Opini

Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.

Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Prof. Ahmad Syafii Maarif Jika Alquran ditanya: “Engkau untuk kepentingan...

Oleh Anies Baswedan, Ph.D | Makin hari kegalauan itu tumbuh makin pesat, tetapi berhentilah mengatakan bangsa ini bobrok. Hentikan tudingan bahwa bangsa ini tenggelam. Tidak! Bangsa ini sedang bangkit dan akan makin tinggi berdirinya. Namun, jika Presiden Yudhoyono tidak segera mengubah cara menjalankan pemerintahan, maka saya harus mengingatkan bahwa bangsa Indonesia bisa memasuki persimpangan jalan yang berbahaya.

Praktik hukum pidana di Indonesia sering kali menampilkan ketidakadilan...

Hukum seharusnya menjadi benteng keadilan, bukan alat untuk kezaliman....

Meskipun pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah menjadi...

Oleh AS Panji Gumilang | Fenomena globalisasi, yang telah mengubah sedemikian rupa pola perdagangan dunia, informasi dan komunikasi, serta hubungan perekonomian di akhir abad kedua puluh, membawa pengaruh perubahan yang sama di bidang pendidikan di awal abad kedua puluh satu.

Persaingan dua pasangan kontestan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) putaran kedua tampaknya akan berlangsung ketat. Maka pantas saja kedua pasangan melakukan konsolidasi dengan berbagai cara untuk memenangkan putaran final Pilpres 20 September 2004 itu.

Setelah reformasi, ini Pemilihan Umum (Pemilu) kedua. Pemilu pertama, tahun 1999, yang dinilai paling demokratis setelah tahun 1955, telah melahirkan anggota legislatif 'reformis'. Dibilang reformis, karena mereka umumnya bersuara lantang mengkritisi eksekutif, kendati tak jarang kebablasan mencampuri urusan eksekutif sangat jauh. Salah satu produk mereka yang fenomenal adalah amandemen UUD 1945, yang antara lain mengenai sistem Pemilu langsung.

Setiap hari kami menerima banyak surat, terutama melalui e-mail. Isi dan maksud surat-surat itu beragam, baik berupa saran, pendapat, pertanyaan (di antaranya menanyakan alamat tokoh), maupun kritik. Namun keberagaman dan banyaknya surat itu, bagi kami, memiliki satu hakikat utama yakni sebagai sumber inspirasi yang sangat berharga.

Semua orang sudah jenuh dengan keterpurukan bangsa ini. Tidaklah mengherankan bila kata 'perubahan' menjadi senjata paling ampuh untuk menarik simpati masyarakat. Di benak kita, perubahan biasanya identik dengan barang baru dan harapan baru. Setiap kali anak sekolah masuk tahun ajaran baru, mereka juga berkeinginan bisa memperoleh baju, tas, sepatu dan buku baru. Begitu pula, bagi kita yang memulai sesuatu dari awal atau memulai kehidupan yang baru, rasanya lebih afdol dengan barang baru dan harapan baru.

Suwardi Suryaningrat atau lebih terkenal sebagai Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, pendiri Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922, Bapak Pendidikan Nasional yang kemudian hari kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), mengajarkan kepemimpinan kepada bangsa untuk tut wuri handayani, ing madyo mangun karso, dan ing ngarso sung tulodo. Artinya, kepemimpinan itu di belakang memberi dorongan, di tengah membangun prakarsa, dan di depan memberi teladan.