Titik Buta Prabowo

Mengangkat seseorang ke lingkaran kekuasaan tidak selalu berarti menguasai orang itu.

Prabowo Subianto punya bakat politik yang khas: membuat orang yang dahulu berseberangan dengannya berakhir di barisan yang sama. Lawan politik dirangkul, mantan pesaing diberi kursi, dan tokoh yang kemarin tampak sulit dipertemukan hari ini bisa duduk bersama di kabinet.

Rocky Gerung, yang bertahun-tahun dikenal lantang mengkritik kekuasaan, kini menjadi anggota Wantimpres. Budiman Sudjatmiko, yang pernah menyebut Prabowo bagian dari masalah bangsa, kini memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Prabowo tampaknya menikmati demonstrasi kemampuan itu: orang yang dahulu menentangnya kini ikut menjalankan pemerintahan di bawah kepemimpinannya.

Terhadap pengkritik, Prabowo punya cara berbeda. Kritik kerap dibalas dengan kemarahan, sindiran, atau perendahan, seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak mudah digoyahkan oleh suara yang berseberangan. Ada keyakinan bahwa jika seseorang sudah berada di bawah kekuasaannya, persoalan selesai. Politik seolah menjadi urusan menempatkan orang pada posisi yang tepat, lalu memastikan mereka memahami siapa pemilik panggung.

Perkara dugaan penyadapan terhadap dirinya sendiri membuat keyakinan itu tampak lebih rapuh. Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjadi tersangka, pernah memimpin kepolisian pada masa Jokowi. Setelah Prabowo menjadi presiden, Listyo justru diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, posisi yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan. Kedekatan itu juga tampil dalam penghormatan timbal balik. Pada 1 Juli 2026, Listyo menganugerahkan Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana kepada Prabowo. Tiga bulan kemudian, pada 1 Oktober, Prabowo menyematkan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Listyo. Kini namanya muncul dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Prabowo.

Bareskrim menyebut para tersangka diduga memerintahkan penyadapan dengan memasukkan sejumlah nomor ke server LIMS tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum, bahkan ada dugaan penghapusan berkas hasil sadapan. Motif penyadapan masih tidak jelas, status tersangka belum membuktikan seluruh tuduhan, dan apakah Listyo bertindak atas perintah pihak tertentu masih spekulatif. Tetapi perjalanan jabatan ini sudah menyajikan ironi yang sulit diabaikan.

Prabowo mengangkat mantan Kapolri ke lingkaran kepresidenannya, sementara orang itu kini diperiksa dalam perkara yang menyangkut penyadapan terhadap presiden. Listyo tidak datang sebagai pengkritik yang berisik di luar Istana; ia sudah memperoleh tempat di dalamnya. Prabowo selama ini memperlihatkan kemampuan mengubah lawan menjadi bagian dari kekuasaan, barangkali mengira kedekatan politik juga berarti kendali.

Padahal, orang yang menerima jabatan tetap membawa dirinya sendiri, termasuk jaringan dan kepentingan yang tidak otomatis ikut diserahkan kepada pemberi jabatan. Presiden bisa menentukan siapa yang duduk di kursi pemerintahan, tetapi tidak seluruh isi kepala orang yang duduk di sana. Apa yang dilakukan seseorang ketika tidak sedang berada di hadapan Presiden tetap bisa luput dari pandangannya.

Di sinilah perkara Listyo menjadi lebih dari sekadar urusan seorang mantan Kapolri. Jika dugaan penyadapan terhadap Prabowo terbukti, presiden yang gemar menunjukkan kemampuan mengendalikan lawan politik justru harus menghadapi persoalan dari orang yang sudah dipercayainya. Rangkulan politik ternyata tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang utuh.

Ada sesuatu yang getir dalam kemungkinan itu. Prabowo begitu sering memperlihatkan kepada orang lain siapa yang berkuasa. Perkara ini justru membuka kemungkinan bahwa ia sendiri tidak sepenuhnya mengetahui apa yang berlangsung di dalam kekuasaannya. Lingkaran yang ia bentuk dengan begitu percaya diri ternyata belum tentu seluruhnya terbaca olehnya.

(Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)

 

🔥 Teratas: Habibie (24.1%), Jokowi (19.3%), Gusdur (15%), Soeharto (9.9%), Megawati (9.6%)