Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Pada edisi lalu, kolom ini bertajuk Bobot Kepemimpinan. Diawali dengan pertanyaan: Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan, melainkan lebih kepada bobot kepemimpinannya. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.
Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Pertanyaan ini sering kami terima dari berbagai kalangan. Termasuk pertanyaan klise dari para tokoh: "Apakah saya sudah layak disebut tokoh Indonesia?" Jawaban kami sederhana: Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.
Oleh Faisal Basri | Indonesia memiliki peluang amat besar untuk lebih cepat menjadi negara maju, ancar-ancarnya sekitar tahun 2025-2030. Untuk mewujudkan visi menjadi negara maju tersebut dibutuhkan lima syarat utama: struktur ekonomi yang tangguh, perekonomian yang memiliki daya saing, sumber daya manusia berkualitas, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan pembiayaan pembangunan.
Oleh Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc | Apabila kita berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable development), maka kepedulian utamanya adalah menjawab tantangan tentang pemerataan pemenuhan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.
Pak Presiden Terpilih, lebih dulu saya mengutip James Freeman Clarke (Amerika 1810-1888) yang mengatakan: “A politician thinks of the next election. A statesman of the next generation.” Politisi memikirkan pemilu mendatang. Negarawan memikirkan generasi yang akan datang.
Oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat | Dua jebakan besar selalu menghadang agenda pembangunan demokrasi: disfungsionalitas dan degenerasi demokrasi. Indonesia terjatuh pada yang kedua karena komitmen bersama di antara elite parpol lemah untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat. Orang mulai sinis dengan mantra demokrasi dan reformasi karena buah yang ditunggu-tunggu serta dijanjikan tak kunjung muncul.
Oleh Th. Sumartana Kesibukan berteologi kita sekarang ini terasa kurang terarah. Mungkin, karena kita kurang merumuskan persoalan dengan jelas, atau bisa juga karena soal yang kita pergumulkan kurang mempunyai pijakan pada kenyataan kehidupan. Kesibukan kita kurang peka terhadap tanda-tanda zaman. Sehingga, teologi kita tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh terhadap masa depan.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Rakyat adalah cakrawati partai; tempat seluruh irama, dan langkah perjuangan kita (partai) bermuara. Saya pernah katakan, yang membuat kita bangga sebagai partai politik, bukan ketika dekat dengan kekuasaan, tetapi saat menangis dan tertawa bersama rakyat. Dalam konteks ini pula, maka pilihan-pilihan politik yang akan kita ambil, haruslah sebagai suatu penegasan untuk meneruskan perjuangan dan pemikiran Bung Karno yang terkenal dengan nama Marhaenisme.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan
Presiden RI Joko Widodo dalam pidato singkatnya di Conference of Parties 21 Paris (COP21 Paris), Senin, 30 November 2015, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030, atau 41% dengan bantuan internasional.
Di tengah situasi ketidakberanian (ketakutan) massif mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada sebuah lembaga yang punya nyali yaitu Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP). Lembaga ini menerbitkan buku putih (white book) tentang LHP BPK-RI Atas Laporan Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan KPK.
Buku ASI (Al-Zaytun Sumber Inspirasi) ini adalah bacaan bagi orang-orang bijaksana. Sebagaimana pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia. Buku ini adalah jendela dunia untuk melihat Ma’had Al-Zaytun dari perspektif seorang jurnalis ’berbeda aliran’ yang meyakini kebenaran hati nurani (nur) dan akal sehatnya (aql), serta dibekali motivasi (amanah, kehendak Illahi) untuk berguna bagi orang lain, menjadi garam dan terang, rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil’alamin).
Jenderal TNI Prof. Dr. H.AM Hendropriyono, ST, SH, MH, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara RI: Saya amat terkesan atas penerbitan buku berjudul: Al-Zaytun Sumber Inspirasi Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara ini.
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Setidaknya ada tujuh alasan kekeliruan jika pemerintah menolak revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Di antaranya, tidak memahami sifat manusia yang lazim dikenal dengan adagium ”power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”.
Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA), Rabu, 22 April 2015 mendapat apresiasi tinggi dari para kepala negara dan delegasi. Berbagai kalangan juga memuji pidato yang dinilai sangat lugas dan berani itu.
"Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti." Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri menegaskan hal ini ketika menyampaikan sikap politik PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, dalam pidato politik pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015).
Oleh REZA INDRAGIRI AMRIEL | Kendati masyarakat luas tak terkecuali saya angkat topi terhadap kinerja KPK, kurang baik apabila dukungan terhadap KPK ditegakkan di atas proses berpikir jalan pintas. KPK harus terus dikawal secara kritis. Setali tiga uang, sikap kontra terhadap kerja Polri tidak elok dibangun di atas bias. Polri patut terus memperoleh kepercayaan untuk maju.
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, MH*: Kenyataan yang saya amati sejak kiprah KPK Jilid III terbukti bahwa pernyataan korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah digunakan sebagai dalih untuk menjerakan secara melanggar hukum dan secara kasat mata telah dipertontonkan disertai arogansi, dan tanpa taat asas/prinsip 'due process of law'.
Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang menyebut Indonesia tanah air yang mulia. Memiliki luas wilayah daratan 1.922.570 km² dan lautan 5.176.800 km² (Daratan dan Lautan: 7.099.370 km²). Terbentang panjang dari Timur – Barat 5.150 km dan dari Utara – Selatan: 1.930 km. Merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau besar dan kecil berjumlah 18.493 pulau. Tapi sebanyak 6.580 pulau sampai hari ini belum punya nama.