Tinggalkan Jabatan Birokrat
Anggito Abimanyu
[DIREKTORI] DR. Anggito Abimanyu, M.Sc, lahir di Bogor, Jawa Barat 19 Februari 1963. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, ini melepas jabatannya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2006-2010) setelah dia merasa dipermalukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dia mengatakan, kelak akan kembali lagi! “I’ll be back,” tegasnya.Â
Anggito mengundurkan diri dari jabatannya setelah nasibnya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) terkatung-katung. Di sela-sela kegiatannya sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, ia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Tim Pengawasan Kebijakan Pembatasan BBM Subsidi dari konsorsium gabungan 3 universitas yakni ITB, UGM, dan UI.
Rabu 6 Januari 2010, sempat menjadi hari yang ditunggu-tunggu DR. Anggito Abimanyu, M.Sc. Karena, pada hari itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melantik dirinya menjadi Wakil Menteri Keuangan sebagaimana pakta integritas dan kontrak kerja yang telah ditandatanganinya. Kepada beberapa wartawan, Anggito pun telah mengirimkan pesan singkat memastikan waktu pelantikan. “Pelantikan jam 2 siang. Mohon doanya,” tulis Anggito dalam SMS.
Pada tanggal yang disebutkan, memang benar ada pelantikan wakil menteri. Empat pejabat dilantik pada hari itu, yakni Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Sekretaris Kabinet. Namun, Wakil Menteri Keuangan yang hendak diisi Anggito Abimanyu dan jabatan Wakil Menteri Kesehatan yang sebelumnya disebut akan diisi oleh Ketua IDI, Fahmi Idris, dinyatakan ditunda karena keduanya disebut belum memenuhi syarat administrasi.
Syarat yang belum dipenuhi tersebut tercantum pada Pasal 70 PP No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier, yakni pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon 1 A. Sementara Anggito, keputusan presidennya memang baru bereselon 1B. Sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang bereselon 1A, Keppresnya masih dalam proses pengurusan di Sekretariat Kabinet.
Pada hari penundaan pelantikan itu (6/1/2010), entah berupaya menutupi kelemahan manajemen Istana Kepresidenan atau sekadar melipur rasa kecewa calon Wakil Menteri yang tidak jadi dilantik, orang-orang sekitar Presiden SBY memberikan jaminan bahwa penundaan pelantikan hanyalah masalah administrasi belaka, dan menjamin posisi keduanya tidak akan berubah. “Belum dilantik saja. Seperti Anggito, kalau nanti kenaikan pangkatnya sudah memenuhi I A. Mungkin saat ini beliau diusulkan. Tapi nanti ketika dia menjadi eselon 1A beliau memenuhi syarat, bisa kita lantik. Kan masih ada wamen lagi yang lain yang belum (dilantik),” ucap Mensesneg Sudi Silalahi menyampaikan jaminan, sebagaimana dikutip Kantor Berita ANTARA (6/1/2010).
Namun, bersamaan dengan pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani yang mengundurkan diri dan kemudian diganti Agus Martowardojo, di luar dugaan jabatan Wakil Menteri Keuangan juga ditunjuk, tapi bukan nama Anggito Abimanyu, melainkan Dirjen Anggaran Anny Rahmawati.
Melihat kejadian ini, banyak pihak menyebut Anggito merupakan gambaran pejabat yang sebenarnya memiliki kompetensi tapi tertimpa sial karena ketidakbecusan pengurus administrasi negara. Kemampuan peraih Doktor (Ph.D) dari University of Pennsylvania Philadelphia Amerika Serikat ini tidak diragukan lagi. Sekadar contoh, selama menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan, pria kelahiran Bogor, Jawa Barat 19 Februari 1963 ini mempunyai peranan penting di G-20. Bahkan dia memimpin sebuah working group di G-20 yang membahas mengenai langkah-langkah penanganan krisis global dan cara memperkuat sektor keuangan dan perekonomian global pasca krisis.
Setelah pengunduran dirinya dikabulkan, Anggito Abimanyu akhirnya kembali ke kampus di mana ia meraih gelar Sarjana Ekonominya, Universitas Gajah Mada. Di UGM, ia memulai hari pertamanya mengajar pada Kamis (27/5/10) setelah sepuluh tahun meniti karir di Kementerian Keuangan. Penyambutan Anggito ditandai makan siang bersama dengan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Prof Dr Marwan Asri MBA dan Wakil Dekan, Ketua Prodi serta Ketua Jurusan FEB UGM.
Wakil Presiden Boediono bahkan ikut bersuara saat menanggapi rencana Anggito yang akan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pasca kejadian yang memalukan itu. Ketika itu, Boediono mengharapkan Anggito tidak mengundurkan diri. Alasannya, Abimayu masih diperlukan. “Pak Boediono tidak ingin Anggito mundur, sekaliber Anggito tenaganya masih diperlukan di pemerintahan,” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat Jumat (21/5/2010) kepada wartawan.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Menko Perekonomian Hatta Radjasa juga menyayangkan keputusan Anggito Abimanyu yang akhirnya memutuskan mundur sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan memilih kembali mengajar ke alamaternya, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Aburizal menilai, Anggito memiliki keahlian mumpuni, terutama di bidang fiskal. “Saya sedih Anggito pergi dari sana,” ucap Aburizal, Sabtu (22/5/10). Hatta Radjasa juga sebelumnya sempat menyebut bahwa Anggito masih dibutuhkan. “Pak Anggito masih diperlukan,” kata Hatta di Kementerian Keuangan, Kamis (20/5/2010). Karena itu, Hatta Radjasa meminta surat pengunduran diri Anggito jangan terlalu dipersoalkan. “Namanya orang meminta mundur, kan boleh ditolak, tidak harus disetujuikan,” kata Hatta.
Setelah pengunduran dirinya dikabulkan, Anggito Abimanyu akhirnya kembali ke kampus di mana ia meraih gelar Sarjana Ekonominya, Universitas Gajah Mada. Di UGM, ia memulai hari pertamanya mengajar pada Kamis (27/5/10) setelah sepuluh tahun meniti karir di Kementerian Keuangan. Penyambutan Anggito ditandai makan siang bersama dengan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Prof Dr Marwan Asri MBA dan Wakil Dekan, Ketua Prodi serta Ketua Jurusan FEB UGM.
Sejak awal, Anggito sudah mengungkapkan keinginannya untuk lebih banyak mengajar mahasiswa baru yang masuk ke UGM. Ia ingin lebih banyak memberikan pengalaman saat menjabat di Kementerian Keuangan dan menanamkan nilai-nilai moral kepada mahasiswa terkait peluang kerja setelah lulus. “Saya ingin mengajar dua mata kuliah saja, pengantar ekonomi dan ekonomi Indonesia. Mengajar mereka yang baru lulus SMA, tentang teori empiris ekonomi Indonesia. Saya juga harus siap memberikan nilai-nilai moral dalam mengajar,” ujar pria yang dalam dunia bisnis pernah dipercaya menjadi Komisaris Bank Internasional Indonesia (2000-2001), Lippo Bank (2001-2003), dan PT Telkom (2004-2008) ini.
Anggito juga menyatakan dengan diplomatis bahwa kembali ke UGM bukan karena ia kecewa. “Saya kembali ke UGM bukan karena kecewa atas pembatalan jabatan Wakil Menteri Keuangan. Namun, saya menganggap saat ini adalah momentum untuk melupakan cerita masa lalu di Kementerian Keuangan,” katanya.
Setelah setengah tahun kembali ke lingkungan kampus, konsultan paruh waktu di Bank Dunia, Washington DC (1992-1995) ini sudah menanggalkan budaya birokrat. Pada November 2010, ia bersama mahasiswa menyempatkan diri meninjau para pengungsi di posko Gelanggang Mahasiswa UGM. Ia pun merasa bahagia bisa bersama para pengungsi itu.
Pada akhir tahun 2010, persisnya Senin 13 Desember 2010, Anggito terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Indonesia (Perbasi) hingga tahun 2014. Anggito terpilih setelah mendapat 133 suara dalam Musyawarah Nasional Perbasi di Hotel Mercure, Jakarta. Anggito menggantikan Noviantika Nasution yang telah menjabat sejak tahun 2006.
Kesempatan memasuki dunia hiburan juga menghampiri Anggito setelah tidak menjadi pejabat publik. Buktinya, ia menjadi bintang iklan Jamu Tolak Angin produksi Sido Muncul. Tentang hal yang satu ini, Anggito kepada wartawan mengaku bersedia menjadi bintang iklan karena rasa empatinya terhadap pengusaha yang mau memperjuangkan produk asli Indonesia serta menggunakan bahan asli Indonesia.
Selain itu, pemerintah kemudian menunjuk Anggito Abimanyu sebagai Ketua Tim Pengawasan kebijakan pembatasan BBM subsidi dari konsorsium gabungan 3 universitas, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI).
Tim ini menawarkan tiga opsi pembatasan yang diajukan kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera direalisasikan. Opsi pertama adalah menaikkan harga premium Rp500 per liter namun untuk angkutan umum diberikan semacam cash back atau jaminan kembalian, sehingga tarifnya tidak naik. Opsi kedua, perpindahan penggunaan BBM bagi kendaraan pribadi dari Premium kepada Pertamax, agar ada pengurangan konsumsi BBM bersubsidi oleh pengguna kendaraan pribadi yang saat ini mencapai angka 3 juta kiloliter per tahun. Opsi tersebut ditetapkan dengan menjaga harga pertamax berdasarkan survey atas kemampuan daya beli masyarakat sekitar Rp8.000 per liter. Opsi ketiga, pemerintah dapat melakukan penjatahan konsumsi premium dengan sistem kendali penjatahan yang berlaku tidak hanya untuk kendaraan umum tapi juga kendaraan pribadi.
Menurut Anggito, opsi yang paling dimungkinkan untuk pembatasan BBM bersubsidi dalam jangka panjang adalah dengan memberlakukan sistem kendali penjatahan. Karena penjatahan itu berarti pemerintah bisa target subsidi, peruntukkan subsidi tepat sasaran pada siapa. Itu ada jatahnya kalau ada yang melebihi dia harus membayar pada harga biasa. “Tapi, sistem itu apakah bisa dilakukan sekarang tergantung kesiapan dari sistem kendali, karena itu memerlukan server, jaringan, database, dan infrastruktur yang baik,” ujarnya. Sejauh ini, penerapan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi masih terus diundur jadwalnya. eti | ms-mlp
