Pengamat Muda yang Kritis
Burhanuddin Muhtadi
[DIREKTORI] Dalam usia yang relatif muda, dosen ilmu sosial dan politik UIN Syarif Hidayatullah ini sudah dikenal sebagai pengamat politik yang memiliki daya analisis dan pemikiran yang tajam dan cerdas. Selain menjadi peneliti di Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Center for the Study of Islam and Society (CENSIS/PPIM), ia juga aktif menulis di berbagai media massa dan jurnal internasional.
Menulis sudah menjadi bagian dari kehidupan Burhanuddin Muhtadi selama ini. Sejak sekolah dasar (SD), pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 15 Desember 1977 ini sudah mulai menuangkan pikirannya dalam bentuk diari. Kebiasaan menulis itu terus berlanjut hingga ia bersekolah di MTs Muallimin/at NU Rembang.
Ketika ia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MANPK/setara SMU) Solo, kemampuan menulisnya semakin terasah. Ia pernah menjuarai lomba karya tulis ilmiah di tingkat Kotamadya Solo hingga Provinsi Jawa Tengah.
Tamat dari MANPK, Burhanuddin melanjutkan pendidikan ke IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1996. Sambil menunggu Ospek/Propesa, ia menulis artikelnya yang pertama untuk media massa. Artikelnya ketika itu diberi judul “Keterbukaan Pasca Insiden 27 Juli.” Sebagaimana diakui Burhanuddin dalam situs pribadinya, ketika itu ia sengaja mengirim artikelnya ke Harian Terbit agar peluang dimuatnya lebih besar. Benar saja, artikelnya memang langsung dimuat. Setelah itu ratusan artikelnya dimuat di berbagai media massa. Misalnya, artikelnya dimuat di harian Kompas ketika kuliahnya memasuki semester ketiga. Tapi semester sebelumnya, ia juga sudah pernah menulis artikel dalam bahasa Inggris di The Indonesia Times.
Selain aktif menjadi peneliti dan menulis artikel di media, Burhanuddin juga aktif menulis buku. Belasan buku telah ditulisnya, antara lain; Gender Issues in the Perspective of Islamic Organizations (Gramedia ,2008), Madrasah in The Challenge of Globalization ( Jakarta: INCIS, 2004), dan Islamic Shari’a: Liberal Moslems Point of View
Selama menjadi mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, IAIN Jakarta, Burhanuddin aktif di berbagai organisasi seperti Ketua Umum BEM IAIN 2000-2001, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci).
Walaupun sibuk menjadi aktivis di kampus, Burhanuddin tetap bisa mengatur jadwal belajarnya. Buktinya, ia lulus dengan IPK 3,73, terbaik se-Fakultas Ushuluddin dan kedua terbaik se-UIN. Begitu lulus, Burhanuddin harus langsung bekerja. Pasalnya, sejak usia 23 tahun, Burhanuddin sudah menjadi kepala keluarga dengan menikahi Rahmawati, yang kini menjadi staf pengajar junior di UIN Syarif Hidayatullah.
Burhanuddin bekerja sebagai dosen tenaga honorer mengajar sosiologi dan civic education di Fakultas Dakwah UIN Jakarta. Ia juga aktif melakukan riset bersama Saiful Mujani dan kawan-kawan di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). Pada 2001, Burhanuddin mendirikan Jaringan Islam Liberal bersama Ulil Abshar Abdala, Luthfi Assyaukanie, Akhmad Sahal dan lain-lain.
Saat menjalani aktivitasnya sebagai aktivis dan peneliti, Burhanuddin mendapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk mengambil gelar master di Australian National University (ANU). Nilai kuliahnya di ANU termasuk salah satu yang terbaik dan mendapat penghargaan “Grade Point Above Distinction.” Sub-thesis Burhanuddin di ANU yang disupervisi oleh Greg Fealy juga mendapat nilai sangat baik dari dua Indonesianis kondang, Edward Aspinall dan William Liddle. Dari universitas tersebut, Burhanuddin meraih gelar MAPS dan MA.
Setelah kembali ke Tanah Air, Burhanuddin mencoba peruntungan sebagai konsultan politik dan bergabung dengan sebuah lembaga yang didirikan Bima Arya bernama Charta Politika. Dia juga mengajar di Pascasarjana Universitas Paramadina. Namun, setelah tiga bulan, Burhanuddin mengundurkan diri dari Charta Politika karena merasa tidak cocok menjadi konsultan politik. Burhanuddin kemudian diajak Saiful Mujani bergabung dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebagai Direktur Bidang Public Affair.
Selain aktif menjadi peneliti dan menulis artikel di media, Burhanuddin juga aktif menulis buku. Belasan buku telah ditulisnya, antara lain; Gender Issues in the Perspective of Islamic Organizations (Gramedia ,2008), Madrasah in The Challenge of Globalization ( Jakarta: INCIS, 2004), dan Islamic Shari’a: Liberal Moslems Point of View.
Bagi teman-temannya, seperti diutarakan Safril Muzaqqi dalam komentarnya di situs alumnimapk.blogspot.com, kemampuan retorika dan wawasan intelektual yang dimiliki oleh Burhanuddin sudah tidak diragukan lagi. Sejak duduk di bangku sekolah, khususnya di MANPK, Burhanuddin disebut salah satu siswa yang aktif sekaligus vokal. Di beberapa kesempatan diskusi, ia sering melontarkan gagasan yang brilian.
Pendapat temannya itu memang tidak terlalu berlebihan. Menjelang penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu II pada tahun 2009 lalu misalnya, dalam satu artikelnya, Burhanuddin mengatakan, kabinet idealnya tidak lebih dari 30 kementerian. Komposisinya, 70 persen dari kalangan profesional dan 30 persen dari kalangan parpol.
Lebih lanjut ia juga menyebut, pos-pos kementerian strategis yang mendapat alokasi pendanaan besar dari APBN sebaiknya diisi menteri dari kalangan profesional. Sebab jika diisi oleh kalangan parpol rentan dijadikan mesin uang parpol. “Karena kita tahu menteri yang diusung parpol bagaimanapun punya utang budi,” ujarnya.
Ketika itu, ia mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya memperbanyak profesional untuk memegang departemen dan kementerian yang strategis di kabinetnya. Terutama untuk pos-pos kementerian di bidang ekonomi, menurutnya sangat rentan jika dipegang oleh menteri dari parpol.
Di lain waktu, menanggapi perilaku sejumlah anggota DPR RI yang pernah secara diam-diam pergi ke luar negeri, Burhanuddin memberikan komentar yang cukup keras. Ia menilai perilaku anggota dewan itu sebagai modus untuk memenuhi hasrat berplesiran dengan uang negara. “Tujuan mereka untuk melakukan studi banding hanya sekadar memuaskan nafsu plesiran anggota DPR. Kalau punya niat baik, kan nggak perlu sembunyi-sembunyi. Ini kejahatan luar biasa yang dilakukan anggota DPR,” ujarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan anggota DPR itu semakin menunjukkan kalau anggota parlemen tidak lagi peduli atas kritik yang disampaikan masyarakat sehingga mereka tidak layak dianggap sebagai wakil rakyat. CID
