Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh Prof. Ahmad Syafii Maarif | Sebagai negara kepulauan terpanjang di muka bumi dengan anak suku bangsa dan tradisi yang beragam dan sangat kompleks, kita patut bersyukur karena masih bisa bertahan dalam sebuah keutuhan entitas negara-bangsa. Memasuki dasawarsa kedua abad ke-21, berarti kita sedang membuka gawang tahun ke-66 dalam batang usia kemerdekaan kita yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945.
Jakarta, 18/11/2003: Selama ini kemampuan daya beli petani (harga gabah) selalu dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan harga pupuk. Namun secara langsung belum ada korelasi harga gabah dengan harga gas.
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita[1]: Perkembangan Asas Praduga Tak Bersalah. Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini.
Suwardi Suryaningrat atau lebih terkenal sebagai Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, pendiri Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922, Bapak Pendidikan Nasional yang kemudian hari kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), mengajarkan kepemimpinan kepada bangsa untuk tut wuri handayani, ing madyo mangun karso, dan ing ngarso sung tulodo. Artinya, kepemimpinan itu di belakang memberi dorongan, di tengah membangun prakarsa, dan di depan memberi teladan.
Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Panji Gumilang memaparkan 'khayal' yang menurutnya realistis untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia, tatkala PPP sudah meraih suara atau kursi parlemen 60%, dimulai tahun 2024 menuju Semesta Indonesia Raya tahun 2050. Digalang dengan politik Samudera Jaga Negara, Tirta Sangga Negara.
Oleh Dr. Suryadharma Ali, MSi* | PPP mendesak pemerintah untuk merealokasi subsidi BBM kepada peningkatan subsidi petani dan nelayan, untuk peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di daerah, pembangunan jaringan transmisi dan menambal defisit neraca daya listrik, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.
Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Panji Gumilang memaparkan 'khayal' yang menurutnya realistis untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia, tatkala PPP sudah meraih suara atau kursi parlemen 60%, dimulai tahun 2024 menuju Semesta Indonesia Raya tahun 2050. Digalang dengan politik Samudera Jaga Negara, Tirta Sangga Negara.
Oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif | Di saat kritis dan serba tidak pasti sekarang, Indonesia benar-benar memerlukan para negarawan besar untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Masih dapatkah kita berharap kepada partai politik untuk memenuhi harapan itu? Mari kita telusuri sekilas sejarah kepartaian di negeri ini.
Oleh Syaykh A.S. Panji Gumilang | Karena bangsa ini sedang dalam perjalanan dan melanggar prinsip utama (dasar) yang telah disepakati, kalau itu terus berjalan tak terbendung, akan hancur negara ini. Kata orang bijak “Halaka qaumun lam ya'rif asasuhu (hancurnya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai dasar negaranya). Bangsa ini sudah dekat dengan lampu merah, tinggal beberapa detik lagi, kalau tidak segera direm dengan budaya (pribadi dan bangsa) bisa terjadi lampu merah.
Oleh Daoed Joesoef | Demonstrasi besar-besaran yang direncanakan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia batal. Hal itu dimaksudkan oleh perencananya sekadar untuk mengingatkan secara damai pemerintahan SBY agar pada tahun terakhir mandat kekuasaannya berkonsentrasi pada penyelesaian aneka ragam masalah negara bangsa yang sedikit-banyak ikut dia ciptakan selama menjalankan kekuasaan selaku rezim berpretensi reformis.
Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak Soeharto jatuh dari kekuasaannya dan kran kebebasan mulai terbuka, arus deras dinamika sosial politik masyarakat kian hari kian bergerak cukup panjang. Berbagai agenda dan aspek kehidupan bernegara mulai dari penegakan hukum, kebebasan media hingga penerapan otonomi daerah kini direspon secara masif oleh masyarakat.
Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.
Oleh Ch. Robin Simanullang | Kemiskinan dan kepincangan pendapatan sepanjang hari, dari abad ke abad, diperbincangkan dengan berbagai terminologi, tanpa akhir. Perbincangan mengenai hal ini terkadang menyesakkan dada, apalagi bila diiringi pengungkapan fakta, oleh para ahli atau pengamat, perihal adanya praktek sistem ekonomi penghisapan yang menggiring perkembangan dunia ketiga ke arah keadaan serba sengsara.
Oleh: Ch. Robin Simanullang | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendeklarasikan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dengan 'keberanian' melakukan lompatan politik strategis keluar dari pakem politik konvensional.
Oleh Dr. Victor Silaen, MA | Presiden Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías meninggal pada 6 Maret lalu dan langsung dimakamkan dua hari sesudahnya. Jenazahnya dibalsem dan dibaringkan dalam peti kaca seperti Ho Chi Minh, Lenin dan Mao, agar “dapat dilihat untuk selamanya”. Demikian menurut pemimpin sementara Venezuela, Nicolas Maduro.
Khutbah Id 1343 H Syaykh al-Zaytun Panji Gumilang | Indonesia sebuah nama Karunia Ilahi dari proses berfikir dan berjuang untuk mendapatkannya, dibarengi dengan pendekatan ilmu untuk menemukan yang benar.