10+6=17

Ketika kritik dianggap kebodohan dan kekuasaan terlalu yakin pada kepintarannya sendiri, angka pun bisa kehilangan kesempatan untuk dikoreksi.

Ada sebuah cerita sederhana tentang seorang guru yang menulis hitungan di papan tulis. Sepuluh ditambah enam, katanya, tujuh belas. Seorang murid mengangkat tangan dan mengatakan bahwa jawabannya enam belas. Sampai di sini, tidak ada yang istimewa. Guru bisa saja keliru. Murid bisa saja benar. Hitungannya tinggal diperiksa.

Persoalannya baru menjadi lain jika guru itu tersinggung karena dikoreksi. Ia menganggap murid yang membantahnya tidak mengerti pelajaran, terlalu merasa pintar, atau memang sejak awal tidak suka kepadanya. Angka yang sebenarnya sederhana kemudian berubah menjadi urusan kewibawaan. Kita mungkin pernah melihat bentuk yang lebih besar dari adegan kecil semacam itu.

Pada 10 Juni 2026, dalam pidato pembukaan Munas XVIII HIPMI, Presiden Prabowo Subianto mengaitkan tanggal 10 Juni dengan angka 8. Dalam penjelasannya muncul kalimat, “10 tambah 6 itu, kan, 17,” sebelum rangkaian angka tersebut kemudian dijelaskan lagi melalui penjumlahan digit dan tanggal. Transkrip resmi pidato mencatat rangkaian penjelasan tersebut.

Secara hitungan biasa, sepuluh ditambah enam tentu enam belas. Tidak perlu menjadikan kekeliruan itu sebagai bahan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Orang pintar bisa salah menghitung. Orang yang sangat berpengalaman pun bisa keliru bicara. Bahkan orang yang sedang mengoreksi kesalahan orang lain dapat melakukan kesalahan yang sama pada kesempatan berbeda.

Yang menarik justru bukan angka tujuh belas itu, melainkan apa yang terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan berada di posisi untuk menentukan bagaimana sebuah kesalahan harus dipandang.

Beberapa bulan kemudian, pada peringatan HUT ke-28 PAN, muncul pernyataan lain yang membuat hubungan antara kepintaran dan kekeliruan menjadi lebih menarik untuk direnungkan. Dalam pidatonya, Prabowo menyindir sejumlah pakar yang menurutnya melontarkan fitnah dan mengatakan, “saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok.” Ia kemudian berbicara tentang pentingnya kejujuran intelektual bagi seorang cendekiawan.

Kita tidak perlu ikut menentukan apakah pakar-pakar yang dimaksud memang keliru atau tidak. Pernyataan mereka harus diperiksa satu per satu. Kritik memang dapat salah. Pakar pun tidak memiliki hak istimewa untuk selalu benar hanya karena memiliki gelar atau kepakaran.

Tetapi ada satu hal yang menarik dari dua peristiwa tersebut. Ketika seseorang mengatakan bahwa kepintaran tanpa kejujuran intelektual dapat membawa orang pada kebodohan, sebenarnya ia sedang menyentuh persoalan yang lebih luas daripada para pakar. Kejujuran intelektual tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang sedang mengkritik. Ia juga dibutuhkan oleh orang yang sedang menerima kritik.

Di situlah perkara menjadi sedikit rumit. Kita mudah melihat kesalahan orang lain. Kita bahkan dapat merasa sangat pintar ketika berhasil menemukannya. Yang jauh lebih sulit adalah menyisakan sedikit ruang dalam pikiran untuk kemungkinan bahwa penilaian kita sendiri belum tentu lengkap.

Seorang pemimpin menghadapi persoalan yang lebih berat dalam hal ini. Ia berada di tempat yang membuat banyak orang harus mendengar ucapannya, menjalankan keputusannya, bahkan menyesuaikan diri dengan kebijakannya. Di sekelilingnya ada pejabat, bawahan, pendukung, orang-orang yang berkepentingan, dan mereka yang mungkin berharap tetap dekat dengan pusat kekuasaan.

Dalam keadaan seperti itu, persetujuan mudah menjadi kebiasaan. Seseorang mengatakan sesuatu, orang lain mengangguk. Keputusan dibuat, ruangan mengiyakan. Kritik datang dari luar, lalu segera dicari alasan mengapa kritik itu tidak perlu didengarkan.

Lama-lama ada bahaya yang tidak selalu terlihat: seorang pemimpin dapat semakin jarang bertemu dengan orang yang bersedia mengatakan, “Mungkin Anda keliru.” Padahal kalimat itu tidak selalu merupakan bentuk permusuhan. Kadang ia justru merupakan bentuk tanggung jawab dari orang yang berada cukup dekat untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak terlihat dari tempat kekuasaan berdiri.

Bayangkan seseorang mengemudikan mobil melalui jalan yang panjang. Orang yang duduk di sebelahnya melihat sebuah rambu yang mungkin terlewat. Ia mengatakan, “Sepertinya kita salah jalan.” Pengemudi memiliki dua pilihan sederhana. Ia dapat melihat kembali peta dan memeriksa rambu tadi. Atau ia dapat tersinggung karena orang di sebelahnya dianggap meragukan kemampuannya mengemudi.

Kalau ternyata jalan itu benar, perjalanan dapat diteruskan. Kalau ternyata salah, masih ada kesempatan untuk berbalik. Yang berbahaya justru ketika orang yang menunjukkan rambu dianggap sebagai masalah, sementara arah perjalanan tidak pernah diperiksa lagi.

Dalam kehidupan bernegara, tentu persoalannya jauh lebih rumit daripada sebuah perjalanan dengan mobil. Kritik dapat membawa kepentingan. Ada kritik yang asal bicara. Ada pula yang memang lahir dari pengetahuan dan pengamatan yang serius. Karena itu, tidak semua kritik harus diterima begitu saja.

Tetapi kritik juga tidak perlu ditolak hanya karena datang dari orang yang tidak menyenangkan, dari kelompok yang berbeda, atau dari mereka yang tidak sepakat dengan pemerintah. Yang seharusnya diperiksa adalah apa yang dikatakannya.

Apakah datanya benar? Apakah argumennya masuk akal? Apakah ada fakta yang terlewat? Apakah keputusan yang dibuat memang menghasilkan apa yang dijanjikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin terdengar biasa. Justru karena biasa, ia penting.

Sebab kekuasaan memiliki kecenderungan untuk membuat persoalan sederhana menjadi persoalan tentang harga diri. Kritik terhadap kebijakan terasa seperti kritik terhadap pemimpin. Koreksi terhadap keputusan terasa seperti penghinaan terhadap kewibawaan. Perbedaan pendapat perlahan dibaca sebagai ketidaksetiaan.

Kalau keadaan seperti itu dibiarkan, yang berubah bukan hanya hubungan antara pemimpin dan pengkritiknya. Lingkungan di sekitar kekuasaan ikut berubah. Orang belajar membaca suasana. Mereka tahu kapan sebuah pendapat akan disambut dan kapan sebuah koreksi akan dianggap mengganggu. Lama-lama, seseorang tidak perlu mengatakan kepada mereka agar diam. Mereka belajar sendiri pendapat mana yang aman disampaikan.

Ketika itu terjadi, semakin banyak orang yang menjelaskan mengapa pemimpin pasti benar, sementara semakin sedikit yang memeriksa apakah ia memang benar.

Pada saat itu, seorang pemimpin masih mungkin mendengar banyak suara, tetapi belum tentu mendengar banyak kejujuran. Yang terdengar bisa semakin banyak, sementara yang sungguh-sungguh berani mengatakan apa yang mereka lihat justru semakin sedikit. Di sinilah angka sepuluh ditambah enam menjadi menarik untuk dikenang.

Kesalahan hitung itu sendiri tidak penting. Yang penting adalah apakah masih ada ruang untuk mengatakan bahwa hasilnya keliru tanpa harus lebih dulu mempertimbangkan siapa yang mengucapkannya. Matematika tidak punya loyalitas politik. Sepuluh ditambah enam tetap enam belas, bahkan jika seluruh ruangan sedang bertepuk tangan untuk tujuh belas.

Begitu pula dengan kenyataan. Ia tidak berubah hanya karena sebuah keputusan datang dari pusat kekuasaan. Data tidak menjadi berbeda karena yang membawanya seorang pakar. Dan sebuah kritik tidak otomatis menjadi salah hanya karena membuat seorang pemimpin tidak nyaman.

Mungkin persoalan kita memang bukan siapa yang paling pintar dan siapa yang paling goblok. Persoalannya adalah apakah seseorang yang merasa pintar masih bersedia memeriksa kembali pikirannya sendiri ketika ada orang yang mengatakan bahwa ia mungkin keliru. Sebab merasa yakin tidak sama dengan selalu benar, dan kekuasaan tidak pernah mengubah kenyataan hanya karena seseorang memiliki kewenangan untuk mengucapkan sesuatu dengan suara yang lebih keras.

Kekuasaan yang masih memberi tempat bagi koreksi juga sedang menjaga dirinya dari kesalahan yang mungkin tidak terlihat dari dalam. Selama masih ada orang yang dapat mengangkat tangan dan berkata, “Sepertinya hitungannya bukan begitu,” masih ada kesempatan untuk memeriksa kembali sebelum sebuah kekeliruan menjadi keputusan yang harus ditanggung banyak orang.

Dan ketika sebuah kekuasaan sudah terlalu terbiasa mendengar bahwa dirinya benar, barangkali pertanyaan yang paling penting bukan lagi siapa yang berani mengkritik.

Masih adakah orang di dalam ruangan yang berani mengangkat tangan ketika jawabannya ternyata 16?

(Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)

 

🔥 Teratas: Habibie (24.5%), Jokowi (19.1%), Gusdur (15.8%), Megawati (10%), Soeharto (9.4%)