Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Setidaknya ada tujuh alasan kekeliruan jika pemerintah menolak revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Di antaranya, tidak memahami sifat manusia yang lazim dikenal dengan adagium ”power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”.
Tokoh Indonesia DotCom, suatu media yang berobsesi bertutur tentang upaya mendorong tampilnya orang-orang baik negeri ini dalam kepemimpinan publik. Agak berbeda dengan beberapa media yang cenderung memilih menyoroti keburukan orang-orang dan institusi publik. Kecenderungan itu, tentu, bukan suatu hal yang salah dan jangan! Tetapi, izinkan pula media ini memilih menampilkan orang-orang baik. Sehingga tampilan buruk tidak harus selalu mendominasi potret bangsa ini secara absolut.
Oleh Radhar Panca Dahana | Proposisi yang lebih umum dan layak didengar sebenarnya bukanlah apa yang jadi judul tulisan ini, tetapi sebaliknya, "kebohongan yang jujur". Semacam "kebohongan putih" (white lie): mengatakan sesuatu yang tidak benar demi kebaikan.
Di tengah kegalauan dan kecemasan akan sinyalemen terjadinya kerusuhan 'berdarah-darah' pada Pemilu Legislatif 5 April 2004, rakyat telah menentukan pilihannya dengan aman dan tenteram. Pilihan rakyat itu adalah suara, pesan, aspirasi dan harapan masa depan yang lebih baik.
Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 06-09-1990: Ekspor komoditi kemenyan Sumut sejak lima tahun terakhir merosot cukup tajam, yakni dari 3,873 ton tahun 1985 menjadi 0,974 ton akhir Desember 1989, atau turun rata-rata 28,7 persen per tahun dan nilai ekspornya turun 16,4 persen per tahun. Sementara produksi setiap tahun meningkat.
Oleh Ch. Robin Simanullang | SIB 17 07 1990: Perubahan di berbagai belahan dunia, beberapa tahun terakhir ini, berlangsung demikian pesat. Bahkan banyak di luar dugaan. Seperti perubahan politik dan sistem ekonomi di Eropa Timur.
Oleh: Benny Susetyo | Keadilan di negeri ini amat langka diperoleh karena keadilan tak pernah menjadi bagian dari cara berpikir dan berperilaku. Sudah begitu lama keadilan menjadi barang yang mudah dipermainkan oleh kekuasaan dan uang. Para penguasa dan penegak hukum kita tidak memiliki gugus insting yang melahirkan cakrawala kekuasaan yang mengedepankan rasa keadilan bagi semua.
Oleh Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, LLM: Langkah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) mengundang kontroversi, terutama di kalangan BI dan perbankan pada umumnya. Kontroversi itu terjadi sejak penetapan Gubernur BI dan dua pejabat BI sebagai tersangka sampai pada resistensi pemanggilan Gubernur BI oleh KPK dengan dasar hukum Pasal 49 Undang-Undang (UU) No 34 tentang Perubahan atas UU No 23/1999 tentang UU Bank Indonesia.
Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, Capres Partai Gerindra yang didukung Koalisi Merah Putih (Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB) dan Demokrat, seusai bertemu dengan Presiden RI terpilih Joko Widodo memberikan pesan kepada pendukungnya untuk berjiwa kesatria, secara bersama-sama menjaga persatuan nasional, menjaga keutuhan bangsa; Salam Indonesia Raya!
Pak Presiden Terpilih, lebih dulu saya mengutip James Freeman Clarke (Amerika 1810-1888) yang mengatakan: “A politician thinks of the next election. A statesman of the next generation.” Politisi memikirkan pemilu mendatang. Negarawan memikirkan generasi yang akan datang.
Oleh Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc | Makalah ini mendiskusikan mengenai Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warganegara yang ditujukan untuk memajukan kemanusian dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warganegara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungan jawaban kepada Tuhan yang Maha Esa.
Oleh Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc | Apabila kita berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable development), maka kepedulian utamanya adalah menjawab tantangan tentang pemerataan pemenuhan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.
Pak Presiden RI Terpilih, izinkan saya menyampaikan harapan: Cermat dan berhati-hatilah memilih anggota kabinet yang akan membantu Anda dalam lima tahun ke depan. Jangan terjebak pada pilihan dari kalangan profesional murni yang tidak memiliki sikap politik yang jelas. Sebab, jabatan menteri itu bukan jabatan (jenjang karier) profesional, melainkan jabatan politik (leadership politik).
Oleh Syaykh al-Zaytun Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang | Menurut Bung Karno, bencana bathin yang paling besar ialah bahwa Rakyat Indonesia percaya, bahwa ia adalah “Rakyat Kambing” yang selamanya harus dipimpin dan dituntun. Stelsel imperialisme seantero Indonesia selamanya mengempanyekan kepada Rakyat Indonesia bahwa maksud mereka bukanlah maksud mengeduk kekayaan Indonesia, tapi adalah “Maksud Suci” mendidik Rakyat Indonesia dari kebodohan ke arah kemajuan dan kecerdasan.
”Saya tidak tunduk kepada konstituen apalagi kepada tekanan publik (demonstran) dan pers. Saya hanya tunduk pada konstitusi.” Pernyataan berani ini Anda (Presiden Terpilih Joko Widodo - Jokowi) kemukakan tatkala masih menjabat Walikota Solo.
Oleh: Siti Musdah Mulia | Pluralisme adalah sebuah aliran filsafat yang mengakui adanya eksistensi perbedaan. Perbedaan bukanlah hal negatif yang perlu dinegasikan. Perbedaan adalah keindahan dan kekayaan sosial yang dapat dijadikan fondasi dan modal sosial dalam kehidupan bersama di masyarakat. Karena itu, semua upaya untuk penyeragaman dan menghilangkan perbedaan adalah bertentangan dengan realitas sosial dan sia-sia belaka.
Presiden RI terpilih Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI terpilih Jusuf Kalla menyampaikan pidato politik perdananya di atas kapal pinisi Hati Buana Setia yang berlabuh di Dermaga IX Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara pada Selasa 22 Juli 2014, pukul 22.46, seusai ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 9 Juli 2014. Jokowi menyampaikan "Salam Tiga Jari: Persatuan Indonesia."
Oleh Dr. Victor Silaen | Saya heran setiap kali Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengatakan Aksi Kamisan yang dilaksanakan di depan Istana Merdeka sekali seminggu itu merupakan ”pesanan”. Saya kira mungkin dia resah karena calon presiden yang diusung partainya selalu dikait-kaitkan dengan Aksi Kamisan itu. Padahal para aktivis aksi tersebut bukan menyoroti satu orang, melainkan sejumlah orang yang diduga kuat terlibat dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Jadi, mestinya Fadli tak perlu sensitif seraya mengeluarkan kata-kata yang meremehkan bahwa aksi tersebut sekedar ”pesanan”.
KESAKSIAN JEND. TNI (PURN) WIRANTO | Di antara peristiwa yang menghebohkan di masa lalu adalah peristiwa "penculikan para aktivis" yang terjadi pada awal 1998. Berkenaan dengan kasus ini, saya masih menemukan adanya deviasi informasi di beberapa kalangan yang menganggap peristiwa tersebut merupakan kelanjutan dari kebijaksanaan institusi TNI. Padahal, apa yang sebenamya terjadi tidaklah demikian.
Oleh Dr. Suryadharma Ali, MSi* | PPP mendesak pemerintah untuk merealokasi subsidi BBM kepada peningkatan subsidi petani dan nelayan, untuk peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di daerah, pembangunan jaringan transmisi dan menambal defisit neraca daya listrik, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.