BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
26.1 C
Jakarta
Populer Hari Ini
Populer Minggu Ini
Populer (All Time)

Makalah

Kinerja KPK: Crime Control Model

Oleh: Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, SH, MH | Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurun waktu 5 tahun, lebih menitikberatkan pada penindakan bila dibandingkan dengan pencegahan dan menejemen internal. Penindakan oleh KPK itu lebih pada segi kuantitatif dan kecepatan dalam memproses perkara. Hal ini bukanlah karakteristik due process of law melainkan crime control model yang tidak dianut dalam UNCAC.

Meneropong Politik Indonesia 2011

Sebagian saldo politik 2011 merupakan carry over dari saldo politik 2010. Oleh karenanya, berbicara politik Indonesia tahun 2011 berarti harus pula membicarakan fakta-fakta politik Indonesia yang terjadi di tahun ini. Berbagai persoalan politik, ekonomi dan sosial nyatanya belum bisa diselesaikan secara tuntas. Bahkan hal-hal penting yang menyangkut penegakan supremasi hukum dan stabilitas politik dalam negeri di sepanjang tahun 2010 ini diwarnai oleh kejutan-kejutan politik. Dalam rangka meneropong situasi dan kondisi politik pada tahun 2011, maka kita perlu mereview dulu apa yang terjadi sepanjang 2010 agar bisa mempersiapkan dan melihat secara lebih komprehensif fenomena politik yang terjadi.

Filsafat Intelijen Negara RI

Orasi Prof. Dr. AM Hendropriyono | 'Pancasila merupakan landasan filsafat intelijen negara Republik Indonesia, dengan Veloc et Exactus (cepat dan tepat) sebagai ontologi keberadaannya.

Prospek Dan Dinamika Politik 2011

Mencermati dinamika dan prospek politik 2011 dalam kekinian, Desember 2010, akan sangat berbeda kalau dilakukan pada Bulan November atau Desember 2009. Lebih kurang setahun yang lalu, kalau diminta untuk melakukan prediksi politik tahun 2011 tentu mempunyai harapan yang besar. Ekspektasi tersebut tidak terlalu berlebihan mengingat hasil pemilu 2009 menunjukkan titik terang untuk memenuhi persyaratan dari tiga tujuan berdemokrasi. Pertama, Pemerintahan yang efektif, namun tetap dapat dikontrol oleh masyarakat dan parlemen. Kedua, kemampuan pemerintah menghasilkan kebijakan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pendalaman (deepening) demokrasi, dalam arti peningkatan pelembagaan proses politik dalam meletakkan dasar-dasar penataan struktur kekuasaan dan perilaku politik yang beradab.

Hubungan Sipil-Militer

=Visi, Misi dan Aksi Tulisan ini lebih sebagai refleksi pribadi daripada karya ilmiah yang tersusun secara ketat atas apa yang saya pahami tentang hubungan sipil-militer selama ini. Era reformasi ternyata memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengaktualisasikan diri.  
Majalah Horas Indonesia Edisi 08

Pemerintahan Minim Kepercayaan; Politik Indonesia 2011

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, awal Februari lalu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif menilai, pemerintah saat ini menunjukkan gejala mati rasa terhadap berbagai persoalan. "Saya takut nanti ada kemarahan masyarakat," katanya seperti dikuti sejumlah media.

Menata Kembali Pembangunan Hukum Nasional

Oleh Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH, LLM | Hukum nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, belum komprehensif dan belum diperkaya  nilai-nilai kehidupan masyarakat adat bersama dengan kehidupan masyarakat maju.

Filsafat Intelijen Negara RI

Orasi Prof. Dr. AM Hendropriyono | 'Pancasila merupakan landasan filsafat intelijen negara Republik Indonesia, dengan Veloc et Exactus (cepat dan tepat) sebagai ontologi keberadaannya.

Populer

Artikel Lainnya

Kinerja KPK: Crime Control Model

Oleh: Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, SH, MH | Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurun waktu 5 tahun, lebih menitikberatkan pada penindakan bila dibandingkan dengan pencegahan dan menejemen internal. Penindakan oleh KPK itu lebih pada segi kuantitatif dan kecepatan dalam memproses perkara. Hal ini bukanlah karakteristik due process of law melainkan crime control model yang tidak dianut dalam UNCAC.

Filsafat Intelijen Negara RI

Orasi Prof. Dr. AM Hendropriyono | 'Pancasila merupakan landasan filsafat intelijen negara Republik Indonesia, dengan Veloc et Exactus (cepat dan tepat) sebagai ontologi keberadaannya.

Pemerintahan Minim Kepercayaan; Politik Indonesia 2011

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, awal Februari lalu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif menilai, pemerintah saat ini menunjukkan gejala mati rasa terhadap berbagai persoalan. "Saya takut nanti ada kemarahan masyarakat," katanya seperti dikuti sejumlah media.

Prospek Dan Dinamika Politik 2011

Mencermati dinamika dan prospek politik 2011 dalam kekinian, Desember 2010, akan sangat berbeda kalau dilakukan pada Bulan November atau Desember 2009. Lebih kurang setahun yang lalu, kalau diminta untuk melakukan prediksi politik tahun 2011 tentu mempunyai harapan yang besar. Ekspektasi tersebut tidak terlalu berlebihan mengingat hasil pemilu 2009 menunjukkan titik terang untuk memenuhi persyaratan dari tiga tujuan berdemokrasi. Pertama, Pemerintahan yang efektif, namun tetap dapat dikontrol oleh masyarakat dan parlemen. Kedua, kemampuan pemerintah menghasilkan kebijakan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pendalaman (deepening) demokrasi, dalam arti peningkatan pelembagaan proses politik dalam meletakkan dasar-dasar penataan struktur kekuasaan dan perilaku politik yang beradab.

Meneropong Politik Indonesia 2011

Sebagian saldo politik 2011 merupakan carry over dari saldo politik 2010. Oleh karenanya, berbicara politik Indonesia tahun 2011 berarti harus pula membicarakan fakta-fakta politik Indonesia yang terjadi di tahun ini. Berbagai persoalan politik, ekonomi dan sosial nyatanya belum bisa diselesaikan secara tuntas. Bahkan hal-hal penting yang menyangkut penegakan supremasi hukum dan stabilitas politik dalam negeri di sepanjang tahun 2010 ini diwarnai oleh kejutan-kejutan politik. Dalam rangka meneropong situasi dan kondisi politik pada tahun 2011, maka kita perlu mereview dulu apa yang terjadi sepanjang 2010 agar bisa mempersiapkan dan melihat secara lebih komprehensif fenomena politik yang terjadi.

Menata Kembali Pembangunan Hukum Nasional

Oleh Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH, LLM | Hukum nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, belum komprehensif dan belum diperkaya  nilai-nilai kehidupan masyarakat adat bersama dengan kehidupan masyarakat maju.

Masa Depan Ekonomi Politik di Daerah

Pengantar Redaksi:Pada hari Rabu, 18 Mei 2005, Central for Information and Development Studies (CIDES), menyelenggarakan Paparan Ekonomi Politik CIDES "Setelah Setengah Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla". Paparan yang berlangsung di Hotel Ambara, Jakarta, itu menampilkan tiga orang pembicara yakni Irman Gusman, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Indria Samego, Direktur CIDES yang juga Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Masalah-Masalah Pemerintahan (PPMmP), dan Umar Juoro, Ketua Dewan Direktur Cides. Berikut ini adalah makalah yang disampaikan oleh Irman Gusman. ***

Hubungan Sipil-Militer

=Visi, Misi dan Aksi Tulisan ini lebih sebagai refleksi pribadi daripada karya ilmiah yang tersusun secara ketat atas apa yang saya pahami tentang hubungan sipil-militer selama ini. Era reformasi ternyata memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengaktualisasikan diri.  

Advertisement

spot_img