Simbol Hidupnya Demokrasi di PKB

[ENSIKLOPEDI] Dia terpilih kembali secara  aklamasi menjabat Ketua Umum GP Anshor periode 2005-2010 dalam Muktamar 3/4/2005 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Mantan Sekjen/Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memilih mendukung SBY-JK pada Pemilu Presiden putaran kedua 2004. Pilihan itu telah mengantarkannya menjabat Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, pada Mei 2007 dia digantikan Muhammad Lukman Edy.

Kemudian, setelah sempat terjadi perdebatan tentang keberadaan fungsionaris DPP PKB yang merangkap jabatan di Kabinet Indonesia Bersatu, rapat pleno DPP PKB yang digelar Selasa malam 26 Oktober 2004, memutuskan, Ketua Umum PKB Alwi Shihab (yang menjadi Menko Kesra KBI) dan Ketua PKB Saifullah Yusuf diberhentikan dari jabatannya di PKB.

Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Arifin Djunaedi yang memimpin rapat menjelaskan, keputusan pemberhentian Alwi yang kini menjabat Menko Kesra dan Saiful yang menduduki jabatan menteri negara percepatan pembangunan daerah tertinggal sudah sesuai dengan AD/ART PKB, peraturan partai, serta keputusan rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz pada 21 September 2004.

Politisi muda ini tak mudah didikte oleh Gus Dur. Ia satu-satunya “penentang terbuka” Gus Dur yang bisa bertahan di posisi strategis PKB. Padahal, secara pribadi, Gus Dur itu selain sebagai paman juga guru baginya. Tapi sebagai Sekjen PKB, prinsip dan sikap-tindaknya sering berseberangan dengan Gus Dur yang membuatnya sempat terancam direposisi. Ternyata, Ketua Umum GP Anshor ini sangat kuat. Ia kini telah menjadi simbol kebebasan berpikir dan masih hidupnya demokrasi di PKB.

Ia kuat kerena didukung sejumlah kyai Nahdlatul Ulama, pendiri Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Keinginan Gus Dur, lewat keputusan Dewan Syuro PKB mereposisi Saifullah dari jabatan Sekjen PKB ditentang para kiyai NU. Para kyai itu menilai kesewenangan para petinggi PKB mereposisi Saifullah merupakan puncak akumulasi “pembangkangan” PKB kepada para kyai NU itu.

Para kiai NU sampai mengadakan tiga pertemuan untuk menyikapi berbagai “pembangkangan” PKB kepada para kiyai pendiri partai itu, termasuk soal reposisi Saifullah. Yakni, pertama tanggal 9 September di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, kedua tanggal 14 September di Pati, Jawa Tengah, dan pertemuan ketiga tanggal 19 September di Jember, Jawa Timur. Tiga kali pertemuan itu melahirkan rekomendasi yang disampaikan kepada para kader NU yang ada di PKB.

Akhirnya, keinginan Gur Dur untuk mereposisi Saifullah dari jabatan Sekjen DPP PKB dimentahkan Rapat Pleno DPP dengan voting 18 suara menolak reposisi dan 17 suara setuju reposisi. Saifullah Yusuf ternyata sangat kuat. Ia satu-satunya “penentang” Gus Dur yang bisa bertahan di posisi strategis PKB. Keputusan ini telah pula menyelamatkan PKB dari dari dugaan telah matinya demokrasi di tubuh partai itu.

Nahdliyin kelahiran Pasuruan, Jatim, 28 Agustus 1964 ini menampakkan sosok yang berbeda dengan beberapa fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lainnya yang selalu patuh kepada Gus Dur, selaku Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Suatu jabatan yang secara realitas tampak mempunyai kekuasaan tertinggi di PKB.

Hembusan angin reposisi yang menerpa Saifullah bertiup semenjak Ketua Umum GP Anshor ini dianggap terlalu banyak ‘berbuat dosa’ dan dinilai berulangkali mengedepankan prinsip dan sikap yang berbeda dengan Gus Dur dan para penurut setia mantan presiden itu di DPP PKB. Di antaranya, sikapnya yang menolak rencana pendirian PKN (Partai Kebangkitan Nasional) sebagai jalan keluar seandainya PKB pimpinan Gus Dur-Alwi kalah dalam perseteruannya dengan PKB pimpinan Matori Abdul Djalil. Ia lebih memilih rekonsiliasi daripada membentuk partai baru.

Perseteruan lain adalah soal keinginan Gus Dur memuktamarluarbiasakaan (MLB) KH Hasyim Muzadi dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) hanya karena adanya suara yang menyebut nama Hasyim Muzadi sebagai calon presiden. Gus Ipul, panggilan Saifullah, menentang keinginan Gus Dur ini. Apalagi Gus Ipul juga tak sepaham dengan penetapan Gus Dur sebagai calon presiden tunggal PKB pada Mukernas lalu. Perseteruan semakin tajam manakala Gus Dur menolak pencalonan Saifullah untuk merebut jabatan gubemur Jawa Timur yang direkomendasikan beberapa kiyai. Gus Dur malah mendukung A.M. Kahfi dan ternyata kalah.

Berbagai perbedaan prinsip ini, telah menggiring Saifullah pada posisi “tersangka” melakukan berbagai pelanggaran termasuk diduga korupsi dalam pembangunan kantor PKB. Dalam Rapat Pelno Dewan Syuro dan DPP PKB atas prakarsa Gus Dur dibentuk Tim Tiga untuk mengusut kesalahan Saifullah.

Lalu, berdasarkan laporan Tim Tiga yang sebenarnya tidak menemukan pelanggaran berat, Dewan Syuro DPP PKB, lewat pemungutan suara (9 setuju dan 7 menolak), Senin 1/9/03 malam, mereposisi Saifullah Yusuf sebagai Sekjen DPP PKB. Selanjutnya, Gus Dur mengusulkan jabatan Sekjen diberikan kepada Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Muhyidin Arubusman.

Menurut Sekretaris Dewan Syuro PKB Arifin Djunaidi, Rapat Dewan Syuro sepakat bahwa Gus Ipul memang telah melanggar AD/ART partai berdasarkan fakta-fakta yang dilaporkan oleh Tim Tiga (yang beranggotakan Noer Iskandar Albarsanny, Mahfud MD, dan AS Hikam).

Segera, berbagai reaksi keras muncul menentang keputusan Dewan Syuro itu. Pertama-tama dari Wakil Sekjen DPP PKB Yahya Staquf yang mengatakan keputusan Dewan Syuro itu tidak sesuai dengan AD/ART partai. Menurut Yahya, keputusan Dewan Syuro belum final, harus dibawa ke rapat pleno gabungan dengan Tanfidz. “Kalau forum ini menetapkan harus ada reposisi, saya kira baru clear. Jadi, masih ada hari esok,” katanya.

Hal senada dikemukakan, sejumlah pengurus DPP PKB. Mereka mengajukan keberatan terhadap keputusan Dewan Syuro itu. Menurut mereka, yang bisa mencopot jabatan itu adalah kesepakatan antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidziyah dalam rapat pleno. Sedangkan Dewan Syuro sifatnya hanya memberi rekomendasi.

Saifullah sendiri juga secara tegas menolak dan tidak menerima keputusan Dewan Syuro yang mencopot posisinya sebagai Sekjen DPP PKB itu. Penolakan itu dikemukakannya dalam konferensi pers di Press Room MPR/DPR, Senin (8/9/03). Ia didampingi Wakil Sekjen DPP PKB Yahya Cholil Staquf dan Ketua GP Ansor Ni’am Salim.

Ia menyatakan akan tetap berada di PKB dan meminta PKB tetap melaksanakan konsolidasi mempersiapkan Pemilihan Umum 2004. Ia juga meminta agar basis PKB dan GP Ansor tetap tenang menyikapi keputusan tersebut. Khusus kepada keluarga besar GP Ansor, ia minta untuk menahan diri dan tidak ikut melibatkan diri dalam konflik di PKB.

Menurutnya, keputusan final tentang keberadaannya sebagai Sekjen DPP PKB harus diputuskan secara resmi oleh partai. Tim Tiga yang dibentuk DPP PKB untuk menyelidiki sejumlah dugaan dan tuduhan dari sejumlah pihak kepadanya belum bisa menunjukkan alasan yang kuat dengan bukti yang cukup untuk dinyatakan sebagai fungsionaris yang melanggar anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).

Dengan alasan itu ia menolak dan tidak menerima keputusan itu. “Di samping tidak sesuai AD/ART, yang penting adalah tidak ada alasan yang bisa saya terima, baik secara rasional, hukum partai maupun hukum agama,” katanya.

Saifullah masuk orbit politik nasional setelah terpilih menjadi anggota DPR dari Fraksi PDI-P. Ketika tokoh-tokoh NU mendeklarasikan PKB, Saifullah sudah masuk ke PDIP. Ia dinilai sebagai simbol dukungan NU pada partai politik pimpinan Megawati, yang ketika itu mendapat serangan bertubi-tubi dari kelompok yang menggunakan simbol-simbol Islam. Oleh pendukungnya, Saifullah yang saat itu duduk sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR dianggap sebagai “jembatan” dua kelompok massa besar, PDI-P dan NU.

Namun, awal 2002, Saifullah keluar dari PDI-P, meninggalkan kursi anggota DPR, dan langsung masuk bursa kandidat Ketua Umum DPP PKB dalam Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB di Yogyakarta, Januari 2002. Dalam MLB ini keberseberangan antara Saifullah dengan Gus Dur sebenarnya sudah menonjol. Dalam pertarungan memperebutkan kursi yang ditinggalkan Matori Abdul Djalil (dipecat Gus Dur) itu, Saifullah bersaing ketat dengan Dr. Alwi Shihab yang dijagokan Gus Dur. Namun akhirnya ditemukan solusi terbaik, Saifullah mendapat jabatan sebagai Sekjen PKB.

Sebenarnya kiprah politik Saifullah tidak terlepas dari pengaruh Gus Dur. Gus Dur sebagai paman adalah juga guru politiknya. Ia sangat mengenal dan mengikuti langsung sepak terjang pamannya itu, semenjak ia tinggal di rumah Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan tahun 1985.

Orangtuanya menitipkan Saifullah kepada Gus Dur yang waktu itu ingin meneruskan kuliahnya. Gus Dur, cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari, itu mencukupi kebutuhan Saifullah mulai dari urusan makan, minum, uang jajan dan SPP. Bukan hanya itu, bahkan sampai mengurusi Saifullah membentuk rumah tangga. Ketika itu Gus Dur berupaya meyakinkan calon mertua Saifullah yang saat itu masih ragu menerimanya sebagai menantu.

Tentang semua itu, dengan jujur Saifullah mengakui bahwa ia mendapat banyak sekali ilmu, akses, kesempatan, uang dan sebagainya dari Gus Dur. Ia menganggap Gus Dur adalah guru sekaligus orang tuanya. Gus Dur yang dianggap mempunyai sejumlah kekuatan dan kelebihan yang tidak dimiliki warga nahdliyin lain ini rupanya menjadi figur teladan juga bagi Saifullah. Ia semakin kagum kepada Gus Dur ketika melihat Gus Dur tetap tabah ketika dilengserkan dari kursi kepresidenan. Baginya, Gus Dur menjadi teladan dalam soal ketahanan menghadapi ujian.

Lulusan Fisipol Universitas Nasional Jakarta ini pernah bekerja sebagai wartawan tabloid Detik. Sebelum di GP Ansor, ia aktif di Ikatan Pelajar NU (IPNU). Ia menjadi Pejabat Ketua Umum GP Ansor, ketika Ketua Umum Iqbal Assegaf meninggal dunia.

Setelah menuai kritik dari sejumlah politikus karena sepak terjangnya yang terlalu pragmatis, Saifullah mengatakan bahwa semua yang telah terjadi akan dijadikannya sebagai bahan koreksi dan peringatan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangannya. Saifullah berjanji tetap akan berusaha melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan partai yang dilahirkan kaum nahdliyin itu menghadapi Pemilu 2004. e-ti Atur Lorielcide Paniroy

***TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)