BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    31.7 C
    Jakarta
    Trending Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 9 menit
    Lama Membaca: 9 menit
    Lama Membaca: 9 menit
    Lama Membaca: 9 menit
    Beranda Publikasi Opini Kedaulatan Digital Indonesia

    Kedaulatan Digital Indonesia

    Jangan Sampai Menjadi Bangsa Penghasil Data, tetapi Bukan Pemilik Masa Depan Teknologi

    0
    Lama Membaca: 9 menit

    Oleh: Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol

    Dunia sedang memasuki babak baru perebutan kekuasaan. Jika pada masa lalu kekuatan bangsa banyak ditentukan oleh penguasaan wilayah, sumber daya alam, industri, dan kekuatan militer, kini muncul medan strategis baru: penguasaan data, energi, infrastruktur digital, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Perubahan ini bukan sekadar persoalan teknologi. Ia menyangkut kedaulatan ekonomi, keamanan nasional, kemampuan mengambil keputusan, bahkan kemerdekaan berpikir masyarakat.

    Indonesia memiliki modal besar. Penduduknya banyak, pasar digitalnya berkembang, sumber daya alamnya melimpah, dan kebutuhan transformasi digitalnya terus meningkat. Namun, ada pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur: apakah Indonesia sedang membangun kekuatan digitalnya sendiri, atau hanya menyediakan pasar, data, energi, dan sumber daya bagi pertumbuhan perusahaan teknologi yang pusat penguasaan strategisnya berada di luar negeri?

    Pertanyaan ini bukan ajakan untuk menutup diri dari investasi asing. Indonesia tetap membutuhkan kerja sama internasional, modal, teknologi, dan pengetahuan dari berbagai negara. Tetapi kerja sama tidak boleh berubah menjadi ketergantungan yang menghilangkan kemampuan bangsa untuk menentukan kepentingannya sendiri.

    Kedaulatan digital bukan berarti semua teknologi harus dibuat sendiri. Kedaulatan digital berarti Indonesia memiliki kemampuan, pilihan, kendali, dan daya tawar untuk menentukan bagaimana teknologi digunakan bagi kepentingan nasional.

    1. MENJADI PASAR DIGITAL TIDAK SAMA DENGAN MENJADI KEKUATAN DIGITAL

    Indonesia sering disebut sebagai salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Posisi ini merupakan peluang besar. Namun, besarnya pasar tidak otomatis menunjukkan besarnya penguasaan teknologi.

    Kita perlu membedakan empat posisi:

    – Konsumen teknologi: masyarakat menggunakan aplikasi, platform, dan layanan digital.
    – Pasar teknologi: Indonesia menjadi tempat perusahaan menawarkan produk dan memperoleh pendapatan.
    – Basis produksi teknologi: Indonesia menjadi tempat pengembangan, produksi, penelitian, dan penciptaan nilai tambah.
    – Pemilik kemampuan strategis: Indonesia memiliki keahlian, infrastruktur, teknologi, dan kapasitas pengambilan keputusan yang memungkinkan bangsa menentukan arah pengembangan digitalnya sendiri.

    Keempat posisi tersebut tidak sama. Sebuah negara dapat memiliki jutaan pengguna aplikasi, tetapi tidak memiliki kemampuan mengembangkan model AI sendiri. Negara dapat menjadi lokasi pusat data, tetapi belum tentu menguasai perangkat keras, sistem komputasi, dan teknologi inti yang digunakan.

    Advertisement

    Karena itu, ukuran keberhasilan transformasi digital tidak boleh hanya dilihat dari jumlah pengguna, nilai investasi, atau pertumbuhan transaksi. Kita harus bertanya: berapa banyak nilai tambah yang tinggal di dalam negeri? Berapa banyak tenaga ahli nasional yang berkembang? Seberapa besar kemampuan riset dan industri lokal? Seberapa kuat posisi Indonesia dalam rantai pasok teknologi dunia?

    Inilah ukuran yang lebih mendasar.

    2. DATA RAKYAT BUKAN SEKADAR KOMODITAS EKONOMI

    Dalam ekonomi digital, data menjadi salah satu sumber daya paling strategis. Setiap transaksi, aktivitas komunikasi, penggunaan layanan publik, kegiatan pendidikan, dan interaksi ekonomi dapat menghasilkan data.

    Data yang dikelola secara sah dan bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan, memperbaiki distribusi pangan, memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan produktivitas industri, dan mengembangkan teknologi AI. Namun, data juga membawa risiko. Data pribadi dapat disalahgunakan. Data strategis dapat menjadi sasaran pencurian. Informasi yang terkumpul dalam jumlah besar dapat memberikan keunggulan ekonomi dan pengaruh yang tidak seimbang kepada pihak tertentu.

    Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya memiliki aturan tentang data. Negara harus memiliki kemampuan untuk memastikan aturan tersebut dilaksanakan.

    Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum penting. Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaannya. PP tersebut diundangkan pada 16 Juli 2026 dan berdasarkan Pasal 225 mulai berlaku setelah enam bulan sejak tanggal pengundangan, yaitu 16 Januari 2027.

    Peraturan ini mengatur lebih lanjut pemrosesan data, hak dan kewajiban para pihak, transfer data ke luar negeri, pengawasan, sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa. Ini merupakan perkembangan penting. Namun, keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin perlindungan.

    Pertanyaan berikutnya adalah: apakah masyarakat memahami haknya? Apakah lembaga pengawas memiliki kapasitas yang memadai? Apakah pelanggaran ditindak secara konsisten? Apakah lembaga pemerintah sendiri telah menerapkan standar perlindungan yang kuat?

    Kedaulatan data harus dimulai dari pengakuan bahwa data pribadi bukan milik bebas siapa pun yang mampu mengumpulkannya. Data masyarakat harus dikelola berdasarkan hukum, tujuan yang sah, keamanan, transparansi, dan pertanggungjawaban.

    3. PUSAT DATA: INFRASTRUKTUR STRATEGIS, BUKAN SEKADAR GEDUNG

    Pusat data atau data center merupakan fasilitas yang menyimpan, memproses, dan mengelola data serta menjalankan berbagai layanan digital. Di balik layanan perbankan, perdagangan elektronik, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan administrasi digital, terdapat infrastruktur pusat data yang membutuhkan energi, jaringan, perangkat keras, sistem pendingin, dan keamanan.

    Pada 10 Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kapasitas pusat data yang telah beroperasi di Indonesia sekitar 580 megawatt (MW). Ia juga mengungkapkan adanya minat investor untuk menambah kapasitas hingga sekitar 1,3 gigawatt (GW), termasuk proyek yang berada dalam jalur rencana investasi di Batam.

    Angka 1,3 GW tersebut perlu dipahami secara tepat: itu merupakan kapasitas tambahan yang diminati investor atau masih dalam jalur pengembangan investasi, bukan kapasitas yang sudah beroperasi dan bukan pula bukti bahwa seluruh infrastrukturnya telah dikuasai Indonesia.

    Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur digital semakin dipandang sebagai agenda strategis. Namun, pusat data hanyalah salah satu mata rantai.

    Gedung pusat data tidak otomatis membuat Indonesia menguasai teknologi yang bekerja di dalamnya. Lokasi penyimpanan data juga tidak otomatis berarti negara memiliki seluruh kendali atas sistem, perangkat lunak, dan proses pengolahan data tersebut. Kita harus membedakan antara memiliki lokasi infrastruktur dan menguasai kemampuan strategisnya.

    4. ENERGI: FONDASI YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN

    AI membutuhkan komputasi. Komputasi membutuhkan perangkat keras dan energi. Semakin besar kapasitas pusat data dan semakin kompleks model AI yang dijalankan, semakin penting pasokan listrik yang stabil, jaringan yang andal, serta sistem pendinginan yang efisien.

    Karena itu, pembangunan ekonomi digital tidak dapat dipisahkan dari kebijakan energi nasional. Indonesia memiliki potensi energi yang beragam, mulai dari tenaga air, panas bumi, surya, hingga sumber energi lainnya. Potensi tersebut dapat menjadi modal untuk mendukung pembangunan industri digital.

    Namun, potensi sumber daya tidak boleh disamakan dengan kapasitas pembangkit yang sudah tersedia atau listrik yang siap disalurkan. Setiap proyek membutuhkan kajian teknis, pembiayaan, infrastruktur transmisi, perlindungan lingkungan, dan keputusan pembangunan yang matang. Di sinilah perencanaan nasional harus terintegrasi.

    Jangan sampai Indonesia membangun pusat data tanpa memperhitungkan kecukupan energi, kebutuhan masyarakat setempat, ketersediaan air, dampak lingkungan, dan ketahanan jaringan listrik. Jangan pula sampai kawasan yang memiliki sumber daya alam hanya menjadi penyedia energi, sementara nilai tambah teknologi dan keuntungan strategis lebih banyak dinikmati pihak lain.

    Energi harus menjadi fondasi industrialisasi digital, bukan sekadar komoditas yang mengalir tanpa memperkuat kemampuan nasional.

    5. MENGUASAI HULU TEKNOLOGI: DARI CHIP HINGGA KECERDASAN BUATAN

    Salah satu kelemahan strategis negara yang hanya menjadi pengguna teknologi adalah ketergantungannya terhadap komponen dan pengetahuan yang tidak dikuasainya.

    AI modern memerlukan berbagai lapisan teknologi:

    – Semikonduktor dan prosesor.
    – Perangkat komputasi berperforma tinggi.
    – Infrastruktur jaringan dan pusat data.
    – Komputasi awan.
    – Sistem penyimpanan dan pengelolaan data.
    – Model AI dan perangkat lunak.
    – Tenaga ahli yang mampu mengembangkan dan mengaudit sistem.

    Semikonduktor, khususnya chip untuk komputasi AI, merupakan salah satu titik strategis dalam rantai pasok global. Indonesia tidak harus langsung membangun seluruh industri semikonduktor dari nol. Langkah itu membutuhkan modal, teknologi, pasar, tenaga ahli, dan waktu yang besar.

    Namun, Indonesia harus menentukan bagian mana yang realistis untuk dikuasai, bagian mana yang dapat dikembangkan melalui kemitraan, dan bagian mana yang harus diamankan melalui diversifikasi pemasok.

    Salah satu langkah yang telah dimulai adalah kerja sama Danantara Indonesia dengan perusahaan teknologi Arm. Pada 23 Februari 2026, kerja sama strategis kedua pihak ditandatangani di London. Kemudian, pada Mei 2026, Danantara bersama Arm dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meluncurkan gelombang pertama program pelatihan desain chip.

    Program tersebut menargetkan pengembangan hingga 15.000 talenta Indonesia dalam ekosistem desain chip Arm. Pada tahap awal, sebanyak 1.000 peserta menjadi sasaran pelatihan. Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kemampuan nasional.

    Namun, keberhasilannya jangan hanya dihitung dari jumlah peserta pelatihan. Ukur pula berapa banyak insinyur yang benar-benar bekerja dalam industri, berapa banyak desain yang dihasilkan, berapa banyak perusahaan lokal yang tumbuh, dan seberapa besar kontribusinya terhadap rantai pasok teknologi. Pendidikan teknologi harus berujung pada kemampuan produksi dan inovasi.

    6. KEDAULATAN AI: ARAH KEBIJAKAN HARUS SEGERA MENJADI KEMAMPUAN NYATA

    Indonesia telah menyusun berbagai arah kebijakan untuk pengembangan kecerdasan artifisial, termasuk Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 dan proses penyusunan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029. Pemerintah juga sedang menyiapkan Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI.

    Namun, berdasarkan keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital pada 21 Oktober 2026, kedua rancangan Perpres tersebut masih berada dalam tahap persiapan dan proses menuju implementasi. Pemerintah juga menyiapkan Gugus Tugas Koordinasi AI Nasional untuk mengawal pelaksanaannya.

    Artinya, kita harus membedakan antara rancangan kebijakan, peraturan yang telah ditetapkan, dan program yang benar-benar sudah berjalan. Arah kebijakan pemerintah mencakup tata kelola, etika, pengembangan talenta, infrastruktur, riset, inovasi, serta pemanfaatan AI pada berbagai sektor.

    Ini merupakan arah yang diperlukan. Tetapi sebuah peta jalan tidak boleh berhenti sebagai dokumen kebijakan. Kita perlu mengukur hasilnya secara nyata.

    Apakah AI telah membantu petani meningkatkan produktivitas dan memperoleh informasi pasar? Apakah rumah sakit mampu menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab? Apakah sekolah memperkuat kemampuan berpikir siswa, bukan sekadar membuat mereka bergantung pada mesin? Apakah pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diawasi?

    Dan yang tidak kalah penting: apakah pemerintah memiliki kemampuan untuk memahami, mengaudit, dan mengendalikan sistem AI yang digunakan dalam pelayanan publik?

    AI tidak boleh menjadi kotak hitam yang keputusannya diterima begitu saja oleh masyarakat. Dalam keputusan yang berdampak besar terhadap hak warga negara, harus ada kejelasan mengenai tanggung jawab manusia, mekanisme keberatan, pemeriksaan, dan koreksi.

    Teknologi boleh membantu mengambil keputusan. Tanggung jawab negara tidak boleh diserahkan kepada mesin.

    7. BAHASA DAN PENGETAHUAN NUSANTARA: KEUNGGULAN YANG HARUS DIBANGUN

    Kedaulatan AI juga menyangkut bahasa dan pengetahuan. Indonesia memiliki bahasa nasional dan ratusan bahasa daerah, tradisi, pengetahuan lokal, serta kekayaan budaya yang luas. Jika teknologi AI hanya dikembangkan dengan dominasi bahasa dan konteks luar, ada risiko sebagian pengalaman, istilah, dan pengetahuan masyarakat Indonesia tidak terwakili dengan baik.

    Karena itu, pengembangan model AI berbahasa Indonesia dan bahasa daerah merupakan agenda penting. Namun, pengembangan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab. Data bahasa, karya, dan pengetahuan masyarakat tidak boleh diambil begitu saja tanpa memperhatikan hak, izin, atribusi, kepentingan komunitas, serta ketentuan hukum yang berlaku.

    Pengetahuan lokal juga tidak boleh sekadar dijadikan bahan pelatihan teknologi tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat pemilik pengetahuan tersebut. Kita harus membangun hubungan yang adil antara teknologi modern dan kekayaan intelektual bangsa.

    Indonesia tidak cukup hanya menjadi sumber data bagi sistem yang dikembangkan pihak lain. Kita harus menjadi pengembang pengetahuan, pencipta inovasi, dan pihak yang ikut menentukan bagaimana teknologi memahami realitas Indonesia.

    8. JANGAN SAMPAI INVESTASI DIGITAL MENCIPTAKAN KETERGANTUNGAN BARU

    Investasi asing dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas akses teknologi. Namun, setiap investasi strategis harus dinilai bukan hanya dari nilai modal yang masuk, melainkan juga dari manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional.

    Ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan pemerintah sebelum memberikan dukungan terhadap proyek digital berskala besar:

    Pertama, apakah investasi tersebut menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi tenaga nasional?
    Kedua, apakah ada transfer pengetahuan dan peningkatan kemampuan teknologi?
    Ketiga, apakah industri dalam negeri memperoleh kesempatan masuk ke rantai pasok?
    Keempat, apakah infrastruktur tersebut memperkuat ketahanan nasional atau justru menciptakan ketergantungan pada satu penyedia?
    Kelima, bagaimana data masyarakat dan data strategis dikelola?
    Keenam, apakah penggunaan energi dan sumber daya alamnya berkelanjutan?
    Ketujuh, apakah pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan audit dan memastikan kepatuhan?

    Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Justru itulah cara memastikan investasi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi bangsa. Kita tidak boleh mengukur keberhasilan hanya dari banyaknya perusahaan yang datang. Kita harus mengukur seberapa besar kemampuan Indonesia bertambah setelah mereka datang.

    9. TUJUH AGENDA STRATEGIS KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA

    Menurut saya, ada tujuh agenda yang perlu menjadi perhatian nasional.

    Pertama, membangun tata kelola data nasional yang kuat. Data pemerintah, data pribadi, data ekonomi, dan data strategis harus dikelola dengan klasifikasi yang jelas, keamanan memadai, interoperabilitas, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Kedua, memperkuat infrastruktur komputasi nasional. Pusat data, komputasi awan, jaringan, dan kapasitas komputasi AI harus dikembangkan dengan memperhatikan ketahanan, efisiensi, persaingan sehat, serta kemampuan nasional.

    Ketiga, menghubungkan kebijakan energi dengan strategi industri digital. Kebutuhan listrik pusat data harus direncanakan bersama kebutuhan masyarakat, industri, dan agenda transisi energi. Pembangunan digital tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

    Keempat, mengembangkan industri dan riset teknologi dalam negeri. Indonesia harus memperkuat kemampuan desain chip, perangkat lunak, keamanan siber, model AI, robotika, dan teknologi pendukung lainnya sesuai kapasitas dan prioritas nasional.

    Kelima, menyiapkan sumber daya manusia unggul. Pendidikan harus menghasilkan insinyur, peneliti, ahli keamanan siber, ahli data, dan pemimpin yang memahami hubungan teknologi dengan ekonomi, hukum, dan kepentingan nasional.

    Keenam, memastikan persaingan dan kemitraan yang adil. Pemerintah perlu mencegah praktik penguncian teknologi, ketergantungan berlebihan pada satu penyedia, dan penyalahgunaan posisi dominan. Kemitraan harus membuka kesempatan bagi industri nasional untuk berkembang.

    Ketujuh, memperkuat pengawasan demokratis dan perlindungan masyarakat. Penggunaan AI dalam pemerintahan harus transparan, dapat diaudit, menghormati hak warga negara, dan menyediakan mekanisme pertanggungjawaban. Perlindungan data serta kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan.

    Ketujuh agenda tersebut harus memiliki target, anggaran, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan evaluasi berkala. Tanpa itu, kedaulatan digital berisiko hanya menjadi slogan.

    10. KEDAULATAN DIGITAL DAN PERANG FONDASI: ENERGI, DATA, PERSEPSI

    Seluruh pembahasan ini berhubungan dengan kerangka Perang Fondasi: Energi, Data, dan Persepsi.

    Energi menopang infrastruktur dan kemampuan komputasi. Data menjadi bahan baku penting bagi ekonomi digital dan pengembangan AI. Persepsi memengaruhi cara masyarakat memahami informasi, menilai kebijakan, dan menentukan keputusan.

    Ketiga fondasi tersebut tidak berdiri sendiri. Bangsa yang tidak memiliki ketahanan energi akan menghadapi keterbatasan dalam membangun infrastruktur digital. Bangsa yang tidak mampu mengelola data akan bergantung pada sistem dan kepentingan pihak lain. Bangsa yang tidak memiliki ketahanan persepsi akan lebih mudah kehilangan kemampuan untuk menilai informasi secara mandiri.

    Karena itu, kedaulatan digital bukan hanya agenda kementerian yang mengurusi komunikasi dan teknologi. Ia harus menjadi agenda lintas sektor: energi, industri, pendidikan, pertahanan, ekonomi, hukum, riset, dan pemerintahan.

    Pertahanan Nir-Materi juga menjadi relevan di sini. Ketahanan informasi, ketahanan kognitif, dan integritas nilai masyarakat harus diperkuat agar kemajuan teknologi tidak mengikis kemampuan bangsa untuk berpikir dan menentukan arah sendiri. Pada akhirnya, teknologi harus memperkuat manusia dan negara, bukan membuat keduanya kehilangan kendali.

    PENUTUP: JANGAN HANYA MENJADI TEMPAT TEKNOLOGI TUMBUH

    Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil posisi lebih kuat dalam ekonomi digital dunia. Namun, peluang tidak akan berubah menjadi kekuatan tanpa strategi, disiplin pelaksanaan, kemampuan teknologi, dan keberanian menentukan prioritas.

    Kita membutuhkan investasi, tetapi investasi harus memperkuat kapasitas nasional. Kita membutuhkan teknologi asing, tetapi kerja sama harus meningkatkan kemampuan bangsa. Kita membutuhkan pusat data, tetapi pusat data harus menjadi bagian dari ekosistem pengetahuan dan industri. Kita membutuhkan AI, tetapi AI harus dikembangkan dan digunakan dengan perlindungan hak warga negara serta tanggung jawab manusia.

    Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan perlu memastikan bahwa agenda kedaulatan digital tidak berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan energi, investasi, pendidikan, industri, data, dan teknologi harus berada dalam satu arah strategis yang dapat diukur hasilnya.

    Kita tidak sedang meminta Indonesia menguasai seluruh teknologi dunia dalam waktu singkat. Kita sedang menuntut agar Indonesia tidak kehilangan kesempatan untuk membangun kemampuan yang menentukan masa depannya.

    Sebab, dalam perubahan besar ini, bangsa yang hanya menjadi pasar akan mengikuti arah perkembangan teknologi. Bangsa yang membangun industri akan memperoleh nilai tambah. Tetapi bangsa yang menguasai pengetahuan, memiliki infrastruktur strategis, dan mampu menentukan arah pemanfaatan teknologi akan memiliki posisi tawar dalam menentukan masa depan.

    Indonesia jangan hanya menjadi bangsa yang menghasilkan data, menyediakan energi, dan membeli teknologi. Indonesia harus menjadi bangsa yang mampu mengolah data, mengembangkan teknologi, menciptakan nilai tambah, dan menentukan kepentingannya sendiri.

    Itulah makna kedaulatan digital.

    Bukan menutup pintu terhadap dunia, melainkan membuka pintu dengan kemampuan berdiri tegak sebagai bangsa yang memiliki pilihan, kemampuan, dan kehendak sendiri.


    REFERENSI

    1. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (12 Februari 2026). “Pemerintah Bahas Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Indonesia 2026–2029 dalam Rapat Lintas Kementerian.” JDIH Kemkomdigi. https://jdih.komdigi.go.id/berita/view/113
    2. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (28 Juli 2026). “Kemkomdigi Jadikan Perpres AI sebagai Langkah Awal Menuju Undang-Undang AI.” https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10425
    3. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (6 Oktober 2026). “Wamen Nezar: Aturan AI Akan Dibuat Spesifik untuk Kesehatan, Pendidikan, hingga Keuangan.” https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10579
    4. ANTARA. (21 Oktober 2026). “Pemerintah Siapkan Gugus Tugas Kawal Implementasi Regulasi AI.” https://www.antaranews.com/berita/5802305/pemerintah-siapkan-gugus-tugas-kawal-implementasi-regulasi-ai
    5. ANTARA. (10 Juli 2026). “Airlangga Ungkap Minat Investor Bangun Data Center 1,3 GW di RI.” https://www.antaranews.com/berita/5644769/airlangga-ungkap-minat-investor-bangun-data-center-13-gw-di-ri
    6. Danantara Indonesia. (20 Mei 2026). “Membangun Industri Chip Lokal: Danantara dan Arm Siapkan Talenta Semikonduktor Berkelas Dunia.” https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/building-indonesias-chip-future-danantara-indonesia-launch-training-program-with-arm-to-build-world-class-semiconductor-talents
    7. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
    8. Republik Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 88.

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini