[WAWANCARA] – Jakarta, 6 Desember 2008: Dalam dua bulan pertama masa jabatannya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri membuat gebrakan yang cukup menyedot perhatian publik: operasi pemberantasan preman dan menindak delapan perwira tinggi Polri.
Gebrakan ke luar dilakukan melalui operasi kejahatan jalanan (operasi preman), sedangkan gebrakan ke dalam dilakukan dengan menindak delapan perwira tinggi yang pernah menjabat di Kepolisian Daerah Riau karena dianggap bertanggung jawab terhadap perjudian. Gebrakan itu, selain tetap dikritik, juga diapresiasi termasuk oleh kalangan DPR, dengan catatan hal tersebut akan dilakukan secara konsisten.
Dalam percakapan khusus dengan Kompas, didampingi Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Jumat (5/12), Bambang menyampaikan latar belakang kebijakannya.
Kepala Polri mengatakan, hal itu dilakukan demi menggenjot reformasi kultural Polri, yang selama ini dianggap jalan di tempat, tanpa perubahan berarti. Melalui gebrakan itu, Bambang juga menargetkan untuk membentuk wajah Polri yang tegas dan humanis. Dengan demikian, rasa aman dan nyaman masyarakat akan lebih terjamin.
Berikut ini adalah petikan percakapan tersebut:
Bagaimana sebenarnya upaya untuk membentuk polisi yang humanis tersebut?
Dalam setiap kesempatan di DPR, misalnya, perubahan kultur kita dinilai jalan di tempat. Ini kita evaluasi. Intinya, menurut saya, mulai dari lembaga pendidikan di Polri yang harus dibenahi. Tanpa pembenahan di sini, masalah kultur (negatif) tidak akan pernah selesai.
Proses rekrutmen, mau sekolah, mau mutasi, kalau ada yang coba-coba memungut uang, laporkan asalkan laporan itu bukan fitnah dan bisa dibuktikan, maka akan diproses di pengadilan umum. Saya tidak akan tolerir betul. Supaya ada efek jera, kalau tidak susah.
Polisi tidak bisa lagi bersikap sombong, arogan. Masyarakat tidak bersimpati, kebijakan apa pun yang kita buat omong kosong. Kita harus bisa mengajak masyarakat, dengan kedudukan yang sejajar. Di London, polisi begitu dicintai rakyatnya, disebut bobby, kenapa di Indonesia tidak bisa?
Bagaimana konkretnya hal itu dilakukan sistematis?
Semua pejabat tinggi setingkat kepala polda dan pejabat di Mabes Polri harus menandatangani pakta integritas yang dievaluasi per tiga bulan oleh gugus kendali mutu di bawah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum). Setiap tiga bulan, setiap polda dipotret tingkat pengaduan masyarakat dan keluhan terkait penyimpangan aparat. Kalau merah, dalam tiga bulan pertama harus diusahakan kuning, lalu hijau. Jika tiga bulan kedua masih merah, diberi warning. Tiga bulan ketiga masih merah juga, terpaksa (pejabatnya) diganti.
Ini bukan sesaat saja untuk sekadar popularitas. Soal di Riau, misalnya, Irwasum sudah mengumumkan kepala poltabes yang dicopot. Ini bukan berarti saya melindungi yang perwira tinggi, tidak. Supaya ke dalam ada efek jera. Mereka tidak membekingi perjudian, tetapi bertanggung jawab dalam konteks manajerial. Saya juga tidak ingin organisasi saya ini goyang.
Bagaimana menjaga keberlanjutan operasi preman, terlebih di tahun mendatang potensi masalah menjelang pemilu dan dampak sosial krisis global cukup besar?
Operasi preman ini tidak berarti nanti selesai. Kehadiran polisi di wilayah yang rawan harus ada pos yang mobile. Dengan begitu, masyarakat melihat, tahu, dan merasakan kehadiran polisi. Tujuan utama saya melalui operasi kejahatan jalanan (preman) ini adalah masyarakat merasakan polisi ada dan memberi sesuatu.
Apabila pengaduan masyarakat tidak direspons, pejabat terdepannya yang kami tegur, bukan polisi yang di lapangan. Kita harus begitu ke dalam, tidak bisa lagi menolerir.
Apa yang dirasakan masyarakat harus direspons. Orang merasa tidak nyaman naik mobil ke tempat tertentu dicongkel, ada paku, pedagang kecil di pasar dipalak. Hal-hal ini harus ditindak kalau kita mau memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini target saya.
Bagaimana dengan terorisme, terutama setelah kejadian di Mumbai yang polanya tidak lagi peledakan bom?
Prinsipnya kita harus tetap hati-hati. Masyarakat curiga sedikit sebaiknya lapor. Kejadian seperti di Mumbai harus bisa dideteksi secara dini sehingga perlu sinergi antara polisi dan masyarakat.
Aparat Polri dan TNI kerap bentrok. Apa akar persoalannya dan cara mengatasinya?
Kami sudah komitmen bersama dengan Panglima TNI. Hingga komandan di tingkat bawah dengan kepala polres, kepala polda sudah berkomitmen. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau terjadi, komandan langsung turun lapangan segera supaya tidak melebar. Dibuat kegiatan bersama yang bisa membuat situasi bersahabat. Pilar NKRI itu ada di kita, TNI-Polri. Kalau kita ini potretnya seperti itu, bagaimana dengan masyarakat? (Kompas Sabtu, 6 Desember 2008). TI/TSL
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
