Oleh Dr. Donny Gahral Adian, M.Hum | Kesantunan adalah ukuran politik yang berbahaya. Kesantunan dapat menyembunyikan semacam otoritarianisme baru yang halus dan hegemonik. Pemimpin otoriter dapat mengaburkan otoritarianismenya dengan kesantunan sehingga rakyat pun menjadi bimbang untuk segera memberikan penilaian.
Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Pertanyaan ini sering kami terima dari berbagai kalangan. Termasuk pertanyaan klise dari para tokoh: "Apakah saya sudah layak disebut tokoh Indonesia?" Jawaban kami sederhana: Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial transnasional), disamping pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api. Demikian bunyi ketentuan dalam Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi.
Tokoh Indonesia DotCom, suatu media yang berobsesi bertutur tentang upaya mendorong tampilnya orang-orang baik negeri ini dalam kepemimpinan publik. Agak berbeda dengan beberapa media yang cenderung memilih menyoroti keburukan orang-orang dan institusi publik. Kecenderungan itu, tentu, bukan suatu hal yang salah dan jangan! Tetapi, izinkan pula media ini memilih menampilkan orang-orang baik. Sehingga tampilan buruk tidak harus selalu mendominasi potret bangsa ini secara absolut.
Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 25-09-1990: Konglomerasi (konglomerat) merupakan fenomena baru dalam kekuatan perekonomian kita yang implikasinya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat luas. Sehingga wajar bila muncul sikap psikologis tertentu atas kehadiran konglomerat itu. Apa lagi bila masyarakat lebih merasakan adanya dampak negatif perilaku konglomerat tersebut.
Oleh Kiki Syahnakri | Akar pokok problematika keindonesiaan saat ini bercabang tiga. Pertama, telah dipaksakan suatu "transplantasi (demokrasi) liberal" di negeri ini. Kedua, pemisahan diametral-absolut antara fungsi pertahanan dan keamanan. Ketiga, lemahnya kepemimpinan.
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Setidaknya ada tujuh alasan kekeliruan jika pemerintah menolak revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Di antaranya, tidak memahami sifat manusia yang lazim dikenal dengan adagium ”power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”.
Oleh Th. Sumartana Kesibukan berteologi kita sekarang ini terasa kurang terarah. Mungkin, karena kita kurang merumuskan persoalan dengan jelas, atau bisa juga karena soal yang kita pergumulkan kurang mempunyai pijakan pada kenyataan kehidupan. Kesibukan kita kurang peka terhadap tanda-tanda zaman. Sehingga, teologi kita tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh terhadap masa depan.
Oleh Ikrar Nusa Bhakti | Di kala orang sudah bicara mengenai pertarungan politik, ekonomi, dan pertahanan internasional kurun 2014-2050, Indonesia masih berkutat pada persoalan korupsi, transisi demokrasi, otonomi daerah, dan desentralisasi yang belum tuntas sampai ke soal bagaimana masa depan otonomi khusus di tanah Papua.
Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.
Perubahan yang cepat, dinamis dan tidak dapat diprediksi dalam dunia bisnis menuntut berbagai perusahaan untuk memperbaiki bahkan bila perlu merombak mekanisme responsifitas proses bisnisnya. Salah satu solusi terbaiknya adalah dengan mengadopsi kemampuan teknologi yang terbukti mampu mengantisipasi berbagai perubahan baik dari dalam atau luar perusahaan. Betti Alisjahbana mengemukakan hal itu dalam wawancara dengan TokohIndonesia.com.
Indonesia terkorup kedua di Asean, ketiga di Asia dan keenam di dunia. Hasil survei Transparansi Internasional yang dirilis di Jakarta Selasa 7/10/2003 menyebutkan Indonesia bersama Kenya merupakan negara paling korup keenam di dunia dari 133 negara dengan nilai index persepsi korupsi 1,9 dari rentang nilai 1 sampai 10. Di regional Asean Indonesia terkorup, kecuali dibanding Myanmar. Sementara di kawasan Asia, hanya Bangladesh dan Myanmar yang lebih korup dari Indonesia.
Apa buah nyata reformasi? Salah satu adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, di antarnya kedaulatan secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dari sebelumnya, kedaulatan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Tokoh Indonesia DotCom, suatu media yang berobsesi bertutur tentang upaya mendorong tampilnya orang-orang baik negeri ini dalam kepemimpinan publik. Agak berbeda dengan beberapa media yang cenderung memilih menyoroti keburukan orang-orang dan institusi publik. Kecenderungan itu, tentu, bukan suatu hal yang salah dan jangan! Tetapi, izinkan pula media ini memilih menampilkan orang-orang baik. Sehingga tampilan buruk tidak harus selalu mendominasi potret bangsa ini secara absolut.
Tanggal 20 Mei adalah hari bersejarah bagi bangsa ini. Hari berdirinya Budi Oetomo, yang kemudian setiap tahun diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Di tengah suasana bangsa saat ini, semangat kebangkitan nasional ini terasa amat penting direvitalisasi. Sebaiknya, harus dimulai dari setiap individu untuk bertanya perihal kontribusinya dalam proses kebangkitan bangsanya. Apa yang telah diberikan kepada bangsa dan negaranya.
Penerbitan ini adalah edisi cetak Tokoh Indonesia DotCom. Sebuah media online yang tengah dibangun menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia. Diterbitkan sejak tanggal 20 Mei 2002 bertepatan Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah media informasi dan komunikasi para tokoh Indonesia dengan masyarakat (publik).