Berita

Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.

Syaykh Al-Zaytun Prof. Dr (HC) Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,...

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Saya mendapat kesan bahwa Menkopolhukam...

Pernahkah Anda mengimpikan seperti apa wajah Islam pada milenium...

Catatan Kilas Ch Robin Simanullang Sesungguhnya, sejak awal saya tidak...

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012, menjadi berita hangat dalam pekan ini.

Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra untuk kelima kalinya mengalahkan pemerintah dalam gugatan hukum di pengadilan. Kali ini (20 Juni 2012), Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 6/2011 tentang Keimigrasian yang diajukan pakar hukum tata negara itu.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) resmi mendaftar di Kantor KPU DKI Jakarta, Senin (19/3/2012) sebagai pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pasangan muda dan plural ini diusung PDI-P dan Partai Gerindra bersama 24 partai nonkursi di DPRD DKI Jakarta.

Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi melaksa­na­kan fungsi tersebut. Landasan berpikir tim perumusnya sejalan dengan tuntutan refor­ma­­si untuk secara total memberantas korup­si, kolusi dan nepotis­me, sementara ketika itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.