Berita

Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.

Syaykh Al-Zaytun Prof. Dr (HC) Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,...

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Saya mendapat kesan bahwa Menkopolhukam...

Pernahkah Anda mengimpikan seperti apa wajah Islam pada milenium...

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Salam Horas Batak: Horas Tondi Madingin, Pir Tondi Matogu...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Rangkaian kebohongan dan rekayasa hingga framing (pembingkaian) narasi dan...

Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ramai dalam gosip infotainmen berbagai media, terutama televisi. Pasalnya KPK mengaitkan nama seorang gadis belia berwajah cantik DM dengan tersangka suap kuota impor daging Luthfi Hasan Ishaaq. KPK menduga gadis belia itu menerima aliran dana dari Lutfi. Ternyata, gadis belia itu telah menjadi istri siri Luthfi.

Jakarta TI 11/7/2011 | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengeluhkan situasi politik dan berita media perihal dugaan korupsi kader Partai Demokrat yang dinilai tak sehat, karena bersumber dari SMS atau BBM (BlackBerry Messenger). Menurutnya, ada pihak-pihak yang telah menjalankan politik yang tak kesatria.

Jakarta, TI, 05 Juli 2011 | Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, ketentuan verifikasi terhadap parpol peserta Pemilu 2009 untuk bisa mengikuti Pemilu 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan keputusan ini, semua partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 bisa langsung mengikuti Pemilu 2014 tanpa harus diverifikasi seperti dipersyaratkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keputusan itu diambil dalam sidang MK di Jakarta, Senin (4/7/2011), yang dipimpin Ketua MK Moh Mahfud MD.

Oleh: Pdt. Estomihi Hutagalung (Ringkasan Disertasi) Berteologi Kontekstual Gereja Methodist...