Analis Politik yang Bersikap

Boni Hargens seorang analis politik yang berani bersikap dan berpihak dalam posisi independensinya sebagai seorang akademisi. Dia berpihak kepada kebenaran yang diyakininya kendati arus besar berseberangan dengannya. Dia dikenal sebagai pengamat politik nasional yang berani berseberangan dengan pihak-pihak intoleran yang menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuan tertentu.  Itulah sebabnya, sepak terjang pemilik gelar PhD dengan IPK 4.0 dari Walden University, AS, ini kerap diwarnai kontroversi dan kecaman dari netizen intoleran.

Saat menempuh pendidikan di Jerman, sekitar tahun 2010-2013, pria kelahiran 22 Februari 1981, Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini mulai sering diundang di televisi maupun forum diskusi sebagai pengamat politik nasional. Dia juga rajin menulis artikel di media cetak. Pada Pilpres 2014, Boni Hargens merapat ke kubu Jokowi dengan menjadi koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP).

Setahun kemudian, tepatnya musim Lebaran 2015, penulis buku berjudul ‘10 Dosa Politik SBY- JK’ ini disebut dipanggil Presiden Jokowi dan diminta membantu Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Pada 26 Januari 2016, Boni Hargens dilantik sebagai anggota dewan pengawas alias komisaris LKBN Antara.

Namun jabatan itu tidak lama dia emban, hanya sampai Agustus 2017. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi memberhentikan dengan hormat tiga Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Salah satu yang diberhentikan adalah Boni Hargens. Menurut Boni Hargens, dia diberhentikan karena masih aktif sebagai pengamat politik. Pemberhentian itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh Boni Hargens dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk lebih fokus menjadi pengamat politik yang sejak dulu dia jalani.

Dalam kiprahnya sebagai pengamat politik, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini kerap memposting pendapatnya di beberapa platform media sosial. Dari sekian banyak postingannya itu, Boni Hargens tidak luput dari kecaman dan ‘dirujak’ oleh netizen karena dianggap memposting sesuatu yang tidak pantas atau menyindir pihak lain.

Misalnya saat masih menjabat sebagai Dewan Pengawas kantor berita Antara, Boni Hargens mengunggah foto (2014) pernikahan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin di Twitter, Selasa, 22 November 2016. Foto itu dibubuhi caption, “Kami ucapkan selamat kepada Bapak Wakil Ketua MUI Ma’ruf Amin yang berusia 73 tahun. Hari ini menikahi wanita cantik Wury Estu Handayani, yang berusia 30 tahunan semoga kedua mempelai berbahagia dan langgeng sampai akhir hayat. Amin Yra.”

Setelah postingan itu, Boni Hargens diserang netizen yang mempertanyakan alasannya meng-upload foto tersebut, di tengah situasi politik nasional yang sedang panas. Akhirnya Boni Hargens menghapus foto itu, meminta maaf dan mengaku tak sengaja mengunggah foto tersebut. ”Saya minta maaf untuk salah teknis terkait foto nikah pimpinan MUI. Foto msk ke HP saya dari WA yang dikirim Bung Bithor. Kepencet ‘share’ saat mau disave,” tulisnya di Twitter.

Saat itu, Boni mengaku akan bersilaturahim ke KH Ma’ruf Amin kalau sudah berada di Indonesia. “Tks utk bntuan Bro Djabir Mawardy dan Bro Yaqut Cholil,” ujarnya. Ia juga berterima kasih pada gurunya Pak As’ad yang memahami kekhilafan tersebut. “Meski hanya telepon dari jauh, beliau tetap sambut dengan hangat.”

Boni Hargens kembali menjadi sorotan setelah menulis pernyataan di Twitter yang menilai ada aktor politik atau pihak-pihak yang menunggangi di balik demo bela Islam 4 November 2016. “4 November mainan para aktor pecundang. Ada indikasi uang korupsi dari kekuasaan 10 tahun lalu ikut mendanai aksi kotor tsb. usut tuntas#,” tulis Boni di Twitter, Sabtu, 12 November 2016. Dalam salah satu komentar di salah satu media online, Boni Hargens juga mengaitkan pidato SBY dengan demo tersebut.

Kader Partai Demokrat, pada 1 Desember 2016,  kemudian melaporkan Boni Hargens karena pernyataannya bahwa SBY adalah dalang aksi damai 4 November 2017 (Aksi 411) yang didapat dari hasil korupsi selama 10 tahun. Namun, pelaporan itu tidak diketahui bagaimana hasil akhirnya. Boni Hargens juga tercatat pernah berseteru dengan Ruhut Sitompul yang saat itu masih menjadi kader Partai Demokrat. Boni Hargens bahkan sampai melaporkan Ruhut Sitompul kepada Badan Kehormatan (BK) DPR, Senin, 9 Desember 2013. Pelaporan itu terkait dengan insiden penghinaan “kulit hitam” kepada dirinya yang terjadi saat acara diskusi di salah satu televisi swasta nasional membahas suatu kasus korupsi.

Kemudian, tatkala Ahok kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, Boni Hargens kembali disorot netizen. Pada April 2017 itu, Boni Hargens menulis di akun twitternya, ”Kemenangan ini spt pil yg diberikan pada anak super autis. Biar adem aja. Tapi tak akn menyembuhkn autisme dlm sekejap.#Salam Jakarta baru#.” Kicauan Boni Hargens itu dianggap tidak pantas dan melecehkan pengidap autis. Boni Hargens kemudian menghapus postingan itu.

Gerak gerik dan pernyataan Boni Hargens rupanya makin disorot netizen. Ibarat Boni Hargens yang terlambat masuk kantor dengan alasan mesti ke tambal ban karena ban motor bocor. Sang atasan yang sudah tidak suka dengan Boni Hargens mewajibkan mesti ada bukti foto Boni Hargens dengan tukang tambal ban. Kalau sudah tidak suka, kesalahannya dicari-cari, dibuat-buat, dan tidak pantas untuk dipercaya.

Itulah yang terjadi saat Boni Hargens tampil dalam acara talkshow di TVOne dengan tema Perppu Ormas pada Senin, 10 Juli 2017. Saat itu Boni Hargens terlihat mengusap-usap hidung disertai gerakan menyedot yang dianggap netizen seperti orang yang sedang “sakau”.

Tudingan ‘sakau’ itu sempat menjadi gunjingan publik sehingga memaksa Boni Hargens untuk menjelaskan kenapa dia berbuat seperti itu. Dia menyangkal tudingan ‘sakau’ itu dan mengaku tak pernah menyentuh narkoba sepanjang hidupnya. Dia mengaku saat itu sedang kurang sehat karena sudah dua minggu menderita hipokalsemia atau penyakit kadar kalsium darah rendah. Menurut Boni Hargens, penyakitnya itu memiliki gejala seperti kebingungan, penurunan kesadaran, depresi, dan halusinasi. Bahkan Boni Hargens sampai menulis kicauan di twiter untuk menepis tudingan, “Fitnahlah sepuas hatimu.”

Boni Hargens yang kerap disebut sebagai pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) ini juga sering frontal berhadapan dengan pihak-pihak yang sering mendiskreditkan pemerintahan Jokowi atau pihak-pihak intoleran yang suka menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuan. Misalnya, saat bicara tentang capres 2024, Boni Hargens tidak sungkan-sungkan untuk menyatakan ketidaksetujuannya Anies Baswedan maju sebagai Capres.

Menurut pandangannya, Anies Baswedan mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak yang intoleran dan pengusung khilafah, dia meragukan komitmen Anies terkait kontinuitas pembangunan yang digagas Jokowi (IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung), serta program-program Anies Baswedan yang dinilai gagal saat menjabat Gubernur DKI Jakarta seperti sumur resapan, Rumah DP Rp 0, dan sebagainya.

Mangatur L Paniroy – TokohIndonesia.com, dari berbagai sumber