Oleh: Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, SH, MH | Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurun waktu 5 tahun, lebih menitikberatkan pada penindakan bila dibandingkan dengan pencegahan dan menejemen internal. Penindakan oleh KPK itu lebih pada segi kuantitatif dan kecepatan dalam memproses perkara. Hal ini bukanlah karakteristik due process of law melainkan crime control model yang tidak dianut dalam UNCAC.
Sebagian saldo politik 2011 merupakan carry over dari saldo politik 2010. Oleh karenanya, berbicara politik Indonesia tahun 2011 berarti harus pula membicarakan fakta-fakta politik Indonesia yang terjadi di tahun ini. Berbagai persoalan politik, ekonomi dan sosial nyatanya belum bisa diselesaikan secara tuntas. Bahkan hal-hal penting yang menyangkut penegakan supremasi hukum dan stabilitas politik dalam negeri di sepanjang tahun 2010 ini diwarnai oleh kejutan-kejutan politik. Dalam rangka meneropong situasi dan kondisi politik pada tahun 2011, maka kita perlu mereview dulu apa yang terjadi sepanjang 2010 agar bisa mempersiapkan dan melihat secara lebih komprehensif fenomena politik yang terjadi.
Orasi Prof. Dr. AM Hendropriyono | 'Pancasila merupakan landasan filsafat intelijen negara Republik Indonesia, dengan Veloc et Exactus (cepat dan tepat) sebagai ontologi keberadaannya.
Mencermati dinamika dan prospek politik 2011 dalam kekinian, Desember 2010, akan sangat berbeda kalau dilakukan pada Bulan November atau Desember 2009. Lebih kurang setahun yang lalu, kalau diminta untuk melakukan prediksi politik tahun 2011 tentu mempunyai harapan yang besar. Ekspektasi tersebut tidak terlalu berlebihan mengingat hasil pemilu 2009 menunjukkan titik terang untuk memenuhi persyaratan dari tiga tujuan berdemokrasi. Pertama, Pemerintahan yang efektif, namun tetap dapat dikontrol oleh masyarakat dan parlemen. Kedua, kemampuan pemerintah menghasilkan kebijakan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pendalaman (deepening) demokrasi, dalam arti peningkatan pelembagaan proses politik dalam meletakkan dasar-dasar penataan struktur kekuasaan dan perilaku politik yang beradab.
=Visi, Misi dan Aksi Tulisan ini lebih sebagai refleksi pribadi daripada karya ilmiah yang tersusun secara ketat atas apa yang saya pahami tentang hubungan sipil-militer selama ini. Era reformasi ternyata memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengaktualisasikan diri.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, awal Februari lalu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif menilai, pemerintah saat ini menunjukkan gejala mati rasa terhadap berbagai persoalan. "Saya takut nanti ada kemarahan masyarakat," katanya seperti dikuti sejumlah media.
Oleh Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH, LLM | Hukum nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, belum komprehensif dan belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat bersama dengan kehidupan masyarakat maju.
Orasi Prof. Dr. AM Hendropriyono | 'Pancasila merupakan landasan filsafat intelijen negara Republik Indonesia, dengan Veloc et Exactus (cepat dan tepat) sebagai ontologi keberadaannya.
Oleh: Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, SH, MH | Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurun waktu 5 tahun, lebih menitikberatkan pada penindakan bila dibandingkan dengan pencegahan dan menejemen internal. Penindakan oleh KPK itu lebih pada segi kuantitatif dan kecepatan dalam memproses perkara. Hal ini bukanlah karakteristik due process of law melainkan crime control model yang tidak dianut dalam UNCAC.
Orasi Prof. Dr. AM Hendropriyono | 'Pancasila merupakan landasan filsafat intelijen negara Republik Indonesia, dengan Veloc et Exactus (cepat dan tepat) sebagai ontologi keberadaannya.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, awal Februari lalu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif menilai, pemerintah saat ini menunjukkan gejala mati rasa terhadap berbagai persoalan. "Saya takut nanti ada kemarahan masyarakat," katanya seperti dikuti sejumlah media.
Mencermati dinamika dan prospek politik 2011 dalam kekinian, Desember 2010, akan sangat berbeda kalau dilakukan pada Bulan November atau Desember 2009. Lebih kurang setahun yang lalu, kalau diminta untuk melakukan prediksi politik tahun 2011 tentu mempunyai harapan yang besar. Ekspektasi tersebut tidak terlalu berlebihan mengingat hasil pemilu 2009 menunjukkan titik terang untuk memenuhi persyaratan dari tiga tujuan berdemokrasi. Pertama, Pemerintahan yang efektif, namun tetap dapat dikontrol oleh masyarakat dan parlemen. Kedua, kemampuan pemerintah menghasilkan kebijakan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pendalaman (deepening) demokrasi, dalam arti peningkatan pelembagaan proses politik dalam meletakkan dasar-dasar penataan struktur kekuasaan dan perilaku politik yang beradab.
Sebagian saldo politik 2011 merupakan carry over dari saldo politik 2010. Oleh karenanya, berbicara politik Indonesia tahun 2011 berarti harus pula membicarakan fakta-fakta politik Indonesia yang terjadi di tahun ini. Berbagai persoalan politik, ekonomi dan sosial nyatanya belum bisa diselesaikan secara tuntas. Bahkan hal-hal penting yang menyangkut penegakan supremasi hukum dan stabilitas politik dalam negeri di sepanjang tahun 2010 ini diwarnai oleh kejutan-kejutan politik. Dalam rangka meneropong situasi dan kondisi politik pada tahun 2011, maka kita perlu mereview dulu apa yang terjadi sepanjang 2010 agar bisa mempersiapkan dan melihat secara lebih komprehensif fenomena politik yang terjadi.
Oleh Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH, LLM | Hukum nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, belum komprehensif dan belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat bersama dengan kehidupan masyarakat maju.
Pengantar Redaksi:Pada hari Rabu, 18 Mei 2005, Central for Information and Development Studies (CIDES), menyelenggarakan Paparan Ekonomi Politik CIDES "Setelah Setengah Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla". Paparan yang berlangsung di Hotel Ambara, Jakarta, itu menampilkan tiga orang pembicara yakni Irman Gusman, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Indria Samego, Direktur CIDES yang juga Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Masalah-Masalah Pemerintahan (PPMmP), dan Umar Juoro, Ketua Dewan Direktur Cides. Berikut ini adalah makalah yang disampaikan oleh Irman Gusman. ***
=Visi, Misi dan Aksi Tulisan ini lebih sebagai refleksi pribadi daripada karya ilmiah yang tersusun secara ketat atas apa yang saya pahami tentang hubungan sipil-militer selama ini. Era reformasi ternyata memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengaktualisasikan diri.