Opini

Oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara | Amandemen kedua UUD 1945 mencantumkan suatu daftar panjang hak asasi manusia. Sejak itu HAM tidak lagi semata-mata hak yang dituntut atas dasar moral atau undang-undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh otoritas negara: pemerintah, DPR, dan badan peradilan.

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 06-05-1990: Presiden Soeharto mengemukakan keyakinannya bahwa kunjungan Perdana Menteri Jepang Toshiki Kaifu akan memperdalam saling pengertian dan mempererat tali persahabatan Indonesia-Jepang. Kunjungan PM Jepang ini (pertemuan kedua pemimpin ini) merupakan kesempatan berharga bagi kedua negara. Pertemuan kedua pemimpin ini sama penting dan bermanfaat bagi kedua negara. Walaupun PM Kaifu dan rombongan berada di Indonesia hanya dalam waktu yang relatif singkat, 4-6 Mei 1990.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pada 1 Juni 1945 Bung Karno mengumandangkan sebuah pidato maha penting di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pidato yang kemudian dirumuskan dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan nilai-nilai Pancasila yang digali Bung Karno dari persada Indonesia.

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.