[OPINI] – Presiden RI Joko Widodo dalam pidato singkatnya di Conference of Parties 21 Paris (COP21 Paris), Senin, 30 November 2015, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030, atau 41% dengan bantuan internasional.
Berikut selengkapnya pidato Presiden RI tersebut: Duka cita kami yang dalam atas aksi teror di Paris tanggal 13 November 2015, yang menelan korban sipil yang tidak berdosa. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menegaskan bahwa Islam mengajarkan perdamaian. Islam mengajarkan toleransi. Tindakan teror tersebut tidak ada kaitannya dengan agama, bangsa dan ras apa pun.
Saya hadir di sini untuk memberikan dukungan politik kuat terhadap suksesnya COP21. Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, Indonesia telah memilih untuk menjadi bagian dari solusi.
Pemerintah yang saya pimpin, akan membangun Indonesia dengan memperhatikan lingkungan. Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim. Dua pertiga wilayah terdiri dari laut, memiliki 17 ribu pulau, banyak di antaranya pulau-pulau kecil.
Sebanyak 60% penduduk tinggal di pesisir dan 80% bencana selalu terkait dengan perubahan iklim. Baru-baru ini, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut. El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit, namun telah dapat diselesaikan. Penegakan hukum secara tegas dilakukan.
Langkah prevensi telah disiapkan dan sebagian mulai implementasikan. Salah satunya dengan restorasi gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut.
Kerentanan dan tantangan perubahan iklim tersebut tidak menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi. Untuk itu, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030, atau 41% dengan bantuan internasional.
Penurunan emisi dilakukan dengan mengambil langkah:
Pertama, Bidang energi: Pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif; Peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasional tahun 2025; Selain itu, pengolahan sampah menjadi sumber energi.
Kedua, Bidang tata kelola hutan dan sektor lahan: Penerapan one map policy dan menetapkan moratorium serta review ijin pemanfaatan lahan gambut, pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari.
Ketiga, Bidang maritim: Mengatasi perikanan ilegal dan perlindungan dan keanekaragaman hayati laut.
Kesepakatan Paris harus: Mencerminkan keseimbangan, keadilan serta sesuai prioritas dan kemampuan nasional. Pula nengikat, jangka panjang, ambisius, namun tidak menghambat pembangunan negara berkembang.
Untuk mencapai kesepakatan Paris, semua pihak, saya ulangi, semua pihak, harus berkontribusi lebih, dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara maju. Yakni, dengan cara memobilisasi pendanaan USD 100 milyar hingga 2020, dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Yang diikuti dengan transfer teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas.
Mencapai kesepakatan di Paris adalah suatu keharusan. Saya mengharapkan kita semua menjadi bagian dari solusi, menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita, menjadikan bumi menjadi tempat yang sejahtera bagi kehidupan mereka. Terima kasih. Opini TokohIndonesia.com | rbh
© ENSIKONESIA – ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
