Publikasi

Perubahan yang cepat, dinamis dan tidak dapat diprediksi dalam dunia bisnis menuntut berbagai perusahaan untuk memperbaiki bahkan bila perlu merombak mekanisme responsifitas proses bisnisnya. Salah satu solusi terbaiknya adalah dengan mengadopsi kemampuan teknologi yang terbukti mampu mengantisipasi berbagai perubahan baik dari dalam atau luar perusahaan. Betti Alisjahbana mengemukakan hal itu dalam wawancara dengan TokohIndonesia.com.

WAWANCARA SYAYKH AS PANJI GUMILANG: Indonesia harus masuk dalam 'zone of peace and democracy' kalau ingin menjadi negara yang beradab dan bermoral di muka bumi ini bersama-sama dengan negara-negara lain. Di situlah baru ketahuan bahwa Indonesia akan strong. Pernyataan ini dikemukakan Syaykh l-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang, dalam percakapan dengan Tim Wartawan TokohIndonesia.Com.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Dalam praktik hukum,penggunaan alat perekam dan hasil rekaman telah merupakan bagian dari proses pro justisia perkara pidana.Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti (Pasal 184) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Oleh Faisal Basri | Indonesia memiliki peluang amat besar untuk lebih cepat menjadi negara maju, ancar-ancarnya sekitar tahun 2025-2030. Untuk mewujudkan visi menjadi negara maju tersebut dibutuhkan lima syarat utama: struktur ekonomi yang tangguh, perekonomian yang memiliki daya saing, sumber daya manusia berkualitas, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan pembiayaan pembangunan.

WAWANCARA SISWONO: Sekitar 51 persen populasi masyarakat Indonesia adalah petani, maka sejahteranya petani adalah sejahteranya Indonesia. Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Dr. (Hc) Ir. Siswono Yudohusodo menegaskan hal itu dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia.Com Ch. Robin Simanullang. Menurutnya, bangsa dengan etos ekonomi mandiri tidak membelanjakan devisa yang diperoleh dengan susah payah itu untuk membeli bahan pangan selama produk itu dapat diproduksi sendiri.

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.

Ketua MPR-RI Dr. Zulkifli Hasan, SE, MM*: Tanpa ada persatuan tak akan lahir Indonesia. Tanpa persatuan tak akan bertahan Indonesia hingga berbilang abad ke depan. Tanpa persatuan tak akan ada kemajuan. Tanpa persatuan tak kan ada keadilan dan kemakmuran bersama. Bersatu, bersatu, bersatu. Itu yang dibutuhkan dari dulu, kini, esok hari, hingga seterusnya.

Oleh: Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, SH, MH | Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurun waktu 5 tahun, lebih menitikberatkan pada penindakan bila dibandingkan dengan pencegahan dan menejemen internal. Penindakan oleh KPK itu lebih pada segi kuantitatif dan kecepatan dalam memproses perkara. Hal ini bukanlah karakteristik due process of law melainkan crime control model yang tidak dianut dalam UNCAC.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan

Oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif | Kultur buram menyandera kita. Peribahasa Melayu itu selengkapnya berbunyi: "Main api terbakar, main air basah". Artinya, setiap perbuatan yang menyerempet bahaya atau perbuatan kotor, si pelaku harus berani menanggung risikonya, jangan dipikulkan ke atas pundak orang lain.