back to top

BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    25.4 C
    Jakarta
    Populer Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 3 menit
    Lama Membaca: 3 menit
    Lama Membaca: 3 menit
    Lama Membaca: 3 menit

    Opini

    Tim Pak Beye Belum Berhasil

    Oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH | Apakah pemerintah siap melindungi rakyat dari kebangkrutan rumah tangga?  Yang jelas, tim Pak Beye belum berhasil menjalankan amanat Inpres No 1/2010 tentang BPJS. Sebaliknya, pemerintah cepat melindungi bank bermasalah dari kebangkrutan.

    Menyikapi Peraturan Bersama Dua Menteri

    Bagaimanakah kita menyikapi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No 8 Tahun 2006 (PBM. Pertama-tama, mesti ditegaskan, bahwa peraturan itu adalah peraturan bersama kedua menteri. Bukan peraturan lembaga-lembaga atau majelis-majelis agama, kendati mereka ikut mendiskusikannya.

    Mewujudkan TNI yang Tangguh

    Oleh: Laksamana TNI Agus Suhartono, SE | Tujuan penyelenggaraan pertahanan negara pada hakekatnya adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

    Buku Putih Kinerja KPK

    Di tengah situasi ketidakberanian (ketakutan) massif mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada sebuah lembaga yang punya nyali yaitu Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP). Lembaga ini menerbitkan buku putih (white book) tentang LHP BPK-RI Atas Laporan Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan KPK.

    Pembangunan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

    Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.
    Majalah Horas Indonesia Edisi 08

    Rekaman Perkara Korupsi

    Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Dalam praktik hukum,penggunaan alat perekam dan hasil rekaman telah merupakan bagian dari proses pro justisia perkara pidana.Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti (Pasal 184) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

    Dulang Suara

    Persaingan dua pasangan kontestan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) putaran kedua tampaknya akan berlangsung ketat. Maka pantas saja kedua pasangan melakukan konsolidasi dengan berbagai cara untuk memenangkan putaran final Pilpres 20 September 2004 itu.

    Memilih Orang Baik

    Tokoh Indonesia DotCom, suatu media yang berobsesi bertutur tentang upaya mendorong tampilnya orang-orang baik negeri ini dalam kepemimpinan publik. Agak berbeda dengan beberapa media yang cenderung memilih menyoroti keburukan orang-orang dan institusi publik. Kecenderungan itu, tentu, bukan suatu hal yang salah dan jangan! Tetapi, izinkan pula media ini memilih menampilkan orang-orang baik. Sehingga tampilan buruk tidak harus selalu mendominasi potret bangsa ini secara absolut.

    Populer

    Tokoh Negarawan

    Pada edisi lalu, kolom ini bertajuk Bobot Kepemimpinan. Diawali dengan pertanyaan: Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan, melainkan lebih kepada bobot kepemimpinannya. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.

    Moralitas Kian Memudar

    Oleh Prof. Dr. Daoed Joesoef | Tingkah laku politisi yang saling menuduh dan mencerca, sikap para birokrat yang acuh tak acuh, ulah para pebisnis yang serba asosial dan antilingkungan, serta kebijakan pemerintah yang tidak merakyat dan membingungkan menunjukkan betapa tanggung jawab moral memudar. Padahal, ia perlu tampil justru untuk memupus edan-edanan reformasi.

    Pemimpin Kereta Api

    Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.

    Artikel Lainnya

    Korupsi: Musuh Terbesar bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia

    Korupsi di Indonesia telah menjadi ancaman serius yang menggerogoti berbagai sektor, melibatkan pejabat pemerintah hingga pelaku...

    Penegakan Hukum di Bawah Bayang-Bayang Politik dan Kekuasaan

    Tiga pilar fundamental dalam negara hukum - kekuasaan, politik, dan hukum - berinteraksi dalam tarikan kepentingan...

    “Industri Hukum” Indonesia: Mafia, Korupsi, dan Keadilan yang Terbeli

    Fenomena jual-beli perkara, maraknya mafia hukum di berbagai sektor, dan keterlibatan BUMN dalam korupsi menggambarkan buruknya...

    Merengkuh Interdependensi antara Hukum dan Prinsip Ekonomi

    Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan sistem peradilan pidana dengan dinamika ekonomi modern. Dengan mengadopsi prinsip...

    Fenomena ‘Demensia’ dalam Praktik Penegakan Hukum

    Di balik janji penegakan hukum yang adil dan memanusiakan manusia, tersembunyi fenomena "demensia hukum" yang mengancam...

    Ketika Praktik Hukum Pidana Melanggar Nilai-nilai Kemanusiaan

    Praktik hukum pidana di Indonesia sering kali menampilkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan agama,...

    Hukum Indonesia di Persimpangan, Kapan Berbenah?

    Pasca reformasi, Indonesia berada di persimpangan jalan hukum. Sistem hukum yang diwarisi dari era kolonial Belanda,...

    UU ITE dan KUHP: Pedang Bermata Dua dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

    Tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, yang semakin marak terjadi terutama di tahun politik, diatur...

    Nasib Hukum dalam Genggaman Kekuasaan

    Setelah 78 tahun merdeka, Indonesia masih bergelut dengan krisis hukum yang mendalam, di mana kualitas dan...

    Tercorengnya Kemuliaan Mahkamah Agung Republik Indonesia

    Kasus suap di Mahkamah Agung yang melibatkan Hakim Agung dan pejabat struktural telah mencoreng kemuliaan lembaga...

    Realitas ‘Bebek Lumpuh’ dalam Penegakan Hukum

    Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 90 tahun 2023, terungkaplah betapa hukum tampak tak...

    Kesontoloyoan Hukum dan Politik, Sampai Kapan?

    Praktik-praktik sontoloyo (tidak etis) di dunia politik, seperti ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, serta di dunia...

    Advertisement

    spot_img