Gibran Turun Tak Pernah Rugi
Kesatriaan Versi Istana
Di tengah pujian atas kesatriaan Gibran, satu hal tetap terang: dia masih menang banyak.
Prabowo Subianto menyebut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan. Pujian itu terdengar megah, seolah sebuah babak politik baru saja ditutup dengan tindakan heroik. Jalan menuju pengunduran diri tersebut, bagaimanapun, telah lebih dahulu dipenuhi kontroversi pencalonan, putusan hukum, dan tekanan politik yang semakin sulit diabaikan.
Gibran bahkan telah menawarkan pengunduran dirinya kepada Prabowo sebelum surat resmi disampaikan kepada MPR. Desakan pemakzulan yang melibatkan 120 anggota DPR dari delapan partai muncul setelah Mahkamah Agung membatalkan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendidikan. Dalam situasi itu, pengunduran diri lebih mudah dibaca sebagai jalan keluar dari krisis yang terus membesar daripada sebagai adegan kesatriaan yang berdiri sendiri.
Prabowo menyebut Gibran datang sendiri menyampaikan surat pengunduran dirinya, gestur yang kemudian mendapat tempat istimewa dalam narasi tersebut. Namun, cara surat diserahkan tetap menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang membuat seorang wakil presiden meninggalkan jabatan sebelum masa tugasnya selesai? Kesatriaan tak cukup diukur dari cara seseorang mengantarkan surat ke meja pimpinan negara.
Kita masih mengingat bagaimana jalan menuju kursi itu terbuka. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia pencalonan, saat paman Gibran memimpin lembaga tersebut, menjadi pintu kontroversial bagi langkah politiknya. Dukungan politik Jokowi kemudian ikut mengantar putranya ke panggung nasional sebagai pasangan Prabowo. Pelantikan mengesahkan jabatan Gibran, sementara kontroversi tentang kepatutan proses yang membawanya ke sana terus mengikuti perjalanan politiknya. Kini, ketika jabatan itu ditinggalkan, jejak sejarah tersebut ikut terbawa.
Kesatriaan seharusnya diuji oleh cara seseorang memperoleh kekuasaan, bagaimana ia menjalankannya, dan apa yang ia tanggung ketika meninggalkannya. Tolok ukur itu terasa relevan bagi Gibran, yang perjalanan politiknya terus dibayangi kontroversi. Pujian seorang presiden dapat mengakhiri pidato, tetapi tidak otomatis mengakhiri penilaian publik.
Di luar panggung kehormatan, ada urusan yang jauh lebih konkret. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak pensiun bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Pensiun pokok diberikan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, disertai tunjangan, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah kediaman, kendaraan negara, dan staf sesuai ketentuan. Gibran, yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tetap berhak atas ketentuan tersebut jika pemberhentiannya diproses sebagai pemberhentian dengan hormat.
Angka Rp23,27 juta per bulan yang beredar perlu dibedakan dari pensiun pokok karena nominalnya bergantung pada komponen yang dihitung. Namun, berapa pun angka akhirnya, ironi itu tetap terang: jabatan yang ditinggalkan di tengah kontroversi masih menyisakan hak dan fasilitas bagi mantan wakil presiden. Masa tugas berakhir, sementara kewajiban negara menyediakan berbagai fasilitas tetap berjalan.
Dalam suratnya, Gibran menyebut kepentingan bangsa dan negara, sementara Prabowo memandang pengunduran diri itu sebagai sikap negarawan. Di tengah krisis legitimasi, putusan pengadilan, dan desakan pemakzulan, ruang politik Gibran semakin sempit. Pujian tentang kesatriaan datang ketika pintu keluar tampak semakin dekat daripada jalan untuk bertahan.
Gibran turun dari kursi wakil presiden tanpa kehilangan seluruh keuntungan yang pernah melekat pada jabatan itu. Jalan menuju kursi itu pernah dibukakan oleh kontroversi konstitusi, dan jalan pulangnya ternyata tetap dilengkapi fasilitas negara. Anak haram konstitusi itu kehilangan kursi, tetapi kesatriaan yang dipuji-puji tak membuatnya pulang dengan tangan kosong.
(Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)
Lorong Kata adalah ruang esai dan refleksi di TokohIndonesia.com, tempat gagasan dan kesadaran saling menyeberang. Dari persoalan publik hingga perjalanan batin, dari hiruk opini hingga keheningan Sistem Sunyi, di sini kata mencari keseimbangannya sendiri. Berpijak pada semangat Merdeka Roh, Merdeka Pikir, dan Merdeka Ilmu, setiap tulisan di Lorong Kata mengajak pembaca menatap lebih dalam, berjalan lebih pelan, dan mendengar yang tak lagi terdengar.
Pintu masuk Sistem Sunyi akan dimuat saat tab dibuka.


Tulisan ini bagian dari sistem kesadaran reflektif

