[MAKALAH] – Orasi Prof. Dr. AM Hendropriyono | ‘Pancasila merupakan landasan filsafat intelijen negara Republik Indonesia, dengan Veloc et Exactus (cepat dan tepat) sebagai ontologi keberadaannya.
Materialisasi terhadap berbagai konsep intelijen berada pada realitas lingkungan yang goncang, yaitu ketika hukum sedang kehilangan daya rekatnya, fungsi intelijen yang mencegah potensi ancaman menjadi kekuatan nyata yang membahayakan rakyat, membawa segala bentuk dan sifat siasatnya (kebijakan, strategi dan pola operasional) lebih terikat pada nilai-nilai moraldan etika, daripada nilai-nilai hukum positif.”
Bilamana saya menyampaikan pemikiran tentang filsafat inteiijen, beberapa cendekiawan mengerutkan kening mereka. Selama ini yang diketahui umum adalah filsafat potitik, filsafat hukum, filsafat ekonomi, filsafat sosial dan berbagai disiplin filsafat lainnya, namun tidak pernah filsafat intelijen. Para filsuf dunia tertalu sibuk, dalam berbagai persoalan sendiri yang dihadapi oleh filsafat. Akibatnya, pengetahuan intetijen sering termaterialisasi oleh petanggaran terhadap Hak Azasi Manusia dan Terorisme.
Karena itu sejatinya para cendekiawan dunia tertantang untuk menjawab pertanyaan, mengapa itmu intelijen harus mengandung nilai praksis dalam fungsinya menyelamatkan manusia? Kesulitan dalam menemukan jawaban terhadap pertanyaan itu, disebabkan oleh selalu bergumulnya perenungan kita dalam realitas yang normal atau biasa saja. Padahal intelijen lebih banyak bergumul, dalam realitas yang tidak normal atau realitas yang goncang. Kegoncangan yang dialami oleh bangsa Indonesia yang kolektivistik terjadi, sebagai akibat dari perubahan mendadak keadaan tingkungan strategik yang bersifat individualistik.
Bangsa Indonesia kini menghadapi himpitan filsafati antara pemenuhan terhadap kebutuhan keamanan kolektif, dengan pemenuhan terhadap kebutuhan keamanan individu bagi setiap warga negara. Hal tersebut menyebabkan saya mengalami kegelisahan akademik, untuk melakukan kontemplasi terhadap hakikat dari itmu intetijen negara kita. Dalam tradisi filsafat, kajian tentang hakikat realitas disebut sebagai ontologi.
Bangsa Indonesia kini menghadapi himpitan filsafati antara pemenuhan terhadap kebutuhan keamanan kolektif, dengan pemenuhan terhadap kebutuhan keamanan individu bagi setiap warga negara. Hal tersebut menyebabkan saya mengalami kegelisahan akademik, untuk melakukan kontemplasi terhadap hakikat dari itmu intetijen negara kita. Dalam tradisi filsafat, kajian tentang hakikat realitas disebut sebagai ontologi. Ontologi memelajari ada sebagai yang ada, bukan ada sebagai bentuk-bentuk yang khusus. Ada dalam intelijen negara RI telah berada dalam lingkup ada yang lebih utama, yaitu adanya negara Pancasila. Dengan kata lain ada intelijen negara merupakan ada-ada dari ada negara RI. Ada-ada tersebut seperti halnya pencarian pengetahuan kita, tentang benda-benda dan objek-objek pemikiran.
Perenungan tentang air misalnya, mengacu pada objek universal lain yang memayunginya. Itulah sebabnya maka air kemudian menjadi bagian dari filsafat alam. Demikian pula dengan tubuh dan jiwa yang merupakan bagian dari filsafat manusia, serta sifat baik dan buruk yang adalah bagian dari filsafat moral. Perenungan tentang hakikat intetijen negara Repubtik Indonesia yang merupakan bagian dari filsafat Pancasila, perlu menemukan cara agar abstraksi itu dapat berurusan dengan realitas empirik.
Hakikat intelijen yang dimateriatisasi oleh tindakan yang cepat (Velax) dan tepat (Exactus) untuk menghindarkan bangsa Indonesia dari himpitan filsafati, berada dalam suasana kedaruratan. Kedaruratan pada tataran operasional kerapkali memunculkan tindakan yang tidak masuk akal, sedangkan hukum positif manapun tidak hadir di sana.
Aparat intelijen yang bertanggungjawab terhadap keamanan umum sering dipersalahkan, ketika tindakannya dalam mencegah setiap potensi ancaman menjadi ancaman nyata. Dasar berpijak aparat intetijen yang bersangkutan adalah moral, yang merupakan payung paradigmatik bagi segala macam alternatif siasat. Kedaruratan itu sendiri menurut Adian
(2012) bukan kasus yang meminta pengecualian hukum. Kedaruratan adalah dasar bagi jenis hukum dan keadilan baru.
Dalam suatu realitas yang goncang, kita tidak pertu sibuk mencari landasan hukum positif dalam menyelamatkan rakyat. Hat itu disebabkan pada dasarnya, suasana kedaruratan sejak kelahirannya sudah berwatak hukum.
Aparat intetijen yang bertindak cepat dan tepat dalam mencegah terjadinya bahaya terhadap keselamatan manusia tidak sedang melanggar hukum, namun ia tidak pula sedang mengeksekusi hukum. Apa yang dilakukannya adalah mendeeksekusi hukum, sekaligus berada dalam proses penciptaan hukum baru. Kedaruratan juga termasuk suasana ketika sepasukan alat negara sedang menyergap (raid) gerombotan bersenjata, di mana terjadi tembak menembak antar mereka yang saling berhadapan. Hukum yang ber-
laku dalam pertempuran itu hanya membunuh atau dibunuh (To Kill or To be
Killed). Hukum positif yang berlaku dalam keadaan normal, di sana telah kehilangan daya rekatnya. Kehilangan daya rekat hukum dalam derajat yang lebih rendah juga terjadi, ketika banjir permanen berkata sejak dahulu di kota Jakarta melanda jalan-jatan raya. Para pengemudi sepeda motor yang dilarang menggunakan jalan tol, dengan bebas telah menggunakannya tanpa gugatan.
Dengan serta merta polisi lalu lintas yang berdinas merubah posisi kebijakannya, dari dasar hukum ke landasan moral. Ia mempersilahkan sepeda-sepeda motor masuk dan menggunakan jalan tol yang dalam realitas normal terlarang bagi mereka. Itulah jenis hukum baru yang dirasakan adil, yang tercipta di tengah suasana kedaruratan. Hukum adalah Raja yang menentukan benar atau salahnya orang, sedangkan moral adalah Raja-di-Raja yang menentukan baik atau buruknya orang dalam tanggung jawab terhadap keselamatan sesamanya dan terhadap nusa dan bangsanya.
Baik atau buruknya intelijen harus dilihat dari lingkup realitas yang goncang, yang merupakan ruang hampa hukum atau keadaan di mana hukum tidak mungkin lagi dieksekusi. Keluhuran moral pula merupakan modal yang utama bagi intelijen, untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman perang dalam bentuk dan sifatnya yang baru.
Ancaman perang masa kini yang bermetamorfosa dari bentuknya yang fisik menjadi maya, dan merubah sifatnya yang simetrik menjadi asimetrik.
Perubahan tersebut telah menuai konsep baru yang berbentuk hibrida, di mana perang yang inkonvensional tetah didampingkan manusia berdiri sederajat dengan perang teratur yang kanvensional. Ancaman perang tersebut cenderung lebih bertumpu pada kemampuan individu, dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi informasi. Tanpa basis moral individu yang jetas, manusia secara perorangan dapat melancarkan perang, sehingga mengorbankan orang banyak.
Pikiran manusia yang merupakan sarana untuk berkontemplasi harus memahami, bahwa keamanan individu yang menjamin hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi setiap individu, juga berarti keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat menikmati hak-hak azasinya.
Ringkasnya, demi keamanan bersama setiap individu warganegara, memang harus menyumbangkan sebahagian hak azasi pribadinya. Sebaliknya demi keamanan individu, keamanan kolektif perlu dibangun sesuai dengan konstruksi sasial bangsa kita. Dengan demikian antara pengamanan bagi kebebasan individu dan pengamanan kolektif, dalam pemahaman intelijen negara RI harus menyatu. Penyatuan itu untuk mencapai sinergisitas, dalam usaha menghindarkan bangsa kita dari himpitan filsafati yang sangat berbahaya. Terimakasih.
Oleh Prof. Dr. Drs. AM Hendropriyono, SE, ST, SH, MBA, MH (Jenderal TNI Purn), Orasi dalam acara penganugerahan Guru Besar (Profesor) Ilmu Intelijen Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) pada 7 Mei 2014.
Opini TokohIndonesia.com | rbh
© ENSIKONESIA – ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
sangat bagus utk dipelajari dan dilaksasnakan oleh insan intelijen