Opini

Oleh Ch. Robin Simanullang | SIB 11-03-1991: Raja Bondar akan diaktifkan kembali di Tapanuli Utara, mulai tahun ini (1991). Dalam rangka ini, Pemda Tapanuli Utara telah mengadakan penataran tentang Tata Guna Air (4-15/3/1991) yang pesertanya antara lain terdiri dari Camat, Kapolsek dan DanRamil.

Oleh Ch. Robin Simanullang | SIB 17 07 1990: Perubahan di berbagai belahan dunia, beberapa tahun terakhir ini, berlangsung demikian pesat. Bahkan banyak di luar dugaan. Seperti perubahan politik dan sistem ekonomi di Eropa Timur.

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 06-09-1990: Ekspor komoditi kemenyan Sumut sejak lima tahun terakhir merosot cukup tajam, yakni dari 3,873 ton tahun 1985 menjadi 0,974 ton akhir Desember 1989, atau turun rata-rata 28,7 persen per tahun dan nilai ekspornya turun 16,4 persen per tahun. Sementara produksi setiap tahun meningkat.

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 28-06-1990: TVRI menayangkan wajah beberapa koruptor. Mereka perlu dipermalukan. Agar mereka jera. Serta yang lain tidak melakukan perbuatan memalukan itu. TVRI tengah membangun suara: Korupsi itu memalukan!

Oleh AS Panji Gumilang | Fenomena globalisasi, yang telah mengubah sedemikian rupa pola perdagangan dunia, informasi dan komunikasi, serta hubungan perekonomian di akhir abad kedua puluh, membawa pengaruh perubahan yang sama di bidang pendidikan di awal abad kedua puluh satu.

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 06-05-1990: Presiden Soeharto mengemukakan keyakinannya bahwa kunjungan Perdana Menteri Jepang Toshiki Kaifu akan memperdalam saling pengertian dan mempererat tali persahabatan Indonesia-Jepang. Kunjungan PM Jepang ini (pertemuan kedua pemimpin ini) merupakan kesempatan berharga bagi kedua negara. Pertemuan kedua pemimpin ini sama penting dan bermanfaat bagi kedua negara. Walaupun PM Kaifu dan rombongan berada di Indonesia hanya dalam waktu yang relatif singkat, 4-6 Mei 1990.

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 09-04-1990: Sumatera Utara kembali jadi bahan gunjingan. Citra aparat birokrasinya terpuruk. Kali ini lantaran penjualan aset Pemda Sumut pada tahun 1987 yang dinilai terlalu murah. Perihal penjualan aset yang kelewat murah ini, Mendagri Rudini kepada wartawan mengatakan, "Anggap saja yang jual itu orang bodoh. Orang bodoh jualnya kan murah., sedang orang pintar, jualnya akan mahal."

Oleh Th. Sumartana Kesibukan berteologi kita sekarang ini terasa kurang terarah. Mungkin, karena kita kurang merumuskan persoalan dengan jelas, atau bisa juga karena soal yang kita pergumulkan kurang mempunyai pijakan pada kenyataan kehidupan. Kesibukan kita kurang peka terhadap tanda-tanda zaman. Sehingga, teologi kita tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh terhadap masa depan.

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 25-09-1990: Konglomerasi (konglomerat) merupakan fenomena baru dalam kekuatan perekonomian kita yang implikasinya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat luas. Sehingga wajar bila muncul sikap psikologis tertentu atas kehadiran konglomerat itu. Apa lagi bila masyarakat lebih merasakan adanya dampak negatif perilaku konglomerat tersebut.

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 11-10-1990: Menteri Negara Aparatur Negara Ir. Sarwono Kusumaatmadja membeberkan birokrasi pelayanan masyarakat yang berbelit-belit di instansi pemerintah, berkonotasi digunakan mencari uang. Dan itu dilakukan sembunyi-sembunyi serta digunakan untuk kepentingan pribadi oknum aparat.

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 11-10-1988: Kehadiran futurolog Dr. Alvin Toffler ke Indonesia menarik perhatian banyak kalangan. Alfin Toffler penulis buku terkenal Future Shock, The Third Wave dan Premises itu mengemukakan bahwa dunia sekarang ini sudah menuju gelombang ketiga (zaman informasi). Sehingga semua proses pembangunan sudah mengarah kepada era itu. Bila tidak, negara berkembang yang bersangkutan akan terus ketinggalan dan semakin jauh ketinggalan karena proses gelombang ketiga itu berlangsung amat cepat meninggalkan gelombang kedua yakni masa industrialisasi.

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 24-08-1989: Sistem perekonomian Pancasila, Demokrasi Ekonomi, adalah sistem perekonomian yang semestinya kita anut sesuai konstitusi. Salah satu cirinya adalah 'perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan'. Dalam demokrasi ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam GBHN, harus dihindari ciri-ciri negatif, seperti, sistem free fight liberalism, sistem etatisme dan monopoli. Tiada keraguan kita akan keampuhan nilai dan sistem perkonomian Pancasila tersebut.