Pemilu Kacau, Demokrat Kampiun

Penulis

10/12/2024

VISI BERITA (Saling Lempar Kewenangan, April – 15 Mei 2009) – Di tengah suasana relatif damai saat penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu, rupanya terjadi kemunduran kualitas Pemilu. Banyak pihak menilai bahwa Pemilu ini merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah pascareformasi.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 66 | Basic HTML

Penilaian itu dikemukakan setelah melihat berbagai kenyataan buruk penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah, bahkan nyaris amburadul. Banyak warga negara yang kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT. Sebaliknya banyak DPT (terdaftar) ganda, orang mati, dan anak di bawah umur. Ditambah lagi pengadaan logistik Pemilu yang juga bermasalah. Surat suara tertukar ke daerah lain, sebagian sudah dicontreng. Kotak suara tak bersegel, dan lain sebagainya.

Masalah kacau-balaunya DPT mungkin menjadi salah satu hal yang paling buruk dan paling perlu segera diperbaiki. Sebab masih akan ada Pemilu Presiden 9 Juli 2009. Puluhan juta warga negara yang kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT pada Pemilu Legislatif jangan lagi kehilangan hak asasi pada Pilpres mendatang.

Sehingga rekomendasi, tuntutan para petinggi partai dan beberapa warga negara supaya pihak yang bertanggung jawab segera memberi penjelasan dan sekaligus menunjukkan usaha keras untuk memperbaikinya. Tetapi, sangat disayangkan, pihak pemerintah (Presiden dan Menteri Dalam Negeri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru dari awal mengambil sikap defensif dan terkesan membiarkannya dan saling lempar kewenangan.

Pihak KPU menyatakan carut-marutnya DPT itu berawal dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dibuat Departemen Dalam Negeri. Jadi itu tanggung jawab Mendagri. Tapi Mendagri menolak dituduh paling bertanggung jawab. Mendagri Mardiyanto dalam rapat dengan Komisi II DPR menyebutkan, kewenangan DP4 ada pada KPU untuk memutakhirkannya. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku penanggung jawab Pemilu mengatakan, kompleksibilitas pelaksanaan Pemilu tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas tidak baiknya kinerja KPU.

Presiden SBY malah meminta para petinggi partai yang ingin menjernihkan masalah DPT dan segala macam kemungkinan kecurangan Pemilu diselesaikan, untuk tidak galak-galak berbicara tentang kecurangan Pemilu. Ia malah menyebut punya memori yang banyak tentang Pemilu 2004 dan tentang masa lalu pribadi orang-orang itu. Mengapa presiden sebagai penanggung jawab Pemilu begitu defensif dan bahkan mencari-cari kesalahan masa lalu?

Pantas saja pihak kepolisian dengan perasaan tak bersalah menolak pengaduan Badan Pengawas Pemilu tentang dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan KPU. Padahal UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, dengan jelas menyebut kewenangan Bawaslu menyampaikan pelanggaran administrasi kepada KPU dan menyalurkan pelanggaran pidana kepada kepolisian untuk diteruskan ke peradilan umum.

Paling ironis, kemudian KPU melempar kesalahan kepada warga yang tidak proaktif mendaftarkan diri supaya terdaftar dalam DPT. Waduh, kalau begini, apakah mereka tidak menyadari posisi sebagai pejabat publik, pelayan publik?

Kita berharap, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan Kepolisian menjalankan tugas kepelayananpubliknya sehingga kekacau-balaun Pemilu Legislatif tidak terulang pada Pilpres mendatang. Jika pemerintah dan KPU memperlihatkan tanggung jawab dan keseriusan memperbaiki penyelenggaraan Pemilu Presiden, kita yakin kepercayaan publik atas kejujuran dan keadilan penyelenggaraan Pemilu akan pulih. Juga kepercayaan para petinggi politik yang merasa dirugikan juga akan pulih dan akan mengikuti Pilpres dengan nyaman dan bermartabat. Dengan demikian, legitimasi anggota legislatif dan presiden terpilih pun akan semakin tinggi. (red/BeritaIndonesia)