Pengakuan Gibran Setelah Mundur Wapres

Kerapuhan Eksistensial dan Integritas di Tengah Mabuk Kekuasaan

Pengakuan penyesalan mengejutkan datang dari Wakil Presiden ke-14 RI, Gibran Rakabuming Raka. Ia mengungkap pergulatan batin terberat dalam perjalanan politiknya: mengecewakan PDI Perjuangan, partai yang telah membimbing dan membesarkannya, demi maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, menjadi pesaing Capres/Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024 lalu.

Pengakuan yang terlambat itu ia kemukakan usai resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) pagi. Pernyataan itu dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden pada Kamis malam.

Pengakuan ini bukan sekadar catatan kaki dari sebuah episode politik yang telah usai, melainkan sebuah cermin tentang kerapuhan eksistensial dan integritas ketika seorang politisi—atau lingkaran kekuasaan di sekitarnya—berhadapan dengan godaan dan mabuk kekuasaan.

Pergulatan Batin dan Narasi Niat Baik

Dalam keterangannya, Gibran memaparkan dua beban psikologis yang ia hadapi kala mengambil keputusan pada 2023 silam. Pertama, berseberangan dengan PDI-P saat dirinya masih berstatus sebagai kader, sementara partai tersebut telah mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Kedua, meninggalkan amanah sebagai Wali Kota Solo sebelum pekerjaan pembangunan di kota kelahirannya tuntas.

Gibran menegaskan bahwa ia tidak pernah merencanakan atau bermimpi menjadi wakil presiden. Menurut pengakuannya, lamaran langsung dari Prabowo Subianto pada September 2023 ia terima dengan keyakinan bahwa anak muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas, keberlanjutan pembangunan, dan penyatuan berbagai elemen bangsa.

Namun, di balik narasi “niat baik” dan “panggilan pengabdian” yang disampaikan Gibran pascamundur, terdapat bacaan politik yang jauh lebih dalam dan kritis mengenai bagaimana keputusan tersebut lahir.

Cengkeraman Candu Kekuasaan dan Strategi Politik

Jika ditarik mundur ke Oktober 2023, peristiwa pencalonan Gibran memicu perdebatan tajam mengenai etika demokrasi dan integritas institusi. Dalam tulisan opini berjudul “Jokowi dan Cengkeraman Kecanduan Kekuasaan” yang dimuat di Tokoh.ID (25/10/2023), saya nenyoroti bagaimana langkah mengorbitkan Gibran sebagai cawapres dilihat sebagai bagian dari upaya melanggengkan dinasti politik—sebuah langkah yang dinilai bertolak belakang dengan citra kesederhanaan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dikagumi publik.

Dari sudut pandang strategi politik, sebagaimana juga saya ulas dalam tulisan “Sesakit Apapun Tetap Kawal Jokowi” (Tokoh.ID, 23/10/2023), fenomena tersebut juga dibaca melalui kacamata seni perang klasik Sun Tzu yang diaplikasikan apik Prabowo saat itu: menaklukkan lawan dengan memengaruhi pemimpinnya melalui puja-puji dan “candu kekuasaan”, sehingga barisan pendukung lawan terpecah belah.

Saat itu, karitik keras juga datang dari berbagai pengamat dan politisi mengenai keretakan hubungan antara keluarga Jokowi dan PDI-P:

• Perspektif Ideologis: Pengamat politik Rocky Gerung (dikutip dari Warta Ekonomi) menilai langkah politik Jokowi kala itu bertentangan dengan tradisi anti-oligarki dan misi kerakyatan yang diusung PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
• Dinamika Internal Partai: Politisi PDI-P Adian Napitupulu (dikutip dari Liputan6, 25/10/2023) bahkan menyebut bahwa akar keretakan tersebut berkaitan dengan penolakan PDI-P terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
• Sudut Pandang Pengamat Hukum: Pengamat hukum dan politik Damai Hari Lubis (dalam tulisannya di JakartaSatu, 26/12/2024) menilai peristiwa tersebut bukan sekadar “pecah kongsi” biasa, melainkan bentuk pengkhianatan politik terhadap partai dan tokoh yang membesarkannya.

Pelajaran tentang Integritas dan Batas Kekuasaan

Kini, setelah kursi Wakil Presiden dilepas dan pengakuan penyesalan itu terucap ke ruang publik, pernyataan Gibran memperlihatkan kontras yang tajam antara euforia meraih kekuasaan dan realitas setelah kekuasaan itu berada di tangan.

Kekuasaan sering kali datang dengan kemasan pesan-pesan besar—tentang masa depan bangsa, regenerasi, atau keberlanjutan. Namun, tanpa fondasi integritas dan kesetiaan pada proses serta etika politik, kekuasaan justru menciptakan kerapuhan eksistensial. Ketika seseorang tercabut dari akar yang membesarkannya dan meninggalkan amanah awal demi lompatan kekuasaan yang instan, beban moralnya pada akhirnya akan menagih.

Pengunduran diri dan pengakuan Gibran menjadi pengingat penting bagi panggung politik Indonesia: bahwa jabatan publik setinggi apa pun tidak pernah mampu menggantikan nilai integritas, dan penyesalan politik hampir selalu datang setelah mabuk kekuasaan mereda.

Jakarta, 13 November 2026

Ch. RobinbSimanullang, Catatan Kilas, TokohIndonesia.com – Tokoh.id