Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.
WAWANCARA: Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, SH, seorang pemimpin berusia muda (37 tahun) punya visi membangun Purwakarta Berkarakter berbasis religi dan kearifan lokal. Dan untuk mewujudkannya, ia menggariskan kebijakan strategis Sembilan Langkah Menuju Digjaya Purwakarta.
Ahli Tafsir Al-Quran dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Prof Dr HM Roem Rowi, MA mengatakan Al-Zaytun itu aset umat Islam dan bangsa Indonesia yang perlu dan patut dicontoh dan dijaga. "Kita harus mengucapkan terima kasih dan bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Syaykh Panji Gumilang dan kawan-kawan di Al-Zaytun, sebab itu merupakan lembaga pendidikan masa depan yang modern," begitu penuturan Prof Dr HM Roem Rowi dalam percakapan dengan Tim Wartawan Tokoh Indonesia, di Surabaya (9/2/2006).
Setiap hari kami menerima banyak surat, terutama melalui e-mail. Isi dan maksud surat-surat itu beragam, baik berupa saran, pendapat, pertanyaan (di antaranya menanyakan alamat tokoh), maupun kritik. Namun keberagaman dan banyaknya surat itu, bagi kami, memiliki satu hakikat utama yakni sebagai sumber inspirasi yang sangat berharga.
Oleh Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH, LLM | Hukum nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, belum komprehensif dan belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat bersama dengan kehidupan masyarakat maju.
Setelah reformasi, ini Pemilihan Umum (Pemilu) kedua. Pemilu pertama, tahun 1999, yang dinilai paling demokratis setelah tahun 1955, telah melahirkan anggota legislatif 'reformis'. Dibilang reformis, karena mereka umumnya bersuara lantang mengkritisi eksekutif, kendati tak jarang kebablasan mencampuri urusan eksekutif sangat jauh. Salah satu produk mereka yang fenomenal adalah amandemen UUD 1945, yang antara lain mengenai sistem Pemilu langsung.
Jauhkan Si Singamangaraja dari Injil (11)
Akhiri Antagonisme Kekristenan versus Kebatakan dengan Inkulturasi Pengudusan Kebatakan. Belajar (introspeksi)...
Jauhkan Si Singamangaraja dari Injil (5)
Misionaris Protestan fundamentalis mengambil pendekatan “perpindahan radikal” atau “konflik” dan/atau antagonistis;...