Anggap Saja Orang Bodoh

 
0
255
Anggap Saja Orang Bodoh
Ch. Robin Simanullang | Ensikonesia.com | Wilson

[OPINI] – Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 09-04-1990: Sumatera Utara kembali jadi bahan gunjingan. Citra aparat birokrasinya terpuruk. Kali ini lantaran penjualan aset Pemda Sumut pada tahun 1987 yang dinilai terlalu murah. Perihal penjualan aset yang kelewat murah ini, Mendagri Rudini kepada wartawan mengatakan, “Anggap saja yang jual itu orang bodoh. Orang bodoh jualnya kan murah., sedang orang pintar, jualnya akan mahal.”

Sulit memang diterima akal sehat, kenapa aset Pemda Sumut (222 rumah toko, perkebunan 7.000 hektar dan 1.800 pohon mahoni pelindung jalan Medan-P.Siantar), dijual di bawah harga pasar. Mengapa harus dijual? Ketika itu, 1987, kita dan banyak warga sudah mempertanyakan hal ini. Termasuk Bupati Simalungun JP Silitonga secara terbuka menyatakan kekurangsetujuan atas penebangan pohon-pohon mahoni sepanjang jalan Siantar-Tebing Tinggi. Tapi suara-suara itu seperti gonggongan yang tak dihiraukan kafilah yang terus berlalu.

Suara (koreksi) itu kemudian datang dari atas, penjualan aset terlalu murah itu menjadi gunjingan. Anggap saja orang bodoh! Beberapa sanksi kepada “orang-orang bodoh” itu sudah diambil. Harga ditinjau kembali dan pembelinya diharuskan menambah Rp 1,3 miliar lagi. Kemungkinan, masih akan menyusul sanksi, tindakan pantas dan bijaksana berikutnya.

Ditulis di Jakarta, Sabtu 7 April 1990 dan diterbitkan sebagai Tajuk Rencana Harian Sinar Indonesia Baru, Medan, Senin 9 April 1990.

Baiklah tindakan pantas dan bijaksana itu kita nantikan! Sementara marilah kita sejenak menoleh ke belakang, sebagai bagian instrospeksi dalam upaya penegakan citra dan memperkukuh langkah maju hari ini dan esok.

Sumut, suatu provinsi ternama di luar Jawa. Perkebunannya memberi sumbangan besar, baik dalam ekspor nonmigas (devisa) maupun dalam pengembangan perkebunan di propinsi lain. Sumut, sempat digelari “daerah dolar”. Kini, keternamaan itu sudah mulai terkejar daerah lain. Perkebunan di Sumut nyaris sudah berlari di tempat. Sementara daerah lain berlari maju ke depan. Pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang semula diharapkan memacu kemajuan dan peningkatan taraf hidup rakyat di daerah ini, ternyata menghadapi kendala yang antara lain justru karena sikap tindak aparat Sumut.

Sumut adalah akronim dari Sumatera Utara. Tapi, mungkin oleh karena pengalaman banyak orang, maka Sumut itu disebut singkatan dari “Semua Urusan Musti Uang Tunai”. Demikian populernya julukan negatif ini. Maka ketika EPW Tambunan menjabat Gubernur Sumut, ia dikenal dengan keinginan kuat mengikis habis “Semua Urusan Musti Uang Tunai” itu. Ia sendiri, memang harus diakui, tampil sebagai “dewa” pembenci pungli. Tapi, para staf dan aparat lainnya, tampaknya sulit mengubah kebiasaan. Karena itu, pungli masih berlangsung, kendati sudah kurang demonstratif. Tidak mudah memang mengubahnya dalam tempo sekejap. Pembinaan sikap mental itu memerlukan penanganan secara konsisten berkesinambungan.

Lalu, Kaharudin Nasution tampil di puncak, menjabat Gubernur Sumut, menggantikan EPW Tambunan. Pada awal tugasnya ia melakukan gebrakan “menjernihkan” perusahaan-perusahaan daerah. Kemudian ia bicara soal disiplin, lima K dan peningkatan pelayanan. Semua gedung instansi pemerintah, bahkan rumah-rumah penduduk di desa diinstruksikan dicat putih. Terdengar juga instruksi agar surat-surat jangan terbenam di meja pejabat. Ia pun tidak segan-segan merombak-rombak staf, walaupun ada juga yang menjabat rangkap.

Setelah itu, orang melihat banyak hal. Mengundang tanda tanya. Bahkan penilaian negatif sempat berlebihan soal nepotisme. Soal “Semua Urusan Musti Uang Tunai”, aset Pemda dijual dengan harga teramat murah. Ada protes, ada yang heran. Tapi penjualan itu terus berlangsung. Bahkan pohon mahoni pelindung jalan pun dijual. Kantor gubernur dibangun. Mendagri Rudini menolak meresmikannya.

Penjualan aset pemda itu kemudian diusut. Telah diambil tindakan administratif kepada mereka-mereka yang dinilai terlibat. Dan, pada hari terakhir ini, Mendagri Rudini mengatakan “Anggap saja yang jual itu orang bodoh.”

Itu semua bukan untuk diratapi. Melainkan baiklah itu dijadikan sebagai bahan pelajaran dan tamparan yang amat mahal. Kita tidak perlu menggerutu, cengeng dan terpaku dalam penyesalan. Sebab, sesungguhnya daerah ini punya potensi besar. Banyak kemajuan dan hal positif yang sudah diraih, tidak hanya kekurangan dan bahan ejekan.

Dalam hubungan itu, barangkali berguna untuk kita renungkan bersama, bahwa sikap mental para pemimpin dan aparat adalah produk lingkungan masyarakatnya. Jadi, semuanya harus instrospeksi.

Ditulis di Jakarta, Sabtu 7 April 1990 dan diterbitkan sebagai Tajuk Rencana Harian Sinar Indonesia Baru, Medan, Senin 9 April 1990. Penulis: Ch. Robin Simanullang | Arsip TokohIndonesia.com

© ENSIKONESIA – ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Tokoh Terkait: EWP Tambunan, | Kategori: Opini | Tags: Pemda, Birokrasi, aset, aparat

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here