03 | Kudatuli, Sulut Api Reformasi

DPP PDI Mega berkantor di Jalan Diponegoro 57, Menteng, Jakarta Pusat, kantor resmi DPP PDI. Sementara DPP PDI Surjadi atas dukungan pemerintah berupaya merebut kantor tersebut. Maka berduyun-duyunlah orang dari berbagai aliran dan golongan berorasi di kantor itu. Tidak hanya kader dan sipatisan PDI Mega tetapi dari berbagai golongan yang sebelumnya merasa tertekan dan kemudian terpicu keberaniannya melakukan perlawanan terbuka kepada penguasa yang represif.

Lalu, terjadilah Kasus 27 Juli 1996 yang kemudian dikenal dengan sebutan Kudatuli. Perebutan kantor DPP PDI yang memakan banyak korban dan dikira penguasa akan memadamkan keberanian perlawanan Megawati, ternyata malah menyalakan keberanian sebagian besar rakyat, tokoh dan mahasiswa untuk mengadakan perlawanan bersama. Keberanian Megawati telah memicu nyali mereka. Kudatuli, bahkan menyulut api gerakan reformasi!

Bangkitlah mahasiswa berdemonstrasi. Hampir seluruh kampus di Indonesia melakukan demonstrasi. Sampai Pemilu 1997, mahasiswa terus demo di dalam kampus. Karena ketika itu, mahasiswa dilarang demonstrasi di luar kampus. Setelah Pemilu 1997, makin banyak pula tokoh yang berani tampil menyuarakan reformasi. Sebagian mereka kemudian digelari sebagai pahlawan reformasi yang bersama mahasiswa memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatan.

“Apalagi setelah Presiden Soeharto lengser bertaburanlah tokoh-tokoh reformis, termasuk dari kalangan militer yang menjadi tulang punggung kekuasaan Orde Baru yang militeristik.”Apalagi setelah Presiden Soeharto lengser bertaburanlah tokoh-tokoh reformis, termasuk dari kalangan militer yang menjadi tulang punggung kekuasaan Orde Baru yang militeristik. Bahkan sebagian jenderal yang memegang jabatan penting ketika itu, kemudian menyebut diri sebagai pemimpin menuju perubahan. Mereka menyebut diri reformis tulen dan bahkan dengan lantangnya menyebut Megawati dan tokoh reformis sipil lainnya sebagai reformis abu-abu dan reformis palsu.

Mereka mengklaim bahwa pemerintahan sipil di bawah pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati sangat lemah maka dibutuhkan pemimpin dari jajaran militer. Mereka tampak sudah terlatih melakukan rekayasa, ucapan dan tindakan populis untuk memengaruhi opini publik demi berkuasanya kembali orang-orang militer di negeri ini.

Beratnya beban ‘sampah’ (krisis multidimensional) warisan penguasa militeristik masa lalu, telah membuat gerak pemerintahan sipil tak mudah bergerak cepat. Hal ini pula diteriakkan para tokoh rekayasa populis untuk memengaruhi opini publik bahwa seolah pemerintahan sipil tidak mungkin membawa bangsa ini melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih aman, adil dan sejahtera.

Namun, rupanya masih banyak rakyat yang terkecoh oleh agitasi, tutur kata yang kedengarannya manis-manis, rekayasa populis. Terbukti pasangan Mega-Hasyim yang masuk putaran kedua Pemilihan Presiden 20 September 2004, kalah dari pasangan SBY-JK. Walaupun masih banyak (paling tidak 40 persen) yang melihat bahwa pemerintahan sipil adalah pilihan terbaik untuk mencegah bangsa ini kembali ke masa lalu, sekaligus membawa bangsa ini menuju zona demokrasi, damai dan sejahtera. Bio TokohIndonesia.com | crs

Penulis: Ch. Robin Simanullang