, mampu berkarya dengan baik tanpa diganggu oleh ketentuan-ketentuan yang justru akan mengarah ke kemunduran.
Kristiya mencatat tahun 2003 sektor konstruksi menyerap tenaga kerja sebanyak 380.835 orang, dan tahun 2004 diperkirakan akan naik menjadi 457.000 orang. Efek berantai yang ditimbulkan sektor konstruksi bagi pembangunan sektor lain memungkinkan akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap.
Masuk Mega Center
Kesibukan Kristiya di organisasi profesi asosiasi jasa konsultan seakan membuatnya lupa akan rahim nasionalisme yang pernah melahirkannya. Dia baru ingat akan rahim itu justru setelah terpilih menjadi Ketua Umum Inkindo tahun 2002. Adalah tradisi dan kebiasaan baik setiap pimpinan organisasi tingkat nasional untuk melaporkan kegiatan sekaligus mengadakan silaturahmi memperkenalkan kepengurusan baru kepada kepala negara, dalam hal ini Presiden RI. Namun karena kepala negara sekarang itu adalah Megawati Soekarnoputri, seorang kader GMNI yang dikenal dan mengenalnya, Kristiya Kartika awalnya malu hati mengajukan permohonan audiensi sebab takut permohonannya ditolak.
Karenanya, sebelum surat permohonan dilayangkan terlebih dahulu dia bermanuver menemui orang terdekat Mega. Gerilya itu berlangsung hingga ke Bali mengikuti Mega yang saat itu memngikuti acara Bali Recovery pasca peledakan bom Bali. Begitu kepastian diperoleh, hanya berselang dua hari kepengurusan lengkap Inkindo sudah berada di Istana Negara.
Antara Megawati dan Kristiya banyak bercanda dan bernostalgia mengenang masa-masa perjuangan berat di GMNI. Di situlah Megawati berhasil “menangkap” Kristiya untuk kembali ke rahim nasionalisme. Wacana permintaan agar Kristiya membantu Mega muncul dan diiyakan namun tidak dalam konteks kepartaian. Anjloknya perolehan suara PDI Perjuangan padan Pemilu 5 April 2004, yang sesungguhnya sudah dia prediksi sebelumnya, mengharuskan Kristiya mengakhiri masa tiarap politik.
Dan dalam tempo singkat saja hasil polesan Kristiya terhadap Megawati mulai langsung terasa walau tak tampak kasat mata. Berbagai kebijakan publik yang populer di masyarakat bawah mulai sering terangkat ke permukaan. Seperti ketegasannya menghancurkan gula impor ilegal. Atau, mengadakan panen raya tebu bersama para petani tebu rakyat yang tergabung dalam organisasi APTR (Asosiasi Petani Tebu Takyat), di Lumajang, Jawa Timur, pertengahan Mei 2004. Atau, menurunkan status darurat militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi darurat sipil.
Megawati pun mulai berani berdebat serta adu argumentasi dengan wartawan, seperti diperlihatkannya saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden bersama calon wakil presiden KH Hasyim Muzadi ke KPU, Rabu 12 Mei 2004. Sebuah hal yang nyaris tak pernah Megawati lakukan. Megawati bukan hanya bersedia menerima kedatangan silaturahmi sejumlah artis seperti Agnes Monica dan kawan-kawan, ke kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta sekaligus mengadakan wawancara esklusif dengan “wartawan dadakan” Agnes Monica untuk dimuat di tabloid inforia “Mahardika”.
Megawati juga menyegerakan pertemuan pribadi dan istimewa di Istana Negara dengan Ferry Santoro, kamerawan RCTI yang selama 11 bulan hidup sebagai sandera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menyebutkan dirinya gembira Ferry telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan keluarga, Megawati dalam pertemuan selama 15 menit itu mengharapkan Ferry dapat segera bertugas kembali sebagai kamerawan, terutama untuk membuat berita eksklusif tentang pengalaman pribadi disandera selama 11 bulan.
Megawati juga bersedia hadir di tengah-tengah komunitas umat Kristiani yang tergabung dalam Partai Damai Sejahtera (PDS) pimpinan Ruyandi Hutasoit, di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa 17 Mei 2004 bersama pasangan capres KH Hasyim Muzadi. PDS secara bulat telah menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Mega-Hasyim yang ditandai penandatanganan Deklarasi Dukungan PDS untuk Pasangan Capres dan Cawapres, Megawati-Hasyim, oleh Sekjen PDI-P Sutjipto dan Sekjen PDS ML Denny Tewu. Bentuk lain dukungan PDS, hari itu resmi diluncurkan situs website Mega-Hasyim.com yang bisa diakses di seluruh dunia terdiri tujuh bahasa, yakni bahasa Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Jepang.
Megawati walau seorang presiden yang sedang berkuasa dan berniat mencalonkan diri kembali pada Pemilu Presiden 2004, tampak tidak sedikitpun memanfaatkan posisinya itu untuk mengobral penampilannya di muka publik untuk menaikkan popularitas. Berbeda dengan rejim Orde Baru, dimana mulai dari Pak Harto hingga seluruh menteri dan pejabat negara lain selalu dimobilisasi turun ke masyarakat meresmikan proyek-proyek pembangunan yang dimampatkan waktunya berdekatan dengan Pemilu untuk menarik simpati rakyat instan semata dan artifisial.
Megawati juga berbeda dengan kandidat presiden lain yang mengobral penampilannya di muka publik melalui penanyangan iklan di media cetak dan elektronik hingga menimbulkan kesan over expose bahkan mengarah ke penurunan nilai ekonomis ke titik nadir sebab kampanye yang sesungguhnya belumlah dimulai. Sesuatu yang memang tidak melanggar aturan kampanye namun masyarakat pasti akan menilainya sebagai sebuah fatsun politik yang kurang santun.
Megawati tampil di hadapan publik seperlunya saja membuat kawan maupun lawan politik menjadi penasaran, sebagaimana selama ini dia lakukan. Di hadapan umat Kristiani yang massa PDS itu, misalnya, Megawati mengaku lebih banyak lamban mengambil keputusan. Hal itu dilakukannya sebab sebelum mengambil keputusan Mega harus lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan agar putusan yang diambilnya tidak salah. “Saya lebih banyak berkomunikasi dengan yang di atas,” kata Mega.
Masih banyak hasil polesan Kristiya Kartika yang mampu mengubahkan Megawati Soekarnoputri menjadi sosok manusia baru dengan harapan baru, terlebih setelah berpasangan dengan Ketua Umum PB NU (non aktif) KH Drs. A. Hasyim Muzadi. Memiliki kematangan dan pengalaman politik segudang namun Kristiya agaknya enggan berlama-lama di dunia politik praktis. Dia ingin menjadi pengajar politik saja, sebagai dosen misalnya, agar lebih bebas mengekspresikan independensi politiknya.
Kalau pun harus terlibat di politik praktis dia ingin agar keterlibatannya itu adalah untuk membawa sesuatu ke lingkungan politik, bukan untuk mengambil sesuatu. Karenanya Kristiya merasa sangat beruntung jasa konsultan banyak memberinya kehidupan lebih dari cukup. Konsultan adalah dunia yang sangat digemarinya sebab ada ruang bebas mengekspresikan keinginan hati dalam bentuk gambar-gambar atau hasil-hasil studi. Keinginan menjadi pengajar politik akan segera dia wujudkan begitu menyelesaikan program doktoral pendidikan S-3 bidang manajemen di Universitas Indonesia, tempat yang sama pernah memberinya gelar S-2 M.Si juga bidang manajemen. ht
