[WAWANCARA] Wawancara Eksklusif Wapres Jusuf Kalla – Dalam hal kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, kalau dilihat dari luar, bisa digambarkan seperti antara sais dan joki. Kepemimpinan Presiden SBY (jenderal yang berpikir dan berkultur Jawa) bertindak konsepsional dan hati-hati, sehingga dibilang orang cenderung peragu. Sementara Wapres Jusuf Kalla (saudagar berkultur Bugis) lebih bertindak cepat dan pragmatis, sehingga dibilang orang melampaui batas kewenangan. Bahkan, ada kesan, duet ini sering kali bersaing berebut pengaruh dan kekuasaan.
Bagaimana sesungguhnya pengalaman Wapres Jusuf Kalla dalam bekerjasama dengan Presiden SBY. Adakah hambatan akibat ‘keraguan’ Presiden SBY itu? Pernahkah faktor gaya kepemimpinan menjadi penyebab keretakan hubungan keduanya? Bisakah dwitunggal ini bertahan sampai 2009?
“Bisa, oh pasti, insya Allah bisa jalan. Kita jalan bersama, saling mengisi,” kata Wapres Jusuf Kalla menjawab pertanyaan terakhir ini dalam percakapan dengan Wartawan Tokoh Indonesia Ch. Robin Simanullang, Samsuri dan Mangatur L Paniroy di Istana Wapres, Jakarta, 8 Oktober 2007.
Wapres menerima Wartawan TokohIndonesia.com hampir satu setengah jam di tengah kesibukannya selepas mengikuti Sidang Kabinet. Tidak tampak ada perobahan sikapnya dari sebelum menjadi Wakil Presiden. Dia bersahaja, akrab dan masih kenal. Percakapan mengalir apa adanya. Termasuk berbicara hal-hal pribadi. Hanya waktu yang membuat percakapan itu terbatas.
TI: Setelah lebih tiga tahun Kabinet Indonesia Bersatu, kita dan publik ingin lebih mengetahui dari pemerintah sendiri, apa sih yang sudah dilakukan Kabinet Indonesia Bersatu? Barangkali garis besarnya saja, hal yang menonjol, sesuai dengan visi dan misi yang diutarakan dulu, atau dijanjikan kepada masyarakat menjelang pemilihan presiden. Barangkali bisa diuraikan beberapa poin yang sangat strategis untuk diketahui oleh publik?
WAPRES: Ya, tentu, kan, itu bisa dilihat dari banyak laporan (nanti diberikan). Jadi kalau dulu programnya, pertama menciptakan masyarakat yang damai sejahtera. Secara umum, kalau soal damai kan, sebenarnya kita itu berada pada situasi yang paling baik dibanding, katakanlah 20-30 tahun terakhir. Tidak ada konflik-konflik lagi, secara nasional. Kita selesaikan Aceh, kita selesaikan Poso.
Kedua, dalam hal ekonomi, sebenarnya pertumbuhan lebih baik sekarang ini, kita usahakan naik enam persen lebih. Kemudian, secara umum, kehidupan pun naik sebenarnya. Income perkapita kita sudah 1.800 dollar AS hari ini.
Ya, memang masih ada pasti masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, karena itu tidak bisa sekaligus selesai. Jadi, ya, tentu, mungkin ada bukunya nanti untuk lebih lengkap data-datanya.
TI: Flashback dulu ke masalah Aceh, sebagai salah satu poin, konflik yang sudah bertahun-tahun tetapi bisa diselesaikan. Sepengetahuan kami, secara langsung atau tidak langsung, bahwa Wapres sendiri yang sebenarnya sangat berperan dalam proses menciptakan perdamaian di Aceh itu?
WAPRES: Ya, ada iim kita bentuk. Saya sendiri juga tentu memimpin langsung timnya. Tapi tentu ada arahan Bapak Presiden yang kita jalanin. Tapi, lebih daripada itu, seluruh masyaralatlah tentu ingin damai. Ya, kita jalankan seperti itu.
TI: Tanpa Wapres barangkali susah juga untuk menjalankan keinginan damai itu?
WAPRES: Ya biasalah itu, kita semua bisa.
TI: Trik apa kira-kira, yang paling berkesan dalam proses damai itu?
WAPRES: Ya memahami persoalan, itu yang pertama. Kedua, menganalisa persamaan-persamaan dan kepentingan-kepentingan. Kemudian juga, bagaimana mengurangi perbedaan-perbedaan, kemudian mengatur kompromi dari perbedaan itu. Jadi persamaannya kita atur, perbedaannya kita ketahui kemudian kita k0mpromikan. Itu kiatnya.
TI: Kelihatannya GAM (Gerakan Aceh Merdeka) itu sangat percaya pada diplomasi Bapak Jusuf Kalla?
WAPRES: Oh, ya. Pertama, saya di samping ikhlas, dia tahu saya ada kepercayaan. Saya percaya sama dia dan dia percaya sama saya. Di mana-mana saya bisa menjamin saling kepercayaan. Waktu saya selesaikan Ambon ya begitu. Begitu juga Poso, atur kepercayaan. Dan juga, jangan ragu-ragu.
TI: Inisiatif diplomasi damai dari Pak Wapres?
WAPRES: Ya, biasalah begitu.
TI: Kemudian, ada arahan dari Bapak Presiden?
WAPRES: (Menganguk kepala seraya tersenyum).
TI: Kemudian ada lagi, yang menurut kami, suatu kebijakan yang sangat berani dari Kabinet Indonesia Bersatu, di bawah pimpinan Presiden dan Wapres, yakni waktu menaikkan harga minyak (BBM) sedemikian tinggi, sehingga mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama mengenai berbagai akibat kenaikan itu berikutnya. Tentu ada pertimbangan yang sangat strategis sebelum mengambil keputusan yang tidak populer itu?
WAPRES: Ya pertama, kalau kita tidak naikkan harga maka subsidinya tinggi sekali, bisa mencapai Rp 250 triliun. Kalau subsidinya mencapai Rp 250 triliun maka negeri ini akan kolaps, tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu harus dinaikkan. Tapi secara bersamaan pada saat yang sama kita kasih bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin. Jadi aman.
TI: Tidak mempertimbangkan faktor opini publik demi popularitas?
WAPRES: Oh ya, kita pertimbangkan.
TI: Berani mengambil risiko dengan mengorbankan popularitas?
WAPRES:Ya, kita ambil saja risiko itu.
TI: Dan, itu tidak termasuk tebar pesona?
WAPRES: Oh, kita ambil risiko. Jadi pemimpin harus punya risiko, berani mengambil risiko.
TI: Inisiatif itu konon dari Pak Wapres juga?
WAPRES: Ah…ha…ha…ha. Sama-samalah semuanya.
TI: Kemudian, dari pengalaman selama lebih tiga tahun memimpin Kabinet Indonesia bersatu bersama Presiden SBY, apa tantangan yang paling berat dihadapi pemerintah?
WAPRES: Kalau tantangannya banyak. Tantangan yang paling besar kan sebenarnya pada perkembangan demokrasi yang sangat terbuka, otonomi yang sangat terbuka, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan untuk memutuskan sesuatu tidak mudah. Jadi, kecenderungan apa saja ditolak orang, kan, sehingga harus disosialisasikan dulu agar dimengerti orang dengan baik.
Hal lain saya kira, yang kedua, juga karena kita alami beban-beban masa lalu yang masih tinggi sekali, seperti utang, subsidi dan lain sebagainya. Jadi kita harus melewati itu.
TI: Bisa diberikan contoh yang lain?
WAPRES: Ya, gimana ya. Seperti contoh begini. Kita ingin mau meningkatkan industri, investasi. Tapi kebebasan buruh yang begitu besar, sehingga susah sekali bagi kita untuk meyakinkan investor bahwa Indonesia tempat yang baik. Karena apa saja terbuka, apa saja orang muat di media, apa saja orang di DPR masalah-masalah. Banyak sekali masalah-masalah. Berbeda dengan jamannya Pak Harto dulu, semua apa yang diperintahkan beliau jalan. Kemudian birokrasi juga sangat takut.
TI: Soal birokrasi, reformasi birokrasi. Kalau pengamatan kita dari luar masih begitu lambat, apa kira-kira penyebabnya?
WAPRES: Pertama, birokrasi kita terlalu banyak, besar, aturan banyak, jadi dia juga ketakutan untuk ambil risiko. Pemberantasan korupsi itu memang sangat penting, tapi juga mempunyai efek yang lain, orang sangat hati-hati. Tidak mudah mereka mengambil keputusan.
TI: Kemudian kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG, juga di bidang ekonomi yang dimotori Pak Wapres barangkali?
WAPRES: Itulah dalam rangka mengurangi subsidi. Kalau tidak, subsidi kita terlalu tinggi. Dan itu menguntungkan semua pihak sebenarnya. Menguntungkan masyarakaat karena LPG lebih murah dibanding minyak tanah. Dan juga, menguntungkan pemerintah, kita bisa menghemat subsidi besar sekali.
TI: Ada masalah hambatan dari segi sosialisasi yang begitu lambat soal kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG?
WAPRES: Ya pasti akhirnya orang paham. Tapi sekarang umumnya sudah baik.
TI: Ini masalah politik. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tentu, sebagai partai terbesar yang memenangkan Pemilu 2004, dan sekarang berada di pemerintahan, ada posisi dilematis Partai Golkar dalam koalisinya dengan pemerintah, sebenarnya bagaimana petanya?
WAPRES: Ndak juga! Cuma, Golkar kan partai nomor satu. Partai nomor satu itu ingin juga mempunyai peranan lebih besar dalam pemerintahan. Tapi, dilemanya itu sebenarnya kan, kebetulan saya Ketua Golkar setelah jadi Wapres, kan. Jadi ya, sebaiknya dipahami seperti itu (dilema).
Jadi ya, dilemanya tentu pada, kita tetap berusaha agar Golkar tetap besar. Nanti setelah itulah kita berbicara bagaimana selanjutnya. Yang penting partai dulu, pemilihan legislatif dulu.
TI: Dalam hal kepemimpinan, kalau dilihat dari luar, kami pernah menggambarkan (kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden) seperti antara sais dan joki. Dan kelihatannya, kepemimpinan Presiden SBY, kebetulan dibilang orang cenderung peragu. Bagaimana dalam pengalaman bekerjasama dengan beliau sebenarnya, ada hambatan keraguan itu?
WAPRES: Ndak juga. Sebenarnya beliau mengutamakan kebersamaan. Kebersamaan. Tentu, dalam kebersamaan itu kan harus melaksanakan secara baik sosialisasi dan demokrasi yang baik, sampai tingkat yang terendah.
TI: Dan, tidak pernah merasa beliau terlalu lambat?
WAPRES: Ndak! Kan, karena hal-hal yang ditel biasanya beliau minta saya laksanakan. Beliau seorang pemipin yang baik, mengetahui semua permasalahan.
TI: Jadi, Bapak yakin sebagai dwitunggal yang bisa bertahan sampai 2009?
WAPRES: Bisa, oh pasti, insya Allah bisa jalan.
TI: Tidak pernah faktor gaya kepemimpinan menjadi penyebab keretakan hubungan?
WAPRES: Ndak, ndak, ndak! Kita jalan secara bersama, saling mengisi.
TI: Ada beberapa hal yang kami catat, di antaranya waktu timnya Marsillam, UKP3R dibentuk Presiden, lalu begitu kuat Golkar menolak dan menantangnya. Sebenarnya, apa itu didorong Wapres sendiri, atau bagaimana?
WAPRES: Ah, itu supaya jangan timbul dualisme saja. Karena, kalau organisasi timbul dualisme, terlalu banyak lembaga, justru menyebabkan orang bingung. Itu saja intinya, sebenarnya.
TI: Tapi ada kesan, bahwa pengambilan keputusan itu tidak ada konsultasinya dengan Bapak?
WAPRES: Itu kan timnya Presiden. Jadi saya, kalau timnya Presiden, sama dengan kalau ada tim saya, tentu saya berhak mengangkatnya, itu timnya Presiden.
TI: Kembali lagi ke masalah kinerja Kabinet Indonesia Bersatu. Indonesia dalam tiga setengah tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, banyak mengalami bencana alam terutama tsunami di Aceh. Kelihatannya pemerintah terkuras kekuatannya ke arah situ?
WAPRES: Ya. Hampir enam bulan itu kita kerjakan. Memang untuk menanggulanginya kita mengerahkan kemampuan besar sekali. Namun yang bekerja di situ kan dalam bidang maisng-masing, jadi tetap saja ekonomi kita jalan. Memang diperlukan dana yang besar, kemudian ekonomi berjalan, PU dan kesehatan berjalan. Tapi dalam enam bulan itu memang berat sekali penanganannya.
TI: Kenapa tidak cepat diselesaikan?
WAPRES: Namanya bencana alam itu susah sekali, bencana dari alam.
TI: Bukan karena faktor kordinasi dan tanggungjawab penanganan?
WAPRES: Ndak, itu kan faktor alam, kalau dari segi organisasinya segera malah. Siapa yang mau berlama-lama, tapi namanya juga alam.
TI: Untuk ke depan, suhu politik kan sudah mulai naik. Tetapi program-program pemerintah harus jalan terus. Program apa yang paling menonjol yang akan dilaksanakan satu setengah tahun ke depan?
WAPRES: Iya, banyak, seperti infrastruktur yang harus ditingkatkan, listrik, pelabuhan, airport dan lain-lain itu kita utamakan pembangunannya di daerah-daerah. Itu yang sekarang benar-benar kita push dengan baik.
TI: Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia ada di BUMN. Dari sistem pengelolaannya, apa hal yang membuat BUMN belum bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita?
WAPRES: BUMN terlalu banyak. Terlalu banyak! Jadi kita harus kurangi, terutama BUMN yang kecil-kecil, harus kita kurangi.
TI: Untuk menguranginya sudah ada sistem yang baku?
WAPRES: Ya, kita usahakan kurangi sampai setengahnya dalam waktu tiga tahun dengan merger dan lain-lain. Kalau terlalu banyak begini susah sekali, dan juga banyak mencari orang-orang yang memimpin dengan baik.
TI: Bagaimana kinerja Menteri BUMN Sofyan A Djalil?
WAPRES: Oh, baik. Hampir semua menerimanya dengan baik. Baik. Dia mengerti.
TI: Kemudian, dulu, kalau kami tidak salah, ketika Bapak masih Menko Kesra, pernah mengumpulkan para direksi perbankan, supaya mengucurkan kredit, atau mendukung ekonomi riil. Sekarang, setelah menjadi Wapres, ada nggak upaya untuk mendorongnya lagi?
WAPRES: Lebih lagi, lebih lagi.
TI: Apa yang Bapak koordinasikan?
WAPRES: Agar bank-bank itu menjalankan fungsinya maisng-masing. Semakin keras kita dorong.
TI: Ada instruksi khusus?
WAPRES: Oh ya, iya. Kita semua minta dibiayai kan, bank-bank itu membiayai seperti program mengenai gula, infrastruktur, jalan tol, UKM. Jalan, jalan, semua jalan!
TI: Pertumbuhan ekonomi kita sudah 6,2 persen. Ekonomi makro kita sudah jalan, tetapi mengapa ekonomi mikronya belum begitu jalan?
WAPRES: Sebenarnya setiap pertumbuhan makro yang baik pasti diikuti dengan mikro yang baik. Cuma, selalu saja dianggap begitu. Contohnya saja, listrik kekurangan, karena kebutuhan listrik banyak sekali. Industri juga jalan. Perhatikan juga jalan-jalan raya yang macet, rupanya itu banyak penjualan mobil, banyak penjualan sepeda motor. Lihat juga kontainer di jalan-jalan, penuh kontainer, itu berarti ekonomi jalan.
Jadi sering orang otomatis saja mengatakan sektor mikro tidak jalan. Tidak mungkin makro jalan tanpa mikro. Mesti selalu berbarengan.
TI: Dalam memacu pertumbuhan ekonomi pasti tidak lepas dari pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi laut, udara, jalan raya dan kereta api. Bagaimana proses pembangunan infrastruktur ini ke depan, supaya pertumbuhan ekonomi nasional lebih terpacu lebih cepat lagi?
WAPRES: Iya. Ini sebenarnya kita mau pacu, tapi ada saja halangan-halangannya. Dulu masalah dana, kita selesaikan dana. Sekarang, setelah kita selesaikan dana, masalah lahanlah yang harus berubah fungsinya. Ini kendala pembebasan lahan, ini kita selesaikan.
TI: Masih masalah infrastruktur transportasi, sarana dan prasarananya. Pada Februari 2007, sewaktu Bapak Wapres melakukan perjalanan di atas kereta api Jakarta-Madiun sambil melaksanakan rapat koordinasi teknis perkeretaapian, sejauh mana hasil-hasil evaluasi koordinasi tersebut?
WAPRES: Saya minta mereka bikin perencanaan yang baik. Sebenarnya rapat kemarin untuk memeriksa perencanaan itu, dan kita akan bangun perkeretaapian kita dengan kemampuan sendiri. Tahun depan kita punya dana Rp 4 triliun untuk itu. Kali ini lebih baik. Kita ingin proyek pinjaman, lebih baik meminjam dalam negeri, bank-bank nasional kita minta.
TI: Perihal masalah pemberantasan korupsi. Pada waktu itu Pak Wapres menyinkronkan pertemuan antara Kapolri, BPKP dan Jaksa Agung. Apa maksud dan sejauhmana aplikasinya?
WAPRES: Ya, supaya semua pejabat yang di bawah jangan serba takut. Jadi, kita minta itu mereka sinkron. Diperiksa dulu dia punya persoalannya, diperiksa dulu oleh akuntan yang profesional sebelum mereka dianggap korupsi macam-macam. Supaya jangan ketakutan luar biasa sehingga tidak mau mengambil keputusan secara cepat. Karena takut dianggap korupsi.
Memang korupsi harus kita berantas, sebab korupsi itu sangat jelek akibatnya, menimbulkan kemiskinan. Tapi jika para pejabat itu tidak berbuat sesuatu, sama akibatnya, menimbulkan kemiskinan.
TI: Masalah pendidikan. Sepertinya, kali ini kita punya pemimpin (Wapres) yang sangat peduli pada pendidikan. Untuk mengakselerasi kemajuan pendidikan, salah satunya memaksa ditempuh dengan pelaksanaan ujian nasional, yang tingkat kelulusan atau passing grade-nya pun turut dinaikkan terus. Apa dasar pemikiran Wapres dalam hal ini?
WAPRES: Ya, pertama, karena mutu pendidikan kita rendah. Kalau tidak dinaikkan secara cepat dan dipaksa, mutu pendidikan kita tidak akan naik-naik. Dengan dilaksanakan ujian nasional itu, para pelajar itu harus belajar, kan? Belajar dengan baik, baca buku. Karena sesuai cara orang belajar harus diuji. Lalu (dulu) ada yang lulus dan ada tidak lulus. Kalau semua lulus kan tidak ada yang mau belajar dengan baik.
Hasilnya, ya, sekarang anak-anak semua belajar, kan. Sudah mulai takut, Anda punya anak atau kemenakan lihat saja masih berani nggak dia ngeluyur-ngeluyur, anak-anak SMA sekarang. Ndak terlalu berani lagi, kan? Karena dia mulai serius belajar.
TI: Kalau alasannya seperti itu, kenapa masih saja muncul penentangan-penentangan soal kebijakan ujian nasional ini?
WAPRES:Karena banyak ahli-ahli pendidikan yang menerapkan teori terlalu bebas, ingin seperti itu. Padahal, hasilnya, buktinya saja bahwa pendidikan kita rendah. Tak usah banyak argumentasi, cari saja buktinya: Mutu pendidikan kita rendah, tidak bisa bersaing. Jadi harus ditingkatkan, dengan cara belajar. Tak usah cari teori macam-macam. Iya, kan.
Mau selalu anggaran, anggaran tidak ada. Kalau anggaran, sepuluh tahun lagi baru cukup. Apa sepuluh tahun kita harus menunggu. Belum tentu juga. Walaupun sekolah hebat tapi tidak mau belajar, tidak dipaksa belajar, macam mana orang pintar. Jadi, biar demo, orang demo seribu kali, tetap saja saya jalanin. Ndak peduli.
TI: Mengenai realisasi anggaran yang diatur sesuai konstitusi harus 20 persen dari APBN dan APBD yang ternyata masih sulit terpenuhi, hingga mendorong Wapres meminta agar anggaran pendidikan kedinasan dan gaji guru dimasukkan ke dalam komponen 20 persen tadi?
WAPRES: Oh iya, kita minta itu dimasukkan. Kalau gaji guru dimasukkan itu bisa menaikkan anggaran pendidikan menjadi 15 persen. Dan itu benar. Guru kan bagian dari pendidikan. Undang-Undang Dasar mengatakan meningkatkan kecerdasan bangsa. Ya faktor itu pasti guru, dong. Faktornya juga termasuk pendidikan kedinasan akademi-akademi seperti akademi perhubungan, akademi imigrasi, institut pemerintahan dalam negeri, itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah juga, masak tidak boleh masuk dalam pendidikan. Salah itu. Bertentangan dengan undang-undang dasar.
TI: Dulu Pak Jusuf Kalla, sebelum menjadi Wapres, dalam Tokoh Indonesia, pernah mengatakan, bahwa antara Bapak sebagai Calon Wapres dan Susilo Bambang Yudhoyono Calon Presiden ada share dalam kepemimpinan kalau kelak terpilih. Masihkan komitmen share ini berlaku sekarang ini?
WAPRES: Yah…, Anda lihatnya bagaimana? Anda kan tadi tanya mana keputusan-keputusan yang saya ambil, kan share itu kan?
TI: Salah satu problem Indonesia sebagai negara agraria dengan tanahnya yang subur adalah soal pangan yang kurang. Adakah langkah strategis yang diambil pemerintah dalam rangka revitalisasi pertanian?
WAPRES: Iya, sekarang kita seperti meningkatkan produksi, supaya swasembada pangan meningkatkan produksi beras, kita tingkatkan dengan bibit yang baik dengan biaya yang besar. Kita akan tingkatkan gula dengan investasi yang cukup besar. Semuanya akan kita tingkatkan, karet, sawit dan lain-lain.
TI: Tidak ada upaya untuk melibatkan pengusaha besar?
WAPRES: Oh iya, semua kan terlibat. Salim, Syamsul Nursalim terlibat, pabrik gula kan harus besar, tidak mungkin petani sendirian karena butuh pabrik butuh apa. Semua terlibat.
TI: Terutama, untuk pangan?
WAPRES: Ya, untuk pangan. Kita minta, contohnya, pembibitan-pembibitan yang besar, padi hibrida. Itu kan tidak mungkin petani biasa, harus petani-petani yang punya teknologi.
TI: Ada daerah yang khusus dikembangkan dalam rangka swasembada pangan?
WAPRES: Kalau untuk swasembada pangan paling tidak 10 provinsi. Kemarin itu kan kita luncurkan bibit padi hibrida senilai Rp 1 triliun.
TI: Masalah hubungan daerah dengan pusat. Mungkin buah dari reformasi, dan penentangan dari publik, supaya desentralisasi itu diterapkan sedemikian rupa. Ada keluhan dari daerah belakangan ini, seolah-olah otonomi itu belum maksimal?
WAPRES: Tidak juga. Kan, kita tidak mungkin langsung 100 persen, tapi sesuai tahapannya. Kita kan bukan negara federal. Malah daerah sangat otonom, sangat.
TI: Karena sangat otonom, jadi kesulitan bagi pemerintah pusat untuk mengatur daerah?
WAPRES: Iya, garis komandonya kadang-kadang sudah. Jangankan itu, antara gubernur dengan bupati kadang-kadang jadi masalah, kan, tidak bisa kontrol mereka, karena otonominya di kabupaten.
TI: Apakah pemerintah pusat kesulitan ngontrol daerah?
WAPRES :Ndak, kebijakannya. Kita tidak lagi kontrol kayak dulu. Tapi kita mengontrol kebijakannya. Mereka jalan.
TI: Indonesia kan masih negara pedesaan. Komitmen pemerintah, menurut hemat kita, untuk melihat pedesaan ini masih kurang. Padahal bangsa ini ada di sana?
WAPRES: Sebenarnya, sejak dulu program itu, jaman Pak Harto program itu lebih kencang ya. Bahwa membangun dari daerah kecil, terbelakang, karena itu sekarang banyak program-program infrastruktur pedesaan. Meningkatkan pertanian, meningkatkan UKM, semua yang dibangun itu pedesaan-pedesaan. Tapi sebenarnya makna otonomi di situ juga bahwa itu bukan hanya pusat yang bertangungjawab, daerah itu membangun daerah. Itu sebenarnya otonomi di situ. Karena itu anggaran sekarang tidak lagi per proyek dari pusat. Tapi ini uang, ke daerah, you bangunlah daerah, pedesaan. Itu sudah urusan di daerah.
TI: Mengenai kesehatan masyarakat?
WAPRES: Ya, sama, sama. Dana anggaran kesehatan termasuk besar, Rp 16 triliun.
TI: Masalah politik. Tahun 2009 sudah dekat. Sebagai ketua umum partai, tentu, wajar partainya mencalonkan ketua umumnya menjadi calon presiden. Padahal, duet ini kan dwitunggal yang begitu bisa saling mengisi, walaupun kelihatan dari luar dikira ada intriknya. Dalam hal ini bagaimana policy Bapak sebagai Ketua Umum Partai Golkar?
WAPRES: Ya, Golkar kan nanti menentukan dan menetapkannya secara demokratis dalam bentuk Rapimnas. Itu nanti akhir tahun ini, ditetapkan.
TI: Tidak terlalu lama?
WAPRES: Tidak. Cukup waktu, enam bulan cukup.
TI: Memang, Pak Jusuf Kalla tidak ada niat menjadi Presiden?
WAPRES: Emm, pokoknya, segala itu kan bukan saja urusan pribadi, tapi urusan partai. Partai yang memutuskan pada waktunya.
TI: Bukan hanya sekedar menjaga perasaan Presiden SBY?
WAPRES: Ndak, ndak, ndak. Itu urusan partai.
TI: Terimakasih banyak. Terimakasih kesempatan ini sangat berharga bagi kami.
WAPRES: Sama-sama, terimakasih. Wawancara TokohIndonesia.com | cross
