Busung Lapar di Sarang Korupsi

Penulis

14/08/2024

VISI BERITA (Busung Lapar dan Korupsi, Juli 2005) – Meskipun usianya semakin uzur, Pak Harto (84) tetap peka terhadap permasalahan yang menimpa bangsanya. Mantan presiden 32 tahun itu, melalui adiknya, H. Probosutedjo, mengutarakan keprihatinannya atas bencana busung lapar yang mulai mencuat ke permukaan dari P. Lombok (Tokoh Indonesia, edisi Juni 2005).

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 01 | Basic HTML

Kenapa dia begitu peduli? Pak Harto, di awal pemerintahannya (1970-an), memberi perhatian khusus terhadap bencana busung lapar tahunan di NTB, terutama Lombok Selatan. Pak Harto mendeteksi akar permasalahan, mengupayakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Akar kemiskinan di Lombok Selatan dan daerah-daerah lain di NTB adalah kekeringan. Lantas Pak Harto menetapkan tiga program: organisasi, pembangunan irigasi, dan perbaikan gizi.

Langkah pertama, menanami sawah-sawah tadah hujan dengan padi gogoh ranca yang tahan kekeringan. Langkah kedua, membangun jaringan irigasi untuk mengairi ribuan hektar lahan yang kering kerontang pada setiap musim kemarau. Langkah ketiga, membangun Puskesmas dan Posyandu untuk memantau dan mengawasi kondisi gizi masyarakat miskin.

Khusus di Lombok Selatan, pemerintah bekerjasama dengan Kanada, membangun sistem pengairan yang berteknologi tinggi, high level diversion, mengalihkan air yang berlimpah di Lombok Barat dan Timur ke Lombok Selatan lewat saluran layang. Hasilnya, ribuan hektar sawah tadah hujan diairi secara teratur, masyarakat Lombok Selatan terbebas dari kemiskinan dan busung lapar.

Sungguh mengejutkan, di tengah laporan tahunan surplus pangan, bencana busung lapar mencuat kembali di NTB. Bencana itu memang menghilang dari Lombok Selatan, tetapi mencuat dari di desa Bengkel, Lombok Barat, hanya beberapa kilometer dari Mataram, ibukota NTB. Agaknya busung lapar merupakan puncak gunung es kemiskinan yang mengendap di bawah permukaan bertahun-tahun. Yang tak terbantahkan, pengakuan Menteri Kesehatan Siti Fadilah, bahwa di antara 4 juta penduduk NTB, ada sejuta lebih yang masih dijerat kemiskinan.

Namun ada justifikasi dari pejabat kesehatan setempat bahwa busung lapar di Lombok lebih disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap masalah gizi, bukan semata-mata kurang pangan. Padahal faktanya, gejala busung lapar mendera bayi-bayi keluarga miskin yang dibesarkan di rumah-rumah satu kamar, berdinding dan berlantai tanah, dan beratap jerami. Di situlah mereka beranak pinak, berlindung dari kebodohan dan kehidupan yang serba kekurangan.

Apa pun dalihnya, satu hal yang tak terbantahkan bahwa busung lapar lahir dari ketidakberdayaan, ketidakpedulian dan manipulasi sosial. Karena itu, juga patut ditelusuri bahwa di Lombok, keberadaan sekat-sekat sosial seakan lestari secara alami.

Lantas apa hubungan antara busung lapar dan tindak korupsi?

Hubungan antara keduanya sangat erat, ibarat dua sisi mata uang. Korupsi telah merusak sendi ekonomi dan moral bangsa, menciptakan kemiskinan dan melemahkan daya saing bangsa. Peringkat ketiga negara terkorup di dunia, sungguh telah menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain.

Wajah korupsi bermacam-macam; misalnya, pencurian uang negara, transaksi fiktif, mark-up proyek, manipulasi pajak, dan kredit bank. Kasus-kasus ini bertebaran di pelbagai lembaga negara, instansi pemerintah, perusahaan negara, dan perbankan.

Skandal kredit BLBI yang menguras uang negara ratusan triliun rupiah ditalangi oleh pemerintah (Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati). Pemerintah menjual surat utang (obligasi) untuk menyehatkan bank-bank milik pengemplang BLBI (para konglomerat). Kemudian utang itu dimasukkan ke APBN, sudah tentu dibayar dari hasil keringat rakyat (termasuk yang miskin). Skandal kredit macet bank-bank milik negara sudah tentu ditalangi oleh pemerintah, dananya dikumpulkan dari rakyat. Masih ada segudang skandal korupsi lainnya, di KPU, BPK, DPR dan berbagai departemen yang perlu ditelusuri oleh KPK.

Kejahatan korupsi telah merongrong kemampuan pemerintah membiayai proyek-proyek untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah, bahkan harus menjual surat utang untuk menutup defisit APBN. Subsidi buat rakyat (BBM) Rp 17 triliun harus dikalahkan oleh subsidi untuk orang kaya, tak kurang dari Rp 800 triliun. Jangan heran jika angka kemiskinan bertambah dari sekitar 22 juta tahun 1976 menjadi 37 juta lebih tahun 2003. Laporan ILO yang dikutip ISEI lebih mengerikan, tak kurang dari 107 juta penduduk Indonesia terancam kemiskinan.

Sangatlah ironis bahwa di antara puluhan juta orang yang bergulat dengan kemiskinan, sekelompok kecil elite mempertontonkan gaya hidup mewah. Mereka tak peduli pada saudara-saudara mereka yang hidup serba kekurangan. Kepedulian sosial telah menjadi “barang langka” di negeri ini. Jurang kaya-miskin melebar dan terus melebar.

Yang perlu ditelisik, apakah kekayaan yang mereka hamburkan diperoleh secara wajar atau hasil kejahatan korupsi. Karena mafia korupsi telah membangun sel dan jaringan yang tak mudah didobrak. (red/BI)