01 | Mengalah, Malah Dianggap Remeh

Diam-nya Megawati, tidak hanya mengecoh pemerintah Orba, bahkan telah membuat Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid)[2], yang terkenal piawai berpolitik, menjadi sesumbar. Gus Dur yang berhasil ‘menangkap’ peluang menjadi Presiden RI pada Sidang Umum MPR 1999, yang sepatutnya peluang itu adalah milik Megawati, terkesan terlalu meremehkan Megawati.

Megawati yang sudah ‘mengalah’ berkenan menjadi Wakil Presiden — kendati partainya PDI-P memperoleh suara terbanyak (35%) dibanding PKB hanya 10% pada Pemilu 1999 — tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik strategis pada pemerintahan Gus Dur. Di antaranya, pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Kesan kuat yang mengindikasikan bahwa Gus Dur menganggap remeh Megawati berpuncak pada pemberhentian kader PDIP Laksamana Sukardi[3], dari jabatan Menteri BUMN. Laksamana diberhentikan bersama Jusuf Kalla[4], kader Partai Golkar, tanpa sepengetahuan Megawati dan tanpa alasan yang jelas.

Sejak saat itu, si pendiam Megawati secara nyata mengambil jarak ‘sahabat-saudara’ dan jarak politik dengan Gus Dur. Eskalasi politik pun bergeser cepat 180 derajat. Partai-partai berbasis Islam (PPP, PAN, PBB, PK dll), yang pada Sidang Umum MPR 1999 ‘sangat anti’ Megawati, memanfaatkan jarak renggang Mega-Gus Dur, dengan membentuk ‘aliansi’ atau kesepahaman politik baru dengan PDI-P.

Sebab, partai-partai berbasis Islam itu sudah lebih dulu merasa ‘disepelekan’ Gus Dur. Hamzah Haz[], Ketua Umum PPP, sudah lebih dulu didepak dari kabinet. Kemudian menyusul Bambang Sudibyo (PAN) dan Yusril Ihza Mahendra (PBB) dan Nurmahmudi Ismail (PK), masing-masing dipecat dari jabatan Menkeu, Menkeh dan Menhutbun. Disusul lagi Bomer Pasaribu dan Mahadi Sinambela dari Partai Golkar diberhentikan dari jabatan Menaker dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Maka ketika menggelinding kasus Bulogate, yang melibatkan Gus Dur dan lingkarannya, PDIP menjadi berseberangan dengan Gus Dur dan PKB-nya. Terbentuklah Pansus Bulogate DPR-RI, yang berujung pada jatuhnya Gus Dur pada Sidang Istimewa MPR, 23 Juli 2001. SI-MPR itu dipercepat sebagai perlawanan atas Dekrit Presiden Gus Dur yang nekad membubarkan DPR/MPR. SI-MPR itu secara aklamasi menobatkan Megawati menjabat Presiden RI periode 2001-2004. penerima tekanan Orde Baru. Sekaligus simbol perlawanan secara damai dan tak banyak bicara. Bio TokohIndonesia.com | crs

Footnote:

[2] Abdurrahman Wahid, KH panggilan Gus Dur, Presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999-24 Juli 2001). Mantan Ketua Umum PB Nahdatul Ulama (1984-1999), lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, 4 Agustus 1940 dan wafat di Jakarta, 30 Desember 2009. (www.tokohindonesia.com/abdurrahman-wahid/)

[3] Laksamana Sukardi mulai terlihat menjauh dari Megawati Soekarnoputri hanya beberapa saat setelah Megawati tidak lagi menjabat Presiden. Bahkan pada kongres PDI-P tahun 2005, dia bersama beberapa orang kader PDI-P mengambil sikap menentang kepemimpinan Megawati di PDI-P. Isu yang mereka munculkan adalah menyangkut perbedaan tajam dalam penentuan metode demokratis yang berlaku di partai. Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis beserta kelompoknya,berpandangan bahwa walaupun PDI-P adalah partai politik yang modern namun masih menggunakan metode lama otoriter, seperti memberikan hak istimewa mutlak kepada ketua partai dan hanya memiliki satu kandidat untuk posisi ketua umum.Kelompok ini pun tersingkir dan kemudian mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang mengambil sistem kepemimpinan kolektif dengan 35 orang dalam pimpinan kolektif nasional. Partai ini ikut menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu 2009, bernomor urut 16. Namun, partai ini tidak mendapat dukungan berarti dari rakyat, sehingga tidak mempunyai wakil di DPR. Lalu, pada Pemilu Presiden, partai ini mendukung SBY-Boediono. Ironisnya, saat ini, akibat masalah kepemimpinan PDP terpecah menjadi dua kubu yang keduanya mengaku sebagai pimpinan partai yang sah.

[4] Jusuf Kalla, Drs. H. M, lahir di Watampone, 15 Mei 1942. Wakil Presiden RI (2004-2009); Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial Kabinet Gotong Royong (2001-2004); Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Persatuan Nasional (1999-2000). Lulusan Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin Makasar, 1967 dan The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis (1977), ini seorang pengusaha dan politisi. Dia Direktur Utama NV. Hadji Kalla sejak 1968. Menjadi Anggota MPR-RI (1988 – 2001) dan Ketua Umum DPP Partai Golkar (2004-2009). Kemudian setelah tidak menjabat Wakil Presiden, dia memimpin Palang Merah Indonesia (PMI).