Demi KPK, Lepas Semua Jabatan
Erry Riyana Hardjapamekas
[ENSIKLOPEDI] Erry Riyana Hardjapamekas pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 5 September 1949, melepas semua jabatannya setelah terpilih menjadi Wakil Ketua/Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, itu untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan sebagai bentuk komitmen integritas dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di KPK.
Lulusan S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran, Bandung, 1978,memegang banyak jabatan sebelum terpilih menjadi Anggota KPK. Antara lain dia menjabat Komisaris Utama PT Agrakom (Januari 2000 – Desember 2003), Komisaris merangkap Ketua Komite Audit PT Pembangunan Jaya Ancol (Maret 2001 – Desember 2003), Penasehat & Anggota Komite Audit PT Unilever Indonesia, Tbk. (2001 – 2003), Penasehat Komisaris (sejak 2001) & Komisaris Independen PT Semen Cibinong Tbk. (April 2002 – Desember 2003), Komite Audit (Jan 2002 – Desember 2003) & Komisaris Independen PT Kabelindo Murni Tbk (Juni 2002 – Desember 2003), Ketua Komite Audit & Komisaris Independen PT Hero Supermarket Tbk (September 2002 – Desember 2003) dan Komisaris Independen PT Kaltim Prima Coal (Maret – Oktober 2003).
Selain itu, dia juga aktif di berbagai organisasi. Antara lain:
– Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia 1998 – 2002
– Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia 1999 – 2003
– Anggota Dewan Penasihat Indonesian Mining Association (IMA) 2002 – 2003
– Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 1996 – 2003
– Anggota Dewan Penasihat Indonesian Financial Executives Association (IFEA) 1999 – 2003
– Anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang & Industri (KADIN) Indonesia 1999 – 2003
– Anggota Dewan Penasihat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 2002-2003
– Anggota Pengurus Himpunan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia
– Aktif dalam kegiatan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), sebagai Anggota Pendiri dan Anggota Dewan Penyantun.
– Ketua Badan Pendiri Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) 2000-2003
– Anggota Komite Nasional Tentang Kebijaksanaan Corporate Governance 1999-2003
– Anggota Pendiri Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)
– Anggota Dewan Pengurus (Executive Board) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) 2001-2003
– Ketua Bidang Dana Badan Kerjasama Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia
– Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TI-I) 2001-2003
– Anggota Dewan Riset Nasional (DRN)
– Anggota Dewan Penyantun Danareksa Research Institute
– Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan RANCAGE
– Anggota Dewan Bisnis Untuk Martabat Manusia – IPPM
– Anggota Dewan Penasihat Center for the Betterment of Education (CBE)
– Anggota Tim Persiapan Pembentukan Komite Anti Korupsi
– Anggota Dewan Penasihat Yayasan Pelangi
– Anggota Penasihat Perhimpunan WANADRI
– Anggota Dewan Normatif Asosiasi Program Magister Manajemen Indonesia
– Pendiri dan Sekretaris Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia
– Anggota Dewan Wali Amanat Dompet Dhuafa Juli 2003-Desember 2003
– Presiden GCS Indonesia Chapter
– Anggota Dewan Sekolah – Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung (SBM – ITB), sejak tahun 2004
Suami dari Yanie Netty Budiarty dan ayah 4 (empat) orang anak ini tahun 1994 – 2002 menjabat Direktur Utama PT Timah Tbk, 1991 – 1994 Direktur Keuangan PT Timah Tbk, 1982 – 1991 Direktur PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), 1979 – 1982 sebagai Kepala Bagian Akuntansi Perum Perumnas, 1977 – 1979 Asisten Administrasi Keuangan NV Alico, 1976 – 1977 Asisten Teknis pada Lembaga Manajemen UNPAD dan 1975 – 1976 Asisten Penjualan di PT Alinfra. Dia juga sempat menjabat Komisaris (1996 – 1998) dan Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta (1998 – 2001).
Atas berbagai kegiatannya, Erry Riyana telah mendapat tanda jasa dari Presiden RI atas dedikasi dan prestasinya dalam mengembangkan industri pertambangan di Indonesia yaitu: Satyalancana Pembangunan pada tahun 1996 dan Bintang Jasa Utama, tahun 1997. Juga penghargaan “Bung Hatta Anti Corruption Award” tahun 2003 untuk Kategori Bisnis.
Erry Riyana Hardjapamekas, ini terpilih menjadi pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki, Sjahruddin Rasul, dan Erry Riyana Hardjapemekas.Mereka terpilih melalui voting yang dilakukan dua kali oleh 44 dari 61 anggota Komisi II. Voting pertama dilakukan untuk memilih lima dari sepuluh nama calon, sedangkan yang kedua untuk memilih satu ketua dari lima nama yang terpilih. Pada voting pertama, masing-masing anggota Dewan memilih maksimal lima nama dari sepuluh calon.
Perolehan suara lima calon lainnya yang tidak terpilih pada voting pertama itu adalah Moh Yamin (22), Iskandar Sonhadji (7), Marsillam Simandjuntak (6), Chairul Imam (4), dan Momo Kelana (1).
Berdasarkan voting kedua, Taufiequracman Ruki terpilih menjadi Ketua KPK dengan mengantongi 37 suara. Perolehan suara empat lainnya adalah Amien Sunaryadi (6), Erry Riyana Hardjapamekas (1), Tumpak Hatorangan
Reformasi Birokrasi
Erry Riyana Hardjapamekas mengusulkan reformasi birokrasi di lingkungan penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil diprioritaskan pada perbaikan sektor peradilan. Sebab, sektor ini penting bagi penegakan hukum.
Mengapa tidak di sektor lain, seperti bea cukai atau imigrasi? “Prioritaskan sektor peradilan dulu. Baru nanti merambah ke sektor publik yang paling penting, seperti imigrasi, pajak, dan bea cukai,” kata Erry ketika menjenguk Nurcholish Madjid di RS Pondok Indah kemarin.
Satgas Reformasi Birokrasi ini dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tugasnya membenahi penyelenggaraan negara dan pegawai negeri sipil.
Dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, Satgas Reformasi Birokrasi menggunakan pendekatan melalui perbaikan sistem birokrasi. Yakni, perbaikan sistem rekrutmen, pendidikan pelatihan, jenjang karir, tunjangan hari tua, dan sistem imbalan.
Dalam pengadaan barang, Presiden SBY sudah mengarahkan pada sistem e-procurement. Yakni, pengadaan barang publik yang penawarannya dilakukan dengan transparan melalui internet. Semua pihak bisa mengakses penawaran ini. Selama ini, sistem pengadaan barang publik tidak transparan dan banyak jatuh ke tangan mafia. Akibatnya, sangat rawan kebocoran anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Menurut Erry, berdasarkan monitor KPK, kinerja Satgas Reformasi Birokrasi mulai memperlihatkan hasil positif. “Sudah ada sedikit gerakan walaupun tidak terlalu cepat,” katanya tanpa menyebut contoh hasil positif yang sudah dibuat Satgas Reformasi Birokrasi itu. mti
