Fufufafa 514 Triliun
Dicari ketika Dibutuhkan, Dihina ketika Bertanya
Pahlawan penerimaan negara, tetapi bagaimana dengan hak untuk bertanya ke mana uangnya dibelanjakan?
Ada yang menarik dari kehidupan seorang warga negara. Ketika negara membutuhkan uang, ia segera diingatkan tentang kewajibannya. Setelah uang itu diterima negara, ia diminta percaya bahwa semuanya akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Tetapi suasananya bisa berubah ketika ia bertanya bagaimana uang itu dibelanjakan. Seolah-olah ia sudah terlalu jauh mencampuri urusan orang lain.
Belum lama ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah masih membutuhkan Rp514 triliun penerimaan pajak pada November dan Desember 2026 untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun. Sampai Oktober, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun. Suahasil juga menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak. Mereka disebutnya sebagai pahlawan penerimaan negara.
Sebutan yang bagus karena para pembayar pajak memang pantas dihargai. Mereka ikut membiayai jalan, sekolah, rumah sakit, berbagai layanan publik, dan banyak kebutuhan negara lainnya. Bahkan orang yang tidak pernah membaca laporan APBN ikut menyumbang penerimaan negara setiap kali berbelanja, mengisi bahan bakar, membayar tagihan, atau memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Di rumah makan dan kedai yang memenuhi kriteria pajak daerah, sepiring mi ayam atau semangkuk siomay pun bisa ikut menyumbang penerimaan daerah. Penghormatan kepada para pembayar pajak terasa kurang lengkap tanpa satu hal: mereka juga punya hak untuk bertanya.
Menjadi pembayar pajak tidak membuat seseorang kehilangan hak untuk mengawasi pemerintah. Uang yang masuk ke kas negara tidak tiba-tiba berubah menjadi uang pribadi para pejabat. Pemerintah mengelolanya karena mendapat mandat dari rakyat. Karena itu, pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaannya.
Dalam praktik politik, hubungan itu sering berjalan dengan logika yang ajaib. Saat pemerintah membutuhkan uang, rakyat dipanggil untuk memenuhi kewajibannya. Setelah uang terkumpul, belanja pemerintah diperkenalkan sebagai hasil kerja dan kemurahan hati penguasa. Namun, orang yang ingin tahu bagaimana uang itu digunakan bisa dianggap tidak mendukung, bahkan dituduh macam-macam. Dalam perdebatan politik, sebutan antek asing, londo ireng, goblok, dan berbagai hinaan lain kerap menjadi jawaban bagi orang yang mengajukan pertanyaan. Pujian kepada pembayar pajak rupanya bisa berhenti ketika mereka mulai bertanya.
Lihat saja program Makan Bergizi Gratis (MBG). Memberi makanan bergizi kepada anak-anak adalah tujuan yang mudah dipahami. Tetapi tujuan itu tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana program dijalankan. Anggaran besar harus melewati pengadaan, penyediaan bahan makanan, distribusi, dan pengawasan. Di sepanjang proses itulah uang publik dikelola dan tanggung jawab penyelenggara diuji.
Perkara dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional bahkan sudah masuk ke proses hukum. Pada September 2026, Kejaksaan Agung menyerahkan enam tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Status mereka masih tersangka dan proses hukum akan menentukan kesalahan masing-masing. Namun, perkara ini mengingatkan bahwa niat memberi makan anak-anak tidak dengan sendirinya menjamin uang program dikelola dengan benar. Anak-anak menerima makanan, sementara keputusan pengadaan dan penggunaan anggaran berada di tangan para penyelenggara. Jika ada penyimpangan, merekalah yang harus menjawabnya.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membawa persoalan lain. Pemerintah menyiapkan pembiayaan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan fisiknya melalui perbankan. Mekanisme penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk membayar kewajiban pembiayaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Penyaluran dilakukan setelah dokumen serah terima pekerjaan diterima dan melalui proses pemeriksaan yang ditentukan.
Artinya, pembangunan fisik gerai dan pergudangan itu memiliki konsekuensi keuangan yang melibatkan dana publik. Dalam skema yang diatur, pembiayaan pembangunan fisik tersebut diberikan melalui kredit bank kepada PT Agrinas, dengan pembayaran kewajiban yang dapat bersumber dari DAU/DBH atau Dana Desa. Bangunan yang selesai dibangun belum menjawab persoalan lain: apakah koperasi yang menempatinya akan benar-benar berjalan? Siapa yang mengelolanya, dan kegiatan ekonomi apa yang akan membuatnya berguna bagi warga?
Sebuah bangunan bisa selesai tepat waktu, tetapi itu belum membuktikan bahwa usaha di dalamnya akan hidup. Warga desa berhak mengetahui apa yang sedang dibangun atas nama mereka, bagaimana koperasi itu akan beroperasi, dan bagaimana penggunaan dana publik dalam skema tersebut dipertanggungjawabkan. Sebab, ketika DAU/DBH atau Dana Desa ikut menanggung kewajiban pembiayaan, urusannya sudah jauh melampaui bangunan yang berdiri di halaman desa.
Ukuran pemerintahan juga layak dibicarakan. Kabinet Merah Putih memiliki 49 kementerian, sementara Dewan Pertimbangan Presiden diisi 26 anggota. Besarnya perangkat pemerintahan itu tentu menggunakan sumber daya negara. Rakyat berhak mengetahui bagaimana pembagian tugasnya, pekerjaan apa yang dihasilkan, dan berapa biaya yang harus ditanggung. Ketika pemerintah meminta masyarakat memahami besarnya kebutuhan penerimaan negara, penjelasan mengenai penggunaan uang untuk membiayai perangkat pemerintahan semestinya tidak menjadi urusan yang tabu untuk ditanyakan.
Kita juga mendengar Presiden Prabowo berkata, “Emang gue pikirin,” ketika menanggapi kritik dari kalangan akademisi dan pakar yang menganggap upaya menghapus kelaparan dan kemiskinan sebagai pemborosan. Pernyataan itu muncul dalam konteks tekad pemerintah melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Namun, tekad terhadap tujuan tidak membuat cara pelaksanaannya kebal dari pemeriksaan. Orang bisa mendukung upaya menghapus kelaparan sekaligus mempertanyakan anggaran, pengadaan, dan hasil programnya. Dua hal itu tidak saling membatalkan.
Pemerintah juga pernah mengingatkan bahwa APBN tidak bisa diperlakukan seperti pembukuan perusahaan yang hanya mengejar keuntungan. Defisit memang dapat digunakan sebagai instrumen untuk membiayai belanja negara dan kepentingan masyarakat. Tetapi penjelasan tentang fungsi defisit tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk menjelaskan ketepatan belanja dan hasil yang dicapai. Uang yang dibelanjakan tetap harus bisa diperiksa, sekalipun anggaran negara memang dirancang tidak selalu seimbang.
Lucunya, rakyat diminta memahami bahwa negara membutuhkan uang, tetapi setelah uang terkumpul, pemerintah kadang bertingkah seolah-olah urusan kas negara menjadi urusan internalnya sendiri. Para pembayar pajak dipuji sebagai pahlawan penerimaan negara, tetapi pujian itu terasa berhenti di loket pembayaran.
Padahal uang yang dikelola pemerintah adalah uang negara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk kontribusi rakyat. Pemerintah menerima mandat untuk mengelolanya, bukan hak untuk memperlakukannya seperti milik pribadi. Program pemerintah pun dibiayai dari anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, keputusan dan pelaksanaannya harus terbuka terhadap pemeriksaan, termasuk ketika masyarakat mengajukan kritik.
Rp514 triliun masih harus dikejar. Pemerintah kembali membutuhkan dukungan para pembayar pajak dan mereka akan diminta menjalankan kewajibannya. Hak untuk mengetahui ke mana uang itu dibelanjakan seharusnya berjalan bersama kewajiban tersebut, sebab rakyat tidak sedang meminta pemerintah berbaik hati kepada mereka. Yang diminta hanyalah pertanggungjawaban atas uang yang dipercayakan kepada pemerintah.
Di tengah kebutuhan mengejar penerimaan negara itu, Menteri Keuangan menyebut para pembayar pajak sebagai pahlawan penerimaan negara. Sebutan tersebut terdengar pantas. Namun, jika rakyat hanya dibutuhkan saat uang harus dikumpulkan, lalu dianggap mencampuri urusan pemerintah ketika ingin memeriksa penggunaannya, gelar pahlawan itu terdengar seperti cara yang sopan untuk menyuruh orang membayar dan kemudian diam.
(Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)

Lorong Kata adalah ruang esai dan refleksi di TokohIndonesia.com, tempat gagasan dan kesadaran saling menyeberang. Dari persoalan publik hingga perjalanan batin, dari hiruk opini hingga keheningan Sistem Sunyi, di sini kata mencari keseimbangannya sendiri. Berpijak pada semangat Merdeka Roh, Merdeka Pikir, dan Merdeka Ilmu, setiap tulisan di Lorong Kata mengajak pembaca menatap lebih dalam, berjalan lebih pelan, dan mendengar yang tak lagi terdengar.
Pintu masuk Sistem Sunyi akan dimuat saat tab dibuka.


Tulisan ini bagian dari sistem kesadaran reflektif

