Bagaimanakah kita menyikapi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No 8 Tahun 2006 (PBM. Pertama-tama, mesti ditegaskan, bahwa peraturan itu adalah peraturan bersama kedua menteri. Bukan peraturan lembaga-lembaga atau majelis-majelis agama, kendati mereka ikut mendiskusikannya.
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Dua variabel dalam judul tulisan ini memiliki makna dan pemahaman yang berbeda secara signifikan. Variabel pertama bertumpu pada UUD 1945 dengan titik berat pada prinsip kepastian hukum dan keadilan yang bermuara pada kesejahteraan (prosperity).
Hari-hari ini, hampir semua kita berpendapat bahwa keterpurukan bangsa ini adalah akibat runtuhnya moralitas bangsa, terutama di kalangan elit. Artinya, sesungguhnya kita masih memiliki kesadaran (pengetahuan) bahwa bangsa ini akan bangkit dari keterpurukan jika kita (terutama para elit) mampu menjagai nurani dan moralitas masing-masing. Tetapi, sayang, kesadaran tentang kekuatan nurani dan moral itu hanya berada pada retorika di ujung lidah, tidak lagi berada di dalam jiwa dan perilaku kita.
Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 01-06-1980: Sungguh banyak orang yang mengatakan bahwa, 'jadi wartawan itu enak'. Pendapat ini suatu yang berlebihan, atau bahkan salah. Karena apa? Karena wartawan itu tidaklah seenak yang dikhayalkan banyak orang.
Pada edisi lalu, kolom ini bertajuk Bobot Kepemimpinan. Diawali dengan pertanyaan: Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan, melainkan lebih kepada bobot kepemimpinannya. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.
Perencanan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan tepat yang diperlukan-setelah melihat pelbagai opsi yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia-untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai bisa segera atau bisa di kemudian hari, yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Presiden RI Jokowi*: Setelah Pilkada serentak berakhir, ini saatnya kita melangkah bersama untuk melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang mahaberat, mewujudkan janji-janji untuk mencapai kesejahteraan rakyat di daerah-daerah yang Saudara pimpin.
Oleh AS Panji Gumilang | Fenomena globalisasi, yang telah mengubah sedemikian rupa pola perdagangan dunia, informasi dan komunikasi, serta hubungan perekonomian di akhir abad kedua puluh, membawa pengaruh perubahan yang sama di bidang pendidikan di awal abad kedua puluh satu.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan
Presiden RI Joko Widodo dalam pidato singkatnya di Conference of Parties 21 Paris (COP21 Paris), Senin, 30 November 2015, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030, atau 41% dengan bantuan internasional.
Di tengah situasi ketidakberanian (ketakutan) massif mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada sebuah lembaga yang punya nyali yaitu Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP). Lembaga ini menerbitkan buku putih (white book) tentang LHP BPK-RI Atas Laporan Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan KPK.
Jenderal TNI Prof. Dr. H.AM Hendropriyono, ST, SH, MH, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara RI: Saya amat terkesan atas penerbitan buku berjudul: Al-Zaytun Sumber Inspirasi Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara ini.
Buku ASI (Al-Zaytun Sumber Inspirasi) ini adalah bacaan bagi orang-orang bijaksana. Sebagaimana pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia. Buku ini adalah jendela dunia untuk melihat Ma’had Al-Zaytun dari perspektif seorang jurnalis ’berbeda aliran’ yang meyakini kebenaran hati nurani (nur) dan akal sehatnya (aql), serta dibekali motivasi (amanah, kehendak Illahi) untuk berguna bagi orang lain, menjadi garam dan terang, rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil’alamin).
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Setidaknya ada tujuh alasan kekeliruan jika pemerintah menolak revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Di antaranya, tidak memahami sifat manusia yang lazim dikenal dengan adagium ”power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”.
Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA), Rabu, 22 April 2015 mendapat apresiasi tinggi dari para kepala negara dan delegasi. Berbagai kalangan juga memuji pidato yang dinilai sangat lugas dan berani itu.
"Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti." Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri menegaskan hal ini ketika menyampaikan sikap politik PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, dalam pidato politik pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015).
Oleh REZA INDRAGIRI AMRIEL | Kendati masyarakat luas tak terkecuali saya angkat topi terhadap kinerja KPK, kurang baik apabila dukungan terhadap KPK ditegakkan di atas proses berpikir jalan pintas. KPK harus terus dikawal secara kritis. Setali tiga uang, sikap kontra terhadap kerja Polri tidak elok dibangun di atas bias. Polri patut terus memperoleh kepercayaan untuk maju.
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, MH*: Kenyataan yang saya amati sejak kiprah KPK Jilid III terbukti bahwa pernyataan korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah digunakan sebagai dalih untuk menjerakan secara melanggar hukum dan secara kasat mata telah dipertontonkan disertai arogansi, dan tanpa taat asas/prinsip 'due process of law'.
Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang menyebut Indonesia tanah air yang mulia. Memiliki luas wilayah daratan 1.922.570 km² dan lautan 5.176.800 km² (Daratan dan Lautan: 7.099.370 km²). Terbentang panjang dari Timur – Barat 5.150 km dan dari Utara – Selatan: 1.930 km. Merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau besar dan kecil berjumlah 18.493 pulau. Tapi sebanyak 6.580 pulau sampai hari ini belum punya nama.
Pidato Perdana Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) pada acara pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin 20 Oktober 2014.